Lebih dari satu juta warga di Provinsi Jawa Barat saat ini mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang meluas. Fenomena krisis tahunan ini kerap dianggap semata-mata sebagai dampak dari kemarau panjang atau El Nino.
Namun, analisis pakar menunjukkan bahwa krisis air yang menyengsarakan masyarakat ini berakar pada kerusakan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan kata lain, ulah manusia yang merusak daya dukung lingkungan dan mengubah fungsi lahan secara masif menjadi biang kerok utama mengapa kekeringan di Jawa Barat kini berdampak sangat parah.
Kekeringan di Jawa Barat menimpa 688 desa
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, jumlah masyarakat yang menjadi korban kekeringan telah mencapai tingkat kedaruratan yang tinggi.
Tercatat ada 1.018.922 jiwa yang kini kesulitan mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian paling dasar. Jutaan warga terdampak ini berasal dari 307.295 Kepala Keluarga (KK).
Wilayah sebarannya juga sangat luas, mencakup 688 desa atau kelurahan yang berada di wilayah administrasi 247 kecamatan di seluruh provinsi.
Kondisi ini memaksa ratusan ribu keluarga bergantung penuh pada bantuan pasokan air bersih dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, dan keperluan sanitasi, warga di berbagai daerah mengantre jatah air dari armada truk tangki.
Bantuan 27 juta liter disalurkan ke Jawa Barat, Bogor paling banyak
Hingga saat ini, BPBD Jawa Barat mencatat total pasokan air bersih yang telah didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak mencapai 27,63 juta liter.
Angka distribusi yang besar ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat ketika sumber-sumber air lokal, seperti sumur galian dan sungai, mengering secara bersamaan.
Pemetaan tingkat keparahan yang dirilis BPBD Jawa Barat memperlihatkan fakta yang cukup memprihatinkan, di mana daerah hijau justru mengalami dampak paling parah.
Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan status kekeringan terburuk di Jawa Barat. Di daerah dataran tinggi ini, sebanyak 326.445 jiwa dari 95.310 KK berstatus terdampak krisis air.
Posisi kedua wilayah paling parah ditempati oleh Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah warga terdampak mencapai 99.525 jiwa.
Kabupaten Bekasi juga masuk dalam zona krisis air dengan total warga terdampak sebanyak 93.236 jiwa.
Dampak kekeringan ini meluas merata hingga ke wilayah Priangan Timur. Di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat melaporkan ada 76.929 jiwa yang kesulitan air bersih. Sementara di wilayah tetangganya, yakni Kota Tasikmalaya, terdapat 55.782 jiwa yang mengalami krisis serupa.
Untuk merespons tingkat keparahan tersebut, pemerintah memprioritaskan distribusi jutaan liter air ke titik-titik paling krisis. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah penerima pasokan air bersih terbanyak, yakni mencapai 11,27 juta liter.
Selanjutnya, Kabupaten Bogor menerima distribusi pasokan sebanyak 5,5 juta liter air bersih. Di tengah peta darurat kekeringan yang meluas ke hampir seluruh pelosok wilayah administrasi ini, catatan BPBD menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Kuningan yang hingga kini tidak melaporkan adanya krisis air atau mengajukan permintaan bantuan pasokan air.
Kerusakan DAS jadi biang kerok
Fakta bahwa wilayah penyangga dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi seperti Kabupaten Bogor bisa mengalami kekeringan ekstrem menuntut evaluasi menyeluruh. Bencana krisis air yang menimpa lebih dari satu juta jiwa ini membuktikan bahwa faktor alam bukanlah satu-satunya penyebab.
Pakar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa krisis air bersih dan bencana kekeringan di Jawa Barat berkaitan secara langsung dengan kerusakan parah pada sistem DAS di kawasan tersebut.
Dalam kondisi normal, kawasan DAS–khususnya pada area hulu di pegunungan–memiliki fungsi ekologis sebagai area tangkapan air. Sistem DAS bekerja dengan menyerap curah hujan ke dalam tanah.
Tutupan lahan yang didominasi oleh pepohonan akan menahan laju air hujan, meresapkannya ke dalam lapisan tanah, lalu menyimpannya sebagai cadangan air tanah dalam jumlah besar.
“Saat musim kemarau berlangsung, cadangan air tanah inilah yang secara alami akan dilepaskan sedikit demi sedikit untuk mengisi debit mata air, sumur warga, dan aliran sungai,” jelasnya, sebagaimana dilansir dari laman resmi UGM.
DAS rusak karena ulang manusia
Sistem tangkapan air alami tersebut saat ini telah mengalami kerusakan parah akibat intervensi manusia. Perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan hulu menjadi pemicu utamanya.
Lahan hutan atau area resapan air yang seharusnya dipertahankan, terus-menerus beralih fungsi menjadi area permukiman, kawasan komersial, pertambangan, dan infrastruktur beton. Perubahan bentang alam ini mengakibatkan permukaan tanah kehilangan daya serapnya terhadap air hujan.
Siklus tata air menjadi tidak seimbang. Saat musim hujan tiba dengan intensitas lebat, air tidak lagi mampu meresap ke dalam tanah karena hilangnya vegetasi pengikat air dan tertutupnya permukaan oleh bangunan. Air hujan langsung meluncur menjadi aliran permukaan yang deras ke daerah hilir, sering kali memicu bencana banjir bandang.
Dampak kerusakannya langsung terlihat saat musim kemarau tiba. Karena tanah di kawasan hulu gagal menyerap air pada saat musim hujan, maka tidak ada cadangan air tanah yang tersimpan.
Sumur-sumur penduduk langsung mengering dalam waktu cepat, dan sungai kehilangan suplai air dasar. Akibatnya, krisis air skala masif langsung melanda permukiman penduduk.
Kondisi ini menegaskan perlunya penanganan pada faktor hulu, bukan sekadar menyalahkan pola iklim global. Kerusakan daya dukung lingkungan akibat alih fungsi lahan buatan manusia telah memicu ketidakseimbangan sistem hidrologis yang mematikan sumber air masyarakat lokal.
“Persoalan kekeringan di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh panjangnya musim kemarau, tetapi ada indikasi kerusakan parah pada sistem Daerah Aliran Sungai,” tegas Hatma.
“DAS yang baik itu tidak hanya berfungsi mengalirkan air ke hilir, tetapi juga harus mampu menyerap dan menyimpan air ke dalam tanah,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Kota Semarang Coba Tak Sekadar Melawan Air untuk Atasi Banjir, Tapi Pakai Cara Fisika dan Wanti-wanti Kelalaian Sosial atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
