Ancaman kemarau panjang akibat fenomena iklim ekstrem kini tengah membayangi wilayah Indonesia. Kombinasi antara fenomena El Nino dengan intensitas kuat dan potensi kemunculan Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia, diperkirakan akan memangkas curah hujan secara drastis di sebagian besar wilayah Nusantara.
Situasi ini memicu potensi krisis multidimensi yang bergerak berantai, mulai dari kekeringan ekstrem, kelangkaan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman nyata pada ketahanan pangan nasional. Fenomena alam skala global ini menuntut kesiapsiagaan total dari berbagai lini sektor pemerintahan dan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa kemunculan istilah iklim ekstrem seperti ‘El Nino Godzilla’ semestinya tidak hanya dipandang sebagai fenomena cuaca yang menakutkan secara global.
“El Nino Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” ujar Emilya dalam penjelasannya di laman resmi UGM, Selasa (11/8/2026).
El Nino sudah melampau ambang batas kuat
Untuk memahami skala ancaman ini secara objektif, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan anomali suhu di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring terkini, kekuatan El Nino tahun ini terpantau telah melampaui ambang batas kategori kuat yang berada di angka 1,5 derajat Celsius.
Saat ini, pemantauan suhu permukaan laut di Pasifik tengah menunjukkan indeks Nino 3,4 dasarian yang berada di tingkat positif 2,26, sementara kekuatan El Nino secara umum berada di atas 1,54 derajat Celsius.
Kondisi kering ini diperkuat dengan indikator Southern Oscillation Index (SOI) yang anjlok secara signifikan hingga menyentuh angka -26,2. Bersamaan dengan itu, pemantauan di Samudra Hindia juga mendeteksi adanya indeks negatif sebesar -0,38, sebuah angka yang mengindikasikan peluang sangat signifikan bagi terjadinya fenomena Indian Ocean Dipole.
Menurut Ardhasena, fenomena ini biasanya datang satu paket dengan El Nino yang memicu kondisi dunia menjadi semakin panas. BMKG memproyeksikan puncak El Nino ini akan terjadi pada rentang bulan Desember 2026 atau Januari 2027, dengan peluang yang signifikan untuk melewati batas kategori kuat dan bertahan hingga awal tahun 2027.
Mempercepat kebakaran hutan dan lahan
Dampak langsung dari anomali iklim ini telah dirasakan secara nyata di lapangan, terutama melalui eskalasi kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengungkapkan bahwa fenomena El Nino yang sedang melanda dunia mempercepat proses kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan catatan resmi pemerintah, lebih dari 107 ribu hektare lahan telah terdampak karhutla di Indonesia hingga awal Agustus 2026.
Dalam keterangannya kepada media, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa kondisi El Niño kategori kuat ini diperkirakan akan berlangsung hingga awal Oktober 2026, yang berimplikasi langsung pada percepatan perambatan api.
Namun, dalam menghadapi situasi krusial ini, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanggulangan baik melalui operasi udara maupun darat. Djamari menyatakan bahwa “Keadaan El Nino kuat akan sangat mempercepat proses penanganan kebakaran hutan kita yang terjadi saat ini”.
Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter pemadam serta 10 hingga 15 pesawat jenis fixed-wing yang siap digunakan untuk melakukan pengeboman air sesuai dinamika kebutuhan lapangan.
El Nino berdampak pada kekeringan ekstrem
Di sisi lain, analisis geografis yang mendalam sangat diperlukan untuk memitigasi dampak kekeringan secara spesifik dan terarah. Dr. Emilya Nurjani memaparkan bahwa El Nino tidak otomatis membuat seluruh Indonesia mengalami kekeringan dengan intensitas dan dampak yang seragam.
Faktor kerentanan wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik geografis yang meliputi lokasi, pola monsun, topografi, bentuk lahan, kondisi hidrologis dan geologis, jenis tanah, ketersediaan air, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, hingga seberapa besar ketergantungan masyarakat setempat terhadap sektor pertanian.
Wilayah yang secara klimatologis memiliki perbedaan musim kemarau dan penghujan yang tegas atau bertipe monsoonal dinilai memiliki risiko kekeringan yang lebih besar.
“Adapun wilayah bertipe monsoonal antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.” terangnya.
Sebaliknya, kawasan yang memiliki pola curah hujan dengan tipe klimatologi ekuatorial menunjukkan karakteristik berbeda yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi periode kering. Selain tipe iklim, kondisi geologis suatu daerah juga turut memainkan peran krusial dalam menentukan daya tahan pasokan air domestik.
Emilya menerangkan bahwa wilayah yang secara geologis memiliki cadangan air tanah luas tentu akan jauh lebih mampu menghadapi kekeringan. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan wilayah yang terbentuk dari batuan gamping atau kawasan karst, yang cenderung jauh lebih rentan mengalami krisis ketersediaan air dan gangguan pertanian jika periode keringnya bertambah panjang.
Tekanan terhadap pasokan air ini juga diprediksi akan jauh lebih hebat pada kawasan perkotaan padat serta kawasan pertanian intensif akibat tingginya volume kebutuhan harian masyarakat.
Emilya memperingatkan adanya potensi efek berantai yang mengkhawatirkan, di mana krisis cuaca ekstrem dapat dengan cepat bergeser dari krisis air menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga mengancam ketahanan pangan dan stabilitas wilayah dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, ia mendesak agar pemerintah segera mengubah pola penanganan kekeringan tradisional yang selama ini cenderung pasif dan reaktif menunggu krisis terjadi, menjadi sebuah strategi antisipasi aktif yang berbasis sepenuhnya pada pemanfaatan informasi iklim sejak awal.
Strategi adaptasi aktif ini dapat diimplementasikan secara konkret melalui penyesuaian kalender pertanian, pola tanam, penggunaan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan, pengaturan irigasi, serta penyediaan cadangan air bagi masyarakat.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Mitos dan Pamali adalah Sains Tingkat Tinggi yang Dikemas dalam Kearifan Lokal, Bisa Menjadi Peringatan Dini Bencana atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan