Berita tentang kontroversi Tapera adalah salah satu hal yang sekiranya kita tak bisa kita hindari. Selalu ada satu statement baru yang membuat kobar api makin besar. maklumi saja, korban Tapera ini memang begitu banyak, dan salah satunya yang ikut kena jilatan apinya adalah pekerja yang dapat rumah warisan. Bayar iuran rumah tersebut, tentu saja jadi hal yang paling mereka benci.
***
Prabu Yudianto, penulis Terminal Mojok kelahiran Jogja yang tergusur dari Tamansari ini merespons Tapera dengan penuh amarah (01/06/2024). Maklum, dia sudah punya rumah warisan dari orang tuanya. Dia sudah terbebas dari satu hal paling mengerikan untuk pekerja, yaitu cicilan rumah. Tapi Tapera merenggut satu-satunya kesempatan dia untuk mengolok-olok saya, pekerja yang disedot gajinya gara-gara KPR.
Penulis cum aktivis buruh ini menceritakan horor yang akan dia terima sembari mencak-mencak. Dia mencak-mencak setelah saya tanya, apakah Tapera akan bikin dia stres dan merasa bodoh karena harus “mencicil rumah” yang dia dapat secara cuma-cuma.
“Iyo laah. Lha nek butuh rumah, aku udah ada. Kalau butuh tabungan, bisa mandiri. Angkanya tak sesuaikan. Buat apa Tapera?”
Menurut Prabu, tak ada yang masuk akal dengan rencana itu. Bahkan andai dia tidak punya rumah sekalipun, dia akan menolak ini dengan tegas. Terlalu banyak potongan, itu saja yang muncul, dan tak ada bantuan yang signifikan untuk rakyat. Justru yang ada malah menimbulkan kecurigaan akan penyalahgunaan sistem yang ada.
Punya warisan kok disuruh ikut Tapera
Sejak kemunculannya di media sosial, hampir semua orang sepakat menolak aturan ini. Beban yang diterima rakyat sudah kelewat tinggi, padahal gaji naik belum tentu bisa untuk hidup hari ini. Potongan seperti pajak, BPJS (baik kesehatan dan TK), masih dana pensiun, masih ini itu, bikin tambahan potongan ini membingungkan. Bahkan ketika dibilang ini untuk membantu yang belum punya rumah pun, terasa tidak masuk akal bagi para penolaknya. apalagi ajakan dari pemerintah terkesan seperti “paksaan halus”.
“Gini, kami kan dipaksa secara halus untuk ikut tapera. Padahal kami sudah punya rumah. Lalu ada statement bisa jadi tabungan. Padahal kami juga bisa menabung Lalu apa urgensinya? Kenapa harus?”, ungkap Prabu.
Dia juga menilai bahwa “paksaan” ini hanya akan menjadikan rakyat makin tak percaya pada negara. “Ini menimbulkan kecurigaan kan? Ibarat teman yang maksa-maksa ketemu pasti ada maunya. Negara maksa-maksa bayar Tapera ada apa hayo.”
Di sisi lain, Moeldoko, dilansir dari Detiksulsel, berkata bahwa Tapera akan dikelola lebih transparan dan akuntabel agar tidak bernasib seperti Asabri.
Moeldoko menyatakan bahwa pengawasan dana Tapera akan dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini beranggotakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.
Meski sudah terlihat bahwa Tapera adalah salah satu program yang diawasi oleh orang yang tak bisa dianggap remeh, tetap saja Prabu tak bisa menerima begitu saja bahwa ini nantinya akan tanpa masalah.
“Tapera ini lucu. Memaksakan semua orang terlibat padahal sistem yang ditawarkan terbukti gagal di Orde Baru. Kok ya sekarang dipaksakan bahkan sampai menyasar swasta. Kok iso? Wegah aku, wong sudah punya warisan rumah. Kalau dengan alasan gotong royong, bisa ga transparan ke kami? Lha kalau cuma modal yakin, yo ga sudi.”
Pengalihan isu
Senada dengan Prabu, Maryza (38), warga BSD yang sudah punya rumah dan tidak ingin menggunakan tabungan Tapera, menganggap Tapera ini mencurigakan serta nggak masuk akal.
“(seakan-akan ini) kebijakan untuk mengalihkan perhatian dan kemarahan kelas menengah. Gak masuk akal juga. Potongan 3% untuk pembiayaan rumah di usia pensiun? Siapa yang mengelola? Dan prinsip investasi itu high risk high return, artinya semakin tinggi resiko timbal balik investasi semakin besar resiko kerugian and vice versa,” ungkap Maryza.
Ketika saya singgung soal apakah mau menyubsidi orang-orang yang belum punya rumah, Maryza mengatakan setuju dengan syarat.
“Setuju asalkan yang mengelola dana subsidi itu lembaga yang terpercaya dengan SDM yang kredibel. Kalau pemerintah yang ngelola sih gak setuju. Kasus Jiwasraya dan Asabri itu bikin kepercayaan nol ke pemerintah. Kedua kasus itu kan kurang lebih sama ya polanya.”
Reporter: Rizky Prasetya
Editor: Hammam Izzudin
BACA JUGA Tapera Bukti Nyata Kita Hidup di Negara yang Salah Urus
Ikuti berita dan artikel Mojok lainnya di Google News.