Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan
  • Cara Kirim Artikel
Mojok
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Liputan
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Ziarah
    • Seni
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial
    • Tekno
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Uneg-uneg
  • Movi
  • Terminal
  • Kanal Pemilu
  • Esai
  • Liputan
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Ziarah
    • Seni
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial
    • Tekno
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Uneg-uneg
  • Movi
  • Terminal
  • Kanal Pemilu
Logo Mojok
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Esai
  • Liputan
  • Kilas
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Uneg-uneg
  • Movi
  • Terminal
  • Kanal Pemilu
Beranda Podium

Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan

Ada kok orang yang sadar tapi mabuk. Mabuk kekuasaan misalnya. Sampai ingin mengubah konstitusi demi bisa berkuasa 3 periode atas nama rakyat. Eh, rakyat yang mana, nih?

Arman Dhani oleh Arman Dhani
7 September 2022
0
A A
Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan MOJOK.CO

Ilustrasi Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan. (Mojok.co/Ega Fansuri)

Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke WhatsApp

MOJOK.CO – Apakah mereka yang pernah judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina itu lantas tidak kompeten menjadi presiden dan memimpin negara?

Ribut-ribut tentang Ferdy Sambo bikin kita abai dua hal. Pertama, Baim Wong kembali lagi dengan konten orang miskin. Kedua, pilpres sudah di depan mata. Meski perkara Baim Wong lebih penting dari pemilu, tapi kali ini kita perlu peduli. Mengingat kemarin selintas saya membaca aturan pencalonan presiden yang tak boleh amoral.

Lha, kok nggak boleh amoral? Disebutkan para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hendak maju dalam Pilpres 2024 mendatang tidak boleh memiliki riwayat melakukan tindakan tercela. Hal itu diatur dalam Pasal 169 Huruf J Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa para calon presiden dan calon wakil presiden harus tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan norma adat. “Seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina,” bunyi bagian penjelasan Pasal 169 Huruf J tersebut. Wah, artinya, ada dong norma-norma lain yang berpotensi dilarang, tapi apa iya semua itu punya korelasi terhadap kemampuan calon presiden?

Peraturan ini mungkin indah belaka. Pemimpin memang sebaiknya sempurna, tak suka judi, menghindari mabuk, bukan pecandu, apalagi “suka jajan”. Seperti ajaran Moh Limo, tapi disahkan oleh konstitusi. Pertanyaanya kemudian, apakah mereka yang pernah judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina itu tidak kompeten memimpin negara?

Ingat ya, UU Pemilu mengatur tentang prasyarat seorang calon pemimpin negara, bukan modin masjid atau guru agama. Bagi saya, persyaratan yang didasarkan pada moralitas kerap kali luput. Padahal, keterampilan adalah dasar seseorang dipilih untuk satu pekerjaan, apalagi ini urusan banyak orang. Misalnya, dalam kampanye pemilihan kepala daerah, para calon lebih asik berusaha jadi tampak beragama daripada tampak kompeten.

Baca Juga:

pendanaan politik mojok.co

Mengenal Modus Pencucian Uang untuk Pendanaan Politik 

1 April 2023
koruptor

Hadeh! Pasutri Tersandung Korupsi, Duitnya Buat Bayar Lembaga Survei dan Modal Politik

31 Maret 2023

Soal tidak berzina misalnya, apa urusan selangkangan seseorang dengan cara memimpin negara? Jika zina adalah keterampilan dasar memimpin, semestinya Selandia Baru bangkrut dan hancur sejak lama. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, tidak menikah tapi tinggal bersama dan memiliki anak dengan partnernya, Clarke Gayford.

Apakah cara memimpin Jacinda tidak bermutu? Justru sebaliknya. Selandia Baru sukses menghadapi pandemi dengan gemilang. Mereka bisa bersikap tegas pada pelaku terorisme tanpa harus menjual isu agama. Selandia Baru mampu mengatasi bencana dengan trengginas. Satu hal yang paling penting adalah pemimin mereka bisa menepati janjinya dengan baik. Bukan janji tidak menaikkan harga BBM, tapi pada akhirnya naikin juga. Mencla-mencle.

