Di desa, menjadi guru dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Saya sering melihat langsung bagaimana gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dipuja sedemikian rupa di kampung halaman.
Bagi orang tua di pedesaan, berhasil menyekolahkan anak masuk jurusan keguruan sama dengan mengamankan masa depan keluarga. Selain dipandang sebagai “profesi mulia”, guru dipandang memiliki masa depan cerah.
Gaji besar, pekerjaan terhormat. Keluarga pun bisa naik derajat. Ya, kira-kira begitu anggapan orang desa selama ini.
Melihat hal tersebut, saya hanya bisa tersenyum getir. Di dalam hati, saya tahu betul ada realitas pahit yang jarang dibicarakan. Masyarakat desa tidak tahu bahwa saat “ijazah bergengsi” itu dibawa merantau ke kota, ia seperti tak ada gunanya.
Kuliah mahal-mahal, pas sudah lulus digaji tak sampai 500 ribu sebulan
Realitas muram gelar sarjana pendidikan ini salah satunya tergambar dari kisah Hani (26). Ia merupakan seorang lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang setahun lalu pernah saya wawancarai untuk sebuah liputan di Mojok.
Sejak awal, Hani memang berkeinginan menjadi guru. Oleh karena itu, dengan sadar ia mendaftar kuliah di jurusan PGSD UNY. Tak masalah persaingan ketat dan biaya kuliah yang mahal.
Namun, setelah lulus pada 2024, Hani hanya mengajar sebagai guru honorer di sebuah sekolah. Gajinya? Tidak sampai Rp500 ribu per bulan. Angka ini tentu sangat tidak masuk akal jika kita melihat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Jogja tahun 2024 yang sudah berada di atas angka Rp2,4 juta.
Secara matematis, gaji bulanan Hani itu langsung habis hanya untuk membeli bensin motor dari rumah ke sekolah selama sebulan.
“Jadi guru honorer itu kayak punya pacar toksik. Tiap hari disakitin, tapi kalau mau udahan rasanya sayang banget sama pengorbanan sejauh ini,” ungkap Hani, Senin (20/4/2026) lalu.
Jadi guru itu kayak pacaran dengan orang toksik
Lalu, pertanyaannya, kenapa Hani dan ratusan ribu guru honorer lainnya mau bertahan bertahun-tahun dibayar dengan nominal sekecil itu?
Kalau menurut Hani, jawabannya ada pada “manipulasi psikologis” yang sudah mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia. Setiap kali ada guru honorer yang mengeluh soal gaji tidak layak, mereka akan langsung dibungkam dengan narasi-narasi suci.
Misalnya, mereka diceramahi bahwa “jadi guru itu panggilan jiwa”, “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”, atau “tidak usah memikirkan uang, nanti balasannya pahala di surga”. Bahkan, menteri pendidikan pernah bilang kalau guru itu ibarat nabi kecil.
Narasi toxic positivity ditambah gulit trip inilah yang menurut Hani secara tidak langsung menjajah mental para sarjana pendidikan. Mereka dibuat merasa bersalah, dianggap matre, dan dinilai tidak ikhlas jika menuntut hak gaji yang setara dengan UMR.
“Jangankan orang lain. Ortuku sendiri aja tiap kali aku ngeluh selalu bilang buat sabar, katanya rezeki ada yang ngatur. Kok kesannya jadi guru itu nggak boleh ngeluh ya,” ujarnya.
Hani mengaku, sebenarnya bisa bertahan karena ia memiliki sedikit privilege. Ia orang asli Jogja dan masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Alhasil, ia tidak perlu memikirkan biaya sewa kos atau membeli beras.
Namun, seiring berjalannya waktu, privilege itu justru berubah menjadi tekanan batin yang menyiksa. Di usianya yang makin dewasa, Hani sadar ia harus mulai mandiri. Sangat ironis rasanya ketika di sekolah ia dihormati sebagai seorang pendidik oleh murid-muridnya, tapi saat pulang ke rumah, ia masih berstatus sebagai beban keluarga karena gajinya sebagai guru gagal memberikannya kemerdekaan finansial.
Lulusan guru banyak, yang diangkat menjadi pegawai sedikit
Jika Hani masih memutuskan bertahan di “hubungan toksik” tadi, teman lama saya yang bernama Fikri (28), memilih jalan berbeda.
