Di atas kertas, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui, daya beli kelas menengah kian merosot, dan harga kebutuhan pokok terus bergejolak.
Kalau mengikuti logika ekonomi yang paling sederhana, saat dompet makin tipis maka orang akan cenderung menahan pengeluarannya.
Namun, realitas di lapangan jutru menampilkan sebuah anomali, yang bagi saya “indah” sekaligus menampar. Semakin ekonomi terhimpit, masyarakat Indonesia justru semakin rajin bersedekah.
Data dari World Giving Report (WGR) 2026 merekam fenomena ini. Dilaporkan, rata-rata donasi masyarakat Indonesia mencapai 1,55 persen dari total pendapatan, menempatkan negara ini sebagai yang paling dermawan di kawasan Asia Tenggara.
Kelas menengah yang saat ini sedang menjadi “korban” utama tekanan ekonomi. Ironisnya, justru mereka menjadi tulang punggung utama aktivitas filantropi tersebut.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, menyebut situasi ini sebagai sebuah paradoks. Mengapa orang yang sedang kesusahan justru makin gemar membantu orang lain?
Logika Ekonomi yang dikalahkan solidaritas dan keimanan
Menurut Prof. Mudrajad, fenomena ini membuktikan bahwa perilaku masyarakat Indonesia tidak selalu bisa dijelaskan lewat hitung-hitungan kalkulator ekonomi.
Melansir laman resmi UGM, ada dua motor penggerak utama yang menabrak logika tersebut: agama dan modal sosial.
Dari sisi agama, ada keyakinan yang tertanam kuat bahwa berbagi (lewat infak, zakat, atau sedekah) tidak akan pernah membuat seseorang jatuh miskin. Ajaran-ajaran spiritual ini secara otomatis memupuk empati.
Di sisi lain, modal sosial berupa budaya “gotong royong” telah menjadi DNA bangsa ini. Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat dan ancaman krisis berada di depan mata, ikatan kohesi sosial masyarakat justru makin menguat.
Konsep “rakyat bantu rakyat” ini difasilitasi dengan sangat mulus oleh kemajuan teknologi digital. Jutaan keping donasi mikro–mungkin hanya sepuluh atau dua puluh ribu rupiah–kini bisa disalurkan dalam hitungan detik.
Akumulasi recehan inilah yang kemudian meledak menjadi angka triliunan rupiah di berbagai platform penggalangan dana.
Alarm bahaya bagi negara?
Solidaritas akar rumput ini memang patut dirayakan. Namun, Prof. Mudrajad memberikan sebuah peringatan keras: tingginya angka donasi ini sama sekali tidak boleh dilihat sebagai indikator bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja.
Sebaliknya, donasi yang melimpah ini adalah indikator murni ketahanan sosial, bukan ketahanan ekonomi.
Meningkatnya arus bantuan masyarakat justru menandakan satu kenyataan pahit, yakni kebutuhan bantuan sosial di tingkat bawah memang sedang membeludak. Ada lubang besar dalam jaring pengaman sosial kita yang terpaksa ditambal oleh patungan warga.
Di sinilah letak bahayanya. Tren “rakyat bantu rakyat” tidak boleh dijadikan romantisme semu yang membuat pemerintah terlena, lepas tangan, atau mengabaikan melambatnya laju ekonomi. Ketika masyarakat saling menopang karena negara dan pasar menghadapi keterbatasan, pemerintah tidak boleh sekadar bertepuk tangan dari pinggir lapangan.
Prof. Mudrajad membeberkan fakta bahwa daya beli yang melemah saat ini adalah sesuatu yang faktual. Kue pembangunan ekonomi yang dibanggakan selama ini nyatanya tidak terdistribusi secara merata.
Teori lama dari Barat soal trickle-down effect, bahwa kekayaan dari pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah, ternyata gagal total.
“Di Indonesia justru trickle-up, muncrat ke atas semua. Yang menikmati itu 20 persen golongan terkaya, dan 80 persen sisanya adalah golongan menengah ke bawah yang justru menanggung beban,” tegas sang ekonom, dikutip Selasa (14/7/2026).
Selain itu, negara sedang dihadapkan pada ancaman jobless growth. Pertumbuhan ekonomi secara makro mungkin terlihat tinggi, tetapi sayangnya, tidak diikuti oleh pembukaan lapangan kerja yang sepadan. Akibatnya, banyak pekerja formal yang terkena PHK terpaksa banting setir ke sektor informal tanpa jaminan masa depan.
Jangan hanya beri ikan, sediakan kolamnya
Pada akhirnya, kedermawanan masyarakat memiliki batasnya. Kelas menengah yang terus-terusan diperas oleh inflasi dan ketidakpastian kerja tidak akan selamanya bisa menjadi donatur bagi mereka yang lebih miskin.
Menghadapi situasi ini, Prof. Mudrajad menyarankan agar arah filantropi memang harus mulai diubah. Bantuan tidak bisa lagi sekadar bersifat karitatif atau konsumtif (habis pakai), tetapi harus transformatif. Seperti kata pepatah klasik, “jangan hanya memberikan ikannya, tetapi ajarkan cara membuat kapalnya.”
Menurut Prof. Mudrajad, dana donasi yang terkumpul dari masyarakat harus diarahkan untuk pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha, hingga penguatan BUMDes.
Namun, mengajari masyarakat memancing saja tidak akan berguna jika negaranya tidak menyediakan “kolam” yang sehat.
Tanggung jawab terbesar tetap bersandar di pundak pemerintah. Solidaritas warga mengumpulkan donasi tidak bisa menggantikan tugas utama negara untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, menjaga nilai tukar, dan yang paling krusial tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Bagi Prof. Mudrajad, kedermawanan rakyat Indonesia di tengah masa sulit adalah sebuah kebanggaan. Namun, membiarkan rakyat terus-terusan mengurus dirinya sendiri karena negara absen menyejahterakan mereka, jelas merupakan sebuah ironi yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
Sumber: ugm.ac.id
BACA JUGA: Dobrak Keraguan Perempuan Tak Pantas Jadi Peternak, Alumnus Fapet UGM Ini Berhasil Raih Rp700 Juta di Tuban atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan