Beberapa dosen Universitas Negeri Malang (UM Malang) mengeluhkan beban berat yang ditimpakan kampus terhadap mereka. Di sisi lain, ada banyak skema pemotongan pendapatan yang bagi mereka bisa memengaruhi kualitas pembelajaran mahasiswa.
***
Tamara* sudah belasan tahun mengajar di UM Malang. Selain mengajar, ia banyak terlibat di tim khusus untuk berbagai program dan kegiatan kampus. Kesibukan ini membuatnya kadang berangkat pagi pulang malam meski buah hati di rumah menanti.
Awalnya, ia masih menganggap itu bagian dari tugas dan kewajibannya sebagai dosen. Apalagi, meski mengaku tidak pernah memperhitungkan detailnya, masih ada mekanisme pemberian kompensasi yang jelas untuk berbagai kegiatannya di luar Beban Kinerja Dosen (BKD).
Namun, sejak UM menyandang predikat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2021 ia merasa banyak hal yang berubah. Utamanya soal hak-hak mereka berupa remunerasi dari kerja di luar beban utama.
“Dulu itu sebetulnya nggak ada yang namanya remunerasi. Dulu selesai, surat tugasnya kami kumpulkan, langsung dibayar,” ungkapnya kepada Mojok Rabu (24/1/2024).
Tamara misalnya, mendapat tugas terlibat dalam dua jabatan proyek internal di UM Malang terkait pelayanan mahasiswa. Posisinya di kegiatan tersebut cukup penting karena kompetensinya berkaitan dengan layanan khusus kepada mahasiswa.
“Intinya, hanya ada satu orang dengan kompetensi tersebut di dalam pengurusan program,” katanya.
Kompensasi atas keikutsertaan tersebut umumnya pembayarannya per enam bulan. Namun, pada 2023 lalu polanya berubah. Pada Juli, ia hanya mendapat kompensasi untuk satu kepengurusannya. Selanjutnya, pada Desember hal serupa kembali terjadi.
“Padahal kita kerjanya di dua program. Jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi terasa lah kalau pendapatan hampir Rp2 juta untuk kerja enam bulan tidak terbayar,” keluhnya.
Dosen UM mengajar sampai 30 SKS tapi pendapatan tertahan 30%
Untuk keterlibatan pada satu program itu, per enam bulan ia mendapat honor Rp1,8 juta yang artinya Rp300 ribu per bulan. Tamara mengaku untuk tugas-tugas lain yang nominalnya lebih kecil ia sering tidak memperhitungkan.
“Kami sudah biasa, jadi juri kompetisi di kampus dan berbagai pendampingan, itu tidak ada perhitungannya. Kalau dihitung pun Rp100-200 ribu. Itu tidak jadi soal,” paparnya.
Ia mengungkapkan sudah melayangkan protes ke pimpinan. Namun, tidak ada solusi untuk hak yang seharusnya ia dapat.
“Kerja sampai jam 9 malam baru pulang meski aku punya anak dan keluarga. Sebenarnya saya senang dengan kerjaan ini. Tapi sewajarnya kan ada hak yang harus kami dapat,” tegasnya.
Stovia*, dosen UM Malang lain juga mengeluhkan persoalan tuntutan melampaui batas yang tidak sejalan dengan pemenuhan hak-haknya. Ia mengaku pernah mengajar sampai 30 SKS dalam satu semester.
“Bayangkan 30 SKS itu dengan sekitar lima mata kuliah berbeda. Menyiapkan lima mata kuliah itu berat,” keluhnya.
Jika menilik aturan Kemendikbudristek, batas rentang beban SKS paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik dosen. Padahal, itu sudah termasuk kewajiban dosen di luar pengajaran yang mencakup pengabdian masyarakat dan penelitian.
Beban bertambah banyak, akan tetapi Stovia mengeluhkan tidak ada kompensasi setimpal. Ia menuturkan, UM mengeluarkan kebijakan remunerisasi untuk kelebihan jam mengajar hanya dibayarkan 70% dari hak dosen. Untuk mencairkan sisanya, dosen harus melakukan publikasi artikel ilmiah terlebih dahulu.
“Itu pun sepertinya pencairan 30% sisanya nggak semua dosen yang merasakan. Kami pernah tanya, kalau ini tidak cair, jatah kami kemana? Sebab kerjaan kami lakukan tuntas. Malah kampus menandai dosen-dosen yang mempertanyakan hal ini,” paparnya.
Baca halaman selanjutnya…
Saat dosen cuti hamil jelang melahirkan, harus tetap mengajar
Dosen UM cuti hamil tetap dituntut mengajar
Menurut Stovia, sejatinya Kemendikburistek tidak mensyaratkan publikasi dosen wajib di jurnal dengan standar Sinta 2. Ia mengaku tidak mengerti mengapa UM mewajibkan ini dan mengaitkannya dengan hak remunerasi dosen.
“Bahkan sempat beredar screenshot bahwa dosen yang tidak publikasi di Sinta 2 bisa diperhitungkan untuk dikeluarkan dari UM,” katanya.
Senada, Tamara juga mengeluhkan hal serupa. Bahkan, menuturkan kalau jumlah mahasiswa di kelas kurang dari 40, maka remunerasi turun jadi 95%. Kurang dari 10 mahasiswa hanya 35%. Padahal, menurutnya kapasitas kelas umumnya hanya 30-an mahasiswa.