Fikri adalah lulusan jurusan keguruan dari salah satu PTN ternama di Jogja. Ia wisuda tahun 2022 lalu dengan harapan besar. Setelah lulus, Fikri mengajar di sebuah SMP selama dua tahun. Selama periode itu, gajinya mentok di angka Rp300 ribu per bulan.
“Padahal, tiap kali mudik ke desa, orang tua itu bangganya bukan main. Seolah anaknya sudah kerja setara rektor mungkin. Padahal di kota, kita-kita ini kayak sampah,” kata Fikri, Selasa (21/4/2026).
Sadar bahwa uang segitu tidak cukup untuk menyambung hidup, Fikri banting tulang. Ia mengajar di dua sekolah sekaligus agar pendapatannya bertambah. Ia juga pontang-panting mencari pekerjaan sampingan sana-sini.
Saat ada pendaftaran PPPK, Fikri ikut mendaftar dan belajar mati-matian. Namun, hasilnya sia-sia. Ia tidak lolos.
Kegagalan Fikri menembus CPNS ini bukanlah karena ia kurang pintar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau kampus-kampus keguruan di Indonesia mencetak ratusan ribu sarjana pendidikan setiap tahunnya.
Sementara itu, kuota pengangkatan guru yang dibuka oleh pemerintah sangat sempit dan prosesnya sering tersendat. Fikri sedang bertarung dalam sistem yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan sarjana, tapi sangat minim penyerapan.
Gelar “S.Pd” tak ada harganya di mata HRD
Lelah dan burnout dihajar realitas, Fikri akhirnya menyerah menjadi guru. Ia mencoba peruntungan banting setir ke dunia korporat dengan melamar pekerjaan di berbagai perusahaan biasa. Namun, di sinilah letak “kutukan sarjana pendidikan” yang sebenarnya.
Saat melamar ke sektor swasta, ijazah S.Pd seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak HRD. Ada stigma kuat di dunia korporat bahwa lulusan keguruan itu kaku, tidak punya insting bisnis, kurang dinamis, dan hanya cocok mengurus anak-anak di kelas.
Alhasil, CV milik pemegang gelar S.Pd seperti Fikri seringkali langsung tersingkir di tahap penyaringan awal. Apalagi jika melamar posisi seperti staf marketing, copywriter, atau HRD.
“Kami kayak terjebak, di sekolah nggak bisa hidup karena gaji kecil, di perusahaan swasta tidak diterima karena stigmanya lulusan guru itu nggak bisa kerja lain selain ngajar.”\
Kisah serupa pernah Mojok tulis dalam liputan berjudul “Modal Ijazah S.Pd UNY Nekat Cari Kerja di Jakarta Sampai Rela Nganggur 6 Bulan, Sekalinya Kerja Gaji Setara UMR Jogja”
Karena tidak punya pilihan lain dan perut harus tetap diisi, Fikri membuang jauh-jauh gengsi dan harapan besar keluarganya. Saat ada kerabat yang menawarinya pekerjaan di sebuah peternakan ayam petelur, Fikri langsung mengambilnya. Ia tidak pilih-pilih lagi.
Dengan profesinya ini, Fikri bercerita sangat menikmati. Baginya, pekerjaan barunya ini memang kasar. Namun, realitas memaksanya sadar bahwa pekerjaan ini jauh lebih menghidupinya daripada harus kerja menjadi guru.
Muak dengan gelar “pahlawan tanpa tanda jasa”
Bagi Fikri, ironi yang dia alami adalah wujud nyata dari jutaan sarjana pendidikan di Indonesia hari ini. Gelar yang susah payah mereka dapatkan dengan biaya kuliah yang tidak murah, pada akhirnya harus dihadapkan pada pasar tenaga kerja yang sangat tidak ramah.
Ia bahkan mengaku sudah muak dan kita harus berhenti menggunakan jargon “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Jargon itu sudah kedaluwarsa dan berubah menjadi romantisisasi yang kejam.
“Gelar kayak gitu sekarang lebih sering dipakai oleh sistem buat memaklumi pemiskinan terhadap anak-anak muda terdidik yang memilih jalur keguruan. Kayak aku ini,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: WNI Pilih Jadi Guru di Luar Negeri dengan Gaji 2 Digit daripada Jadi Guru Kontrak di Indonesia yang Hidupnya Nggak Sejahtera atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan