Laksita (42), seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus (ABK) di Jogja akhirnya memutuskan turun Aksi Pukul Panci bersama Suara Ibu Indonesia untuk menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Ini pertama kali saya ikut demo. Awalnya saya memang menahan diri untuk tidak ikut campur, tapi karena saya berjibaku dengan kebutuhan anak saya sendiri, akhir-akhir ini saya pun jadi kesulitan mendapatkan layanan pendidikan khusus,” kata Laksita saat ditemui Mojok saat aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (8/9/2026).
Anggaran pendidikan terpangkas karena MBG
Laksita memiliki anak berusia 12 tahun yang mengalami neurodivergen. Anaknya yang kini duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar mengaku kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi, sebab tidak adanya GPK alias guru pembimbing khusus.
Anak Laksita sebenarnya sempat mendapatkan GPK sejak kelas 5 SD. Tugas mereka mendampingi, merancang program belajar, dan mengevaluasi perkembangan ABK agar mereka bisa mengikuti kegiatan di sekolah inklusi dengan baik.
Hanya saja, guru tersebut berhenti mengajar karena adanya pengurangan anggaran pendidikan dari sekolah. Laksita mengklaim pemangkasan biaya untuk membayar GPK dialihkan ke program MBG.
“Kami sudah melalui berbagai macam proses. Kami minta untuk diadakan lagi agar anak-anak kami terfasilitasi, tetapi satu kenyataan yang saya dapat dari dinas bahwa memang terjadi kekurangan guru pendamping khusus, dan tidak bisa mengangkat GPK lagi karena efisiensi anggaran ini menyeluruh,” tutur Laksita.
Krisis guru pendamping khusus di sekolah inklusi
Akibat dari program MBG yang mengurangi jumlah GPK tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus terpaksa mengikuti alur pembelajaran di kelas reguler, alih-alih mengikuti kurikulum Merdeka Belajar.
“Atau, kalau misalnya anak-anak dengan neurodivergen seperti anak saya, ini kan tidak ada SLB khusus, tetapi mereka biasanya disatukan dengan kelas inklusi sehingga kebutuhannya menjadi terabaikan,” jelas Laksita.
Masalahnya, Laksita tidak bisa serta merta memindahkan anaknya ke sekolah umum lain yang memiliki GPK. Terlebih, anaknya kini sudah duduk di bangku akhir SD. Keresahan ini, kata Laksita, juga dialami oleh wali murid lainnya.
“Tapi bagi orang tua yang tidak memiliki akses dan keberanian untuk meminta (pertimbangan adanya GPK), tentu ini akan menjadi bola salju yang menggelinding terus sampai anaknya dewasa dan tidak tertangani,” lanjutnya.
Menu MBG biar jadi tanggung jawab orang tua
Selain mengorbankan anggaran pendidikan khusus, program MBG nyatanya belum tentu ramah bagi ABK dari segi kesehatan. Pakar Nutrisi dan Dosen Food Technology Universitas Ciputra Surabaya, Oki Krisbianto, berujar kebutuhan gizi ABK jauh lebih kompleks dibandingkan anak pada umumnya.
Bahkan, sebagian ABK harus melakukan diet khusus agar terhindar dari alergi, intoleransi makanan, atau kondisi seperti autisme yang kadang memengaruhi preferensi makanan mereka.
Salah satunya, penyandang autisme yang tidak diperbolehkan mengonsumsi gluten, makanan yang mengandung kasein (olahan susu), pewarna makanan buatan dan makanan olahan.
“Kalau mungkin perekonomian Indonesia lebih kuat lagi mungkin sudah bisa untuk menu MBG untuk ABK, itu ada budget lebih gitu, tapi kalau sekarang ini permasalahannya lebih pada stunting anak-anak,” jelas Oki dikutip dari laman resmi Universitas Ciputra Surabaya, Rabu (9/9/2026).
Oleh karena itu, Laksita berharap pemerintah dapat mengevaluasi lagi tata kelola MBG yang pada akhirnya justru memberi dampak negatif meluas ke pos-pos anggaran lain. Dengan begitu, hak belajar bagi setiap anak di Indonesia dapat terwujud.
“Tentang makanan, izinkan itu menjadi ranah ibu dan rumah tangga. Dan untuk pendidikan, ini adalah kewajiban bagi negara untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi setiap warga negaranya,” kata Laksita.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchammad Aly Reza
BACA JUGA: Emak-emak di Jogja Aksi Tolak MBG: Anggarannya Bisa Dipakai untuk Penanganan Bencana atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
