Malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2006 seharusnya menjadi ajang selebrasi. Namun, ketika Ekskul (2006) dinobatkan sebagai Film Terbaik, sebuah badai besar justru bersiap menerjang dan meruntuhkan kredibilitas institusi tersebut.
Tak lama setelah piala diserahkan, kemenangan itu dipersoalkan. Film Ekskul dituduh menggunakan materi musik berhak cipta dari film-film asing bergengsi, seperti Gladiator (2000) dan Munich (2005), tanpa mengantongi izin resmi.
Reaksi dari kalangan sineas saat itu meledak luar biasa keras. Duo sineas kenamaan, Riri Riza dan Mira Lesmana, mengambil langkah radikal dengan mengembalikan Piala Citra yang pernah mereka raih untuk film Gie (2005).
Langkah berani itu memicu efek domino. Puluhan peraih Citra lainnya menyusul; laporan CNN mencatat ada 22 orang, sementara sumber lain menyebut 24 sineas yang ikut memulangkan piala kebanggaan mereka.
Puncaknya pada tahun 2007, penghargaan Film Terbaik untuk Ekskul resmi dicabut. Sampai detik ini, peristiwa kelam tersebut masih menjadi satu-satunya pencabutan Piala Citra untuk kategori Film Terbaik dalam sejarah panjang FFI.
Perbaikan sistemik FFI 2026 dimulai dari yang memberi nilai
Yang retak pada hari itu sejatinya bukan sekadar tak hanya film Ekskul itu sendiri, tetapi juga muruah festival. FFI, yang lahir pada tahun 1955, memang memiliki riwayat yang penuh pergolakan–sempat mati suri pada periode 1993 hingga 2003, lalu dihidupkan kembali pada 2004 lewat kucuran dana pemerintah. Tragedi Ekskul membuat ajang ini kembali dihadapkan pada rentetan pertanyaan yang selalu menghantui setiap ajang penghargaan: Siapa sebenarnya yang menilai? Dengan metode apa mereka bekerja? Dan kepada siapa mereka bisa dimintai pertanggungjawaban?
Hampir dua dekade kemudian, bayang-bayang pertanyaan itu masih menjadi tolok ukur utama. Menjelang malam puncak FFI 2026 yang akan digelar pada 20 November di Jakarta, beban untuk memastikan seluruh proses tersebut layak dipercaya kini berada di pundak Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian FFI periode 2024–2026.
Ketika ditanya apa sebenarnya yang hancur pada malam kontroversial di tahun 2006 itu, Budi menjawab, singkat dan lugas: sistemnya.
“Kalau sistemnya tidak kredibel, orang jadi tidak percaya,” ungkap Budi, dalam wawancara bersama Mojok, Jumat (13/11/2026).
Budi mengaku tidak tahu pasti apakah pedoman penjurian yang baku sudah ada pada masa itu, sehingga ia menolak untuk sekadar menuduh. Namun, ia menunjuk satu titik lemah, yakni dewan juri pada tahun 2006 hanya terdiri dari tujuh orang. Dalam kacamata Budi, angka tersebut terlampau kecil dan kurang merepresentasikan ekosistem perfilman yang sesungguhnya.
Berangkat dari lubang tersebut, dewan juri akhir FFI masa kini diperluas menjadi sembilan orang. Susunannya pun diracik lebih heterogen, otoritatif, dan representatif. Melibatkan akademisi, peneliti, budayawan, kritikus, penulis naskah, hingga para praktisi film yang terjun langsung di lapangan.
Bayang-bayang kelam Ekskul juga melahirkan mekanisme seleksi yang jauh lebih ketat. Salah satunya, pedoman pelaksanaan FFI kini mewajibkan adanya bukti legal untuk setiap unsur berhak cipta milik pihak lain yang digunakan dalam film. Aturannya tak main-main: bila pelanggaran terbukti saat proses penjurian tengah berjalan, film tersebut akan langsung kehilangan haknya untuk dinilai.
“Dan apabila film itu sudah telanjur diumumkan sebagai pemenang, pialanya bisa dicabut seketika,” tegasnya.
Tahapan-tahapan sebelum masuk nominasi FFI 2026
Budi juga menjelaskan, perjalanan sebuah karya untuk bisa menembus FFI 2026 sangatlah panjang. Semuanya dimulai dari keputusan rumah produksi (PH) untuk berpartisipasi. Sebab, sebab sebagus apa pun sebuah film, ia mustahil dinilai jika tidak didaftarkan. Syaratnya, film tersebut harus sudah tayang–atau minimal mengantongi jadwal tayang–dalam rentang 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2026. Untuk edisi tahun ini, panitia kebanjiran 531 karya yang siap bertarung.
“Beberapa kami surati, kami dorong untuk mendaftar. Tapi semua memang kembali lagi ke masing-masing PH.”
Kemudian, sebuah tim kecil beranggotakan tiga orang bertugas menyaring ratusan pendaftar tersebut menjadi 25 film panjang. Setelah itu, bersama tim penjurian dan perwakilan asosiasi profesi, daftar tersebut kembali diperas hingga menyisakan 15 film (shortlist).
Di titik inilah perubahan paling kentara pada FFI 2026 terjadi. Jika sebelumnya asosiasi profesi (produser, sutradara, penyunting gambar, penata kamera, penulis, hingga aktor) hanya dilibatkan pada tahap nominasi, kini mereka sudah diterjunkan sejak fase seleksi awal.
Menurut Budi, ini adalah usulan yang paling sering dan paling keras disuarakan dalam berbagai Diskusi Kelompok Terarah (FGD) pada 13 Mei 2026 lalu. Budi menyadari betul bahwa seleksi awal adalah fase yang sangat krusial. Hidup-matinya seluruh proses lanjutan sangat bergantung pada kualitas film-film yang lolos di garis start ini.
Memasuki tahap kedua, yakni penentuan nominasi, sistem yang digunakan makin kompleks. Anggota Akademi Citra–para peraih Piala Citra yang tahun ini jumlahnya mencapai 85 orang–bersama perwakilan asosiasi profesi akan memberikan suara dan skor untuk 17 kategori berbeda. Total keseluruhan, kata Budi, melibatkan sekitar 120 pemilih.
Mereka memberikan skor dalam rentang 50 sampai 100 dengan kelipatan lima. Untuk menjamin asas netralitas, agregat skor ini dihitung secara eksklusif oleh akuntan publik independen, bukan oleh panitia FFI.
Hasil perhitungan tersebut melahirkan 14 film panjang yang berhak menyandang status nomine.
Sebaran nominasinya pun sering kali timpang; ada satu film yang sukses memborong hingga selusin kategori, sementara film lainnya hanya mampu mencuri tiga atau empat tempat. Setelah daftar nominasi ini terkunci, tongkat estafet penilaian beralih ke tangan sembilan juri akhir. Mereka diwajibkan menonton seluruh film nominasi untuk kemudian merumuskan siapa yang berhak membawa pulang piala.
Bias susah dihindari, tapi sistem yang baik bisa meminimalisir
Di titik itulah, kata Budi, FFI menarik garis pemisah yang sangat tegas: angka dari hasil pemungutan suara bukanlah penentu segalanya.
“Kuantitatifnya bukan gong akhir,” tegas Budi. “Gong akhirnya tetaplah diskusi, deliberasi, dan pertanggungjawaban.”
Budi mendeskripsikan sistem ini sebagai sebuah format hibrida, atau dalam bahasa penelitian sering disebut mixed method. Alasannya, jika murni mengandalkan voting suara terbanyak, ajang ini berisiko jatuh menjadi sekadar kontes popularitas tanpa pertanggungjawaban argumentatif. Sebaliknya, jika murni menyerahkan nasib pada dewan juri sejak awal, FFI akan dengan mudah dituduh elitis dan sarat akan selera pribadi (bias).
Maka, jalan tengah pun diambil. Angka hitungan matematis digunakan untuk menyaring karya hingga ke tahap nominasi, sementara penentuan pemenang mutlak dilakukan lewat proses deliberasi atau perdebatan antarjuri. Juri diinstruksikan untuk selalu mengutamakan musyawarah mufakat; voting suara terbanyak hanyalah opsi darurat jika diskusi benar-benar menemui jalan buntu.