Selain itu, Stovia juga bercerita pengalamannya mengajukan cuti hamil di UM. Oleh atasan di kampus, ia mengaku tetap mendapat kewajiban jam mengajar dengan alasan agar memenuhi laporan BKD.
“Padahal jika menilik rubrik BKD UM bagian Pendidikan dan Pengajaran, ada banyak kegiatan lain yang lebih sederhana dan bisa untuk memenuhi poin seperti menulis buku ajar sampai menjadi dosen pembimbing akademik,” ungkapnya.
Ia mengaku sudah meminta keringan jam mengajar namun tidak mendapat persetujuan. Pada saat cuti, ia pernah mendapat kewajiban mengajar 10 kelas dengan beban sekitar 20-an SKS.
Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan mengajar saat cuti hamil ini hanya tidak baku sebagai aturan di UM. Artinya, tergantung atasan di masing-masing program studi atau fakultas yang memberikan tugas. Pasalnya, ia melihat ada rekannya di program studi lain yang tidak terbebani kewajiban mengajar.
Demotivasi dosen, merugikan mahasiswa
Situasi ini, menurut Stovia, membuat motivasi dosen menurun. Beban dosen yang menumpuk tinggi membuat mereka kesulitan untuk mengajar secara maksimal. Praktik dosen memberikan tugas, lalu saat kelas mempersilakan mahasiswa melakukan presentasi jadi hal yang ia saksikan.
“Sebenarnya tidak ideal. Tapi teman-teman semakin demotivasi. Kami sudah hampir pasrah dengan situasi setahun terakhir,” katanya.
Masih banyak hal lain yang menjadi beban dosen seperti mengurus akreditasi namun tidak ada kompensasi atas waktu yang telah mereka sediakan. Para dosen mengaku keberatan dengan sistem semacam ini.
Senada, Tamara juga mengaku situasi yang dialami dosen sejak UM Malang beralih menjadi PTNBH membuat kepuasan dosen menurun. Baginya, tugas-tugas yang muncul itu berdasarakan kompetensi dosen. Namun, kompetensi itu tidak mendapat apresiasi setimpal.
“Jadi secara kinerja ini sangat memengaruhi. Kita kerja sampai malam tentu harapannya ada kompensasi. Kalau berlanjut, ini bisa menurunkan kinerja dosen,” ungkapnya.
Tidak hanya kepada dosen, menurut Tamara apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi juga ia nilai kurang. Hal itu juga menurunkan semangat mahasiswa untuk aktif berkompetisi.
Pihak rektorat: tidak ada “penahanan” dan semua jabatan ad hoc sudah dibayar
Sementara itu, Wakil Rektor 2 UM Malang, Puji Handayati menegaskan bahwa penetapan pencairan remunerasi sebesar 70% sudah sesuai peraturan Mendikbudristek. Penahanan hanya sebagai garansi agar para dosen memenuhi target publikasi.
“Kalau ada yang bilang ini ditahan tidak ada aturannya artinya dia tidak membaca aturan di Kementerian,” katanya.
Selain itu, Puji meyakinkan bahwa dosen yang sudah memenuhi target pasti bisa mengklaim hak 30% dari remunerasi. Ia menjelaskan semua proses sudah melalui proses transparansi di aplikasi.
“Semua itu sudah terlihat jelas. Berapa SKSR (Satuan Kegiatan Semester Remunerasi, red) yang diakui dan segala macam sudah ada di aplikasi,” katanya.
Ia melanjutkan bahwa tidak semua kegiatan kepanitiaan dosen berimplikasi kepada penambahan hak remunerasi. Mekanismenya bisa melalui biaya transportasi. Jabatan-jabatan ad-hoc dalam lembaga khusus menurutnya selalu dibayar setiap semester.
Sehingga, ia menampik pernyataan Tamara dan Stovia yang menjelaskan bahwa dari beberapa jabatan ad hoc yang ia jalankan, hanya satu yang mendapat bayaran setiap semester. Puji mengingatkan, ada tugas-tugas yang memang melekat pada jabatan tertentu dan tidak bisa mendapat remunerasi.
Menurutnya pengabdian masyarakat yang menjadi salah satu elemen tri dharma perguruan tinggi bermakna luas. Termasuk di dalamnya untuk pengembangan institusi.
“Jadi pengabdian itu tidak selalu soal memberikan ceramah ke desa. Bisa juga terkait pengembangan di dalam institusi,” paparnya.
Tidak ada hubungan PTNBH dengan pemangkasan hak dosen
Selain itu, Puji mengungkap bahwa peralihan dari PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH tidak ada kaitannya dengan pemangkasan hak-hak dosen. Sejak masih menjadi BLU, pembayaran remunerasi dosen kaitannya dengan pengajaran atau jabatan ad hoc menggunakan dana milik UM Malang.
“Misalnya ada yang tertahan 30% karena belum memenuhi target itu kembali ke UM Malang, tidak kemana-mana,” jelasnya.
Selanjutnya, ia mengaku dosen yang sudah cuti hamil harusnya sudah bebas dari kewajiban mengajar. “Kecuali jika ada kompromi antara dosen dengan prodi karena tidak ada dosen lain yang memegang atau mengampu mata kuliah,” jelasnya.
Namun, ia berpendapat umumnya dosen menyiasati dengan mempercepat penyelesaian 16 pertemuan mata kuliah. Sehingga, saat mengambil cuti hamil atau melahirkan sudah tuntas dari kewajiban mengajar.
)*Bukan nama sebenarnya.
Penulis: Hammam Izzuddin
Editor: Agung Purwandono
Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News