Lalu, bagaimana dengan suka mabuk? Pernah mabuk dan sedang mabuk adalah dua kondisi berbeda. Yang pertama menunjukkan bahwa seseorang sudah pengar (sober) dan mampu secara sadar bekerja. Yang kedua adalah kondisi tidak sadar karena pengaruh zat tertentu. Tapi, ada kok orang yang sadar tapi mabuk. Mabuk kekuasaan misalnya. Sampai ingin mengubah konstitusi demi bisa berkuasa 3 periode atas nama rakyat. Eh, rakyat yang mana, nih?

Kemampuan memimpin negara seharusnya sih bukan diukur dari belum pernah mabuk, main judi, zina, atau memakai narkoba. Setiap orang punya kesempatan memperbaiki diri. Selama dia mau mengubah diri, berkomitmen tumbuh, dan bersedia bertemu tenaga profesional untuk memperbaiki diri dari dalam, dia boleh saja jadi presiden. 

Tentu ada beberapa kejahatan yang demikian berat dan pelakunya tak boleh diberikan kesempatan berkuasa. Melakukan kejahatan kemanusiaan, contohnya. Ada juga yang memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang membunuh ribuan orang. Lalu, ada juga yang mengirimkan tentara ke Papua atas nama stabilitas dan keamanan. Para pelaku 2 kejahatan ini harus dicegah jadi presiden.

Menghukum orang mabuk dan judi bisa jadi adil apabila kelakuannya menyengsarakan orang banyak. Misalnya, anggota dewan yang menggunakan uang hasil korupsi untuk judi. Ada juga anggota dewan yang korupsi dana bansos untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk yang terakhir, yang dihukum jangan hanya pelakunya, tapi juga partainya semestinya dihukum berat. Kok bisa sampe punya kader jadi bandit.

Di Inggris, perdana menteri Boris Johnson pernah dikritik keras karena berpesta saat pandemi. Tentu bukan soal konsumsi alkohol yang dikritik, tapi bagaimana bisa pemimpin negara berpesta di tengah larangan berkumpul. Tidak hanya itu, Boris berpesta di tengah meningkatnya angka kematian karena wabah. Di sini kita bisa melihat sumber kemarahan yang sangat berbeda. Marah karena mabuk dan marah karena tidak kompeten memimpin adalah 2 hal yang berbeda.

DI Indonesia, kata “ironi” semestinya dibikin bold dengan ukuran paling besar. Biar semua orang yang punya laku kelewatan bisa menyadari bahwa dirinya keterlaluan munafik atau kurang akal. Kita kerap terjebak pada isu sepele macam alkohol, zina, sampai judi, tapi nyaris diam saja jika capres dan cawapres terlibat pelanggaran HAM berat.

Kamu bisa terbukti bersalah melakukan penculikan aktivis dan tetap nyapres. Kamu juga bisa mendorong penerbitan SKB 3 Menteri yang menjadi dalil pengusiran dan pembunuhan Ahmadiyah, dan tetap bisa jadi cawapres. Jadi bandit dan koruptor pun bisa jadi anggota legislatif. Di kolong langit Nusantara ini, apa sih yang nggak bisa buat penjahat berdasi?

Nah ini ada yang lucu lagi, UU Pemilu Pasal 227 mengatur bahwa tiap capres dan cawapres wajib menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri ketika mendaftar ke KPU. Iya, Mabes Polri, lembaga yang pernah punya pemimpin kayak Ferdy Sambo. Mau minta SKCK ke mereka?

Apa ya nggak lucu?