Sebagai ketua, tugas Budi adalah memastikan setiap juri memiliki porsi dan kesempatan yang setara untuk melempar argumen, serta memastikan argumen tersebut diuji kelayakannya sebelum keputusan kolektif diketuk.
Tentu saja, Budi sangat menyadari bahwa menghapus bias secara total adalah sebuah kemustahilan. Yang bisa dilakukan oleh sistem hanyalah menekan bias tersebut ke titik terendah. Strategi yang ia terapkan adalah memperlebar ruang pilihan, dengan meleburkan dua kelompok pemilih yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu terpisah di tahap yang berbeda.
“Panitia bahkan sampai harus membuat berbagai simulasi rumit untuk menimbang kelebihan dan kekurangan tiap model sebelum akhirnya mengambil keputusan final,” jelasnya.
Di era ketika publik kerap menuntut transparansi total, FFI tetap teguh pada keputusannya untuk tidak merilis detail skor ke ruang publik. Apa yang dibuka untuk khalayak luas hanyalah hasil akhir, jumlah pemilih yang berpartisipasi, serta alasan singkat yang dibacakan di atas panggung malam penganugerahan.
Sebagai bentuk akuntabilitas akademik, FFI juga merilis katalog berformat PDF yang merangkum seluruh argumen juri untuk kategori film panjang, animasi, pendek, dan dokumenter. Publik kini sudah bisa mengunduh katalog edisi 2021 hingga 2025 secara bebas, sementara edisi 2026 akan segera menyusul.
Menyisakan pertanyaan
Di balik sistem yang tampak “ideal” ini, terselip sebuah persoalan praktis yang kerap membuat panitia memutar otak. Yakni mencari sosok yang bersedia duduk di kursi panas juri akhir.
Budi mengaku harus menghubungi lebih dari 50 orang demi bisa mengisi sembilan kursi yang tersedia. Menjadi juri akhir bukanlah pekerjaan ringan, sebab mereka harus mengurung diri selama hampir sepuluh hari penuh di dalam bioskop, maraton menonton dua hingga tiga film dalam sehari.
“Harus saya akui, banyak calon juri yang terpaksa menolak tawaran ini karena sedang terikat proyek syuting, atau karena karya mereka sendiri sedang masuk dalam bursa nominasi.”
Roda industri yang sedang berputar cepat dan produktif berarti para pekerja film juga sedang berada di puncak kesibukan. Realitas ini membuat misi mencari juri yang memiliki kompetensi mumpuni sekaligus bersih dari konflik kepentingan menjadi tugas yang luar biasa berat. Berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah mencicipi kursi juri akhir, Budi tahu betul bahwa ritme “menonton untuk menilai” sangatlah menguras energi mental dan fisik, jauh lebih melelahkan ketimbang “menonton untuk menikmati”.
Meski sistem telah dipoles sedemikian rupa, ruang untuk pertanyaan kritis tentu tidak tertutup sepenuhnya. Berapa sebenarnya bobot pasti dari skor dalam penentuan nominasi? Bagaimana sistem memperlakukan para pemilih yang kebetulan ikut terlibat dalam film yang sedang bersaing? Dan bagaimana mekanisme ini merespons fenomena dominasi mutlak satu film dalam deretan nominasi?
Hal-hal ini rasanya masih membutuhkan penjelasan yang lebih benderang di masa depan. Celah-celah inilah yang kelak akan menjadi batu uji; apakah klaim “minim bias” yang digaungkan sistem ini benar-benar tangguh saat dikuliti dari luar.
Pada malam 20 November nanti, ketika nama-nama pemenang dibacakan dan riuh publik mulai bertanya, “Kok bisa yang ini yang menang?”, pertanyaannya akan kembali pada satu muara: Apakah orang-orang kini akan berlapang dada menerimanya karena mereka telah menaruh percaya pada prosesnya, atau justru kembali meributkannya seperti malam yang kelam di tahun 2006 lalu?
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: “Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah”: KDRT Tidak Selalu Datang dari Kekerasan, tapi Juga Lewat Ketidakpedulian atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
