Banjir bandang dan tumpahan material es menyapu sejumlah kawasan di Nepal pada akhir Agustus 2026 lalu. Bencana fatal yang dipicu oleh keruntuhan gletser di pegunungan Himalaya itu meluluhlantakkan infrastruktur publik, memutus akses jalan utama, dan meratakan permukiman warga di lembah-lembah pegunungan.
Berdasarkan laporan operasi pencarian dan penyelamatan otoritas setempat, ribuan nyawa melayang sementara ribuan lainnya dinyatakan hilang setelah tersapu arus deras sungai yang meluap tak terkendali.
Peristiwa mematikan di negara yang dijuluki “Atap Dunia” tersebut kembali memperlihatkan secara langsung betapa destruktifnya dampak anomali iklim yang mampu mengubah lanskap alam secara mendadak.
Di Indonesia, ancaman serupa mengintai melalui jalur dan bentuk yang berbeda, tetapi dengan potensi skala kerusakan yang tidak kalah besarnya.
Pakar Tata Kelola Bencana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein, mengingatkan bahwa fenomena alam ekstrem yang terjadi di negara lain harus menjadi peringatan keras bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Menurutnya, krisis lingkungan tidak pernah membedakan negara maju atau berkembang, serta tidak dibatasi oleh garis teritorial wilayah.
“Krisis iklim itu tidak butuh paspor. Dampaknya bersifat lintas batas negara atau borderless. Apa yang memicu pencairan es di kawasan Himalaya atau kutub secara perlahan tapi pasti akan berdampak pada naiknya muka air laut dan memicu anomali cuaca ekstrem di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Rahmawati, sebagaimana dilansir dari laman resmi UMY.
Indonesia makin rentan bencana, tapi anggaran BNPB dipangkas
Kondisi cuaca global ini menambah daftar panjang kerentanan Indonesia. Secara geografis, nusantara membentang di atas jalur patahan aktif Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi telah menjadi risiko harian bawaan.
Ditambah dengan faktor perubahan iklim, rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir rob di kawasan pesisir, kekeringan yang mengancam ketahanan pangan, hingga tanah longsor di wilayah padat penduduk diprediksi akan semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih parah.
Namun, di tengah meningkatnya tren risiko kebencanaan tersebut, alokasi pendanaan negara justru bergerak ke arah yang berlawanan. Laporan anggaran terbaru menunjukkan adanya penurunan porsi pendanaan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemangkasan ini secara langsung memengaruhi postur belanja instansi yang selama ini menjadi tulang punggung komando penanganan kebencanaan di Tanah Air.
Penurunan anggaran bagi lembaga yang mengurus keselamatan ini mendapat sorotan. Rahmawati menekankan bahwa dalam menghadapi eskalasi krisis iklim, langkah kesiapsiagaan dari pemerintah sama sekali tidak boleh dikurangi.
“Untuk berhadapan dengan masalah krisis iklim, kita butuh strategi mitigasi dan adaptasi yang berjalan beriringan. Penurunan anggaran BNPB ini tentu sangat disayangkan, karena ujung-ujungnya akan mengorbankan program-program prabencana yang perannya sangat vital dalam meminimalkan jumlah korban jiwa,” kata Rahmawati.
Biaya mitigasi jauh lebih murah ketimbang biaya rekonstruksi pasca-bencana
Program prabencana atau pencegahan mencakup pekerjaan teknis di lapangan yang membutuhkan kesinambungan dana. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan sistem peringatan dini (early warning system) yang kerap rusak akibat cuaca atau minim perawatan, pemutakhiran peta zona rawan bencana, penyediaan rambu jalur evakuasi, hingga edukasi kebencanaan bagi masyarakat di daerah terpelosok.
Tanpa alokasi anggaran yang memadai dari pusat, deretan program tersebut terancam berhenti atau tidak diperbarui. Konsekuensinya, orientasi penanganan bencana di Indonesia akan kembali mundur dan hanya bergeser pada fase tanggap darurat, yakni baru merespons dan mengucurkan dana setelah darurat bencana terjadi dan menelan korban.
“Secara hitungan ekonomi dan logika kebijakan publik, biaya mitigasi itu selalu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya rekonstruksi pasca-bencana. Negara bisa menghabiskan dana APBN hingga triliunan rupiah hanya untuk membangun kembali jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah yang hancur,” papar Rahmawati menjelaskan pentingnya investasi di sektor pencegahan.
“Belum lagi kita berbicara tentang kerugian ekonomi akibat warga yang kehilangan mata pencaharian.”
Respons evakuasi bisa lambat
Menyusutnya dukungan pendanaan di tingkat pusat juga menciptakan efek domino secara perlahan hingga ke daerah. Ketika BNPB terpaksa melakukan penyesuaian dan merasionalisasi program kerja akibat keterbatasan dana, beban operasional pencegahan secara otomatis akan dilimpahkan ke pemerintah daerah melalui instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Di lapangan, pengalihan beban ini memunculkan tantangan baru karena kapasitas fiskal setiap daerah sangat timpang. Di banyak kabupaten dan kota, urusan kebencanaan masih sering dikesampingkan dan belum menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akibatnya, banyak unit BPBD tingkat kabupaten dan kota yang harus beroperasi dalam kondisi serba terbatas. Mereka kerap mengandalkan peralatan evakuasi yang sudah berumur, armada kendaraan penyelamat yang kurang memadai, serta minimnya jumlah personel lapangan yang terlatih.
Terbatasnya ruang gerak ini membuat daerah menjadi rawan karena berpotensi gagal memberikan respons evakuasi yang cepat dan tanggap saat bencana datang.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Karhutla di Kalimantan Bukan Bencana Alam, Pakar UGM Desak Pembubaran Korporasi Pelanggar atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