BACA JUGA Capres 2024: Palagan Calon Presiden “Balung Gajah” dan analisis cerdas lainnya di rubrik ESAI.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Yamadipati Seno

Terakhir diperbarui pada 5 Desember 2022 oleh

Tags: calon presidencapres 2024pemiluPemilu 2024pilpres
Arman Dhani

Arman Dhani

Arman Dhani masih berusaha jadi penulis. Saat ini bisa ditemui di IG @armndhani dan Twitter @arman_dhani. Sesekali, racauan, juga kegelisahannya, bisa ditemukan di https://medium.com/@arman-dhani

Artikel Terkait

pendanaan politik mojok.co
Kotak Suara

Mengenal Modus Pencucian Uang untuk Pendanaan Politik 

1 April 2023
koruptor
Kotak Suara

Hadeh! Pasutri Tersandung Korupsi, Duitnya Buat Bayar Lembaga Survei dan Modal Politik

31 Maret 2023
6 juta data pemilih tidak memenuhi syarat
Kotak Suara

Daftar Pemilih Belum Beres, Lebih dari 6 Juta Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

31 Maret 2023
politisi perempuan senior
Kotak Suara

5 Politisi Perempuan yang Mampu Bertahan dan Diperhitungkan

31 Maret 2023
Muat Lebih Banyak
Pos Selanjutnya
kdrt mojok.co

Santri Korban Penganiayaan di Ponpes Gontor Lebih dari Satu Orang

Tinggalkan Komentar

Terpopuler Sepekan

5 Jurusan yang Lulusannya Paling Dicari Perusahaan

5 Jurusan yang Lulusannya Paling Dicari Perusahaan

27 Maret 2023
Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan MOJOK.CO

Presiden Nggak Boleh Suka Mabuk, Judi, dan Zina, Tapi Boleh Punya Riwayat Dugaan Kejahatan Kemanusiaan

7 September 2022
unpad mojok.co

10 Jurusan Tersepi di UNPAD yang Pendaftarnya Hanya Ratusan

27 Maret 2023
sekolah kedinasan mojok.co

10 Sekolah Kedinasan yang Paling Ramai dan Sepi Peminat

22 Maret 2023
perguruan tinggi muhammadiyah mojok.co

5 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Terbaik di Indonesia

25 Maret 2023
kip mojok.co

Kecewa dengan Mahasiswa Penerima KIP

26 Maret 2023
kampus bumn mojok.co

9 Kampus Milik BUMN di Indonesia, Prospek Lulusannya Bisa Kerja di Perusahaan Plat Merah

29 Maret 2023

Terbaru

pendanaan politik mojok.co

Mengenal Modus Pencucian Uang untuk Pendanaan Politik 

1 April 2023
Kartu Merah untuk Indonesia dari FIFA yang Nggak Punya Power di Tragedi Kanjuruhan. MOJOK.Co

Kartu Merah untuk Indonesia dari FIFA yang Nggak Punya Power Mencoret Israel

1 April 2023
ptn mojok.cp

20 PTN Paling Diminati dalam SNBP 2023, Bukan UI ataupun UGM!

1 April 2023
sma terbaik di yogyakarta mojok.co

10 SMA Terbaik di Yogyakarta Versi LTMPT

1 April 2023
Ibadah Sastra dan Cinta Ala Jalaluddin Rumi di Pesantren Maulana Rumi

Ibadah Sastra dan Cinta Ala Jalaluddin Rumi di Pesantren Maulana Rumi

31 Maret 2023
piala dunia u-20 mojok.co

Jogja Gagal Dapat Limpahan Wisatawan Akibat Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

31 Maret 2023
da 29 Menu Nusanatara di Masjid Syuhada, Buka Puasa Serasa Keliling Indonesia. MOJOK.CO

Ada 29 Menu Nusantara di Masjid Syuhada, Buka Puasa Serasa Keliling Indonesia

31 Maret 2023

Newsletter Mojok

* indicates required

  • Tentang
  • Kru Mojok
  • Disclaimer
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
DMCA.com Protection Status

© 2023 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Kanal Pemilu 2024
  • Esai
  • Liputan
    • Bertamu Seru
    • Geliat Warga
    • Goyang Lidah
    • Jogja Bawah Tanah
    • Pameran
    • Panggung
    • Ziarah
  • Kilas
    • Ekonomi
    • Hiburan
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Luar Negeri
    • Olah Raga
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Tekno
  • Konter
  • Otomojok
  • Malam Jumat
  • Uneg-Uneg
  • Movi
  • Terminal Mojok
  • Mau Kirim Artikel?

© 2023 MOJOK.CO - All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In