Ambisi menjadi kepala desa bukan sekadar perkara “unjuk gigi” ketika Pilkades. Di balik itu ada ongkos politik, persaingan, dan risiko kehilangan hubungan baik dengan orang-orang yang sebelumnya akrab.
***
Ada jabatan yang membuat seseorang rela mengorbankan waktu, uang, bahkan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Menjadi kepala desa adalah salah satunya. Di balik keinginan mengabdi kepada masyarakat, ada kontestasi politik tingkat desa yang ternyata tidak selalu sesederhana memilih siapa yang paling layak memimpin.
Aryo (37), bukan nama sebenarnya, pernah merasakan sendiri bagaimana peliknya mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pada 2020, ketika usianya masih 31 tahun, ia memberanikan diri mendaftarkan diri sebagai salah satu calon kepala desa di sebuah desa di Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusannya bukan tanpa alasan. Ia mengaku ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Apalagi, pekerjaannya di salah satu partai politik membuatnya cukup sering bersinggungan dengan warga. Dorongan dari sejumlah masyarakat kemudian membuat keinginannya untuk maju sebagai calon kepala desa semakin kuat.
“Dulu tertarik mencalonkan diri karena saya ingin banyak membantu masyarakat dan bagaimana caranya ya jadi kepala desa, sesederhana itu namun juga serumit itu,” cerita Aryo ketika saya hubungi melalui WhatsApp pada Rabu (4/11/2026).
Namun, niat baik ternyata bukan satu-satunya bekal yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi politik di tingkat desa. Ada ongkos politik, strategi mencari dukungan, persaingan antarkandidat, hingga konsekuensi sosial yang harus dihadapi. Aryo akhirnya mengetahui bahwa menjadi calon kepala desa bisa menjadi pengalaman yang jauh dari kata sederhana.
Berangkat Pilkades dengan modal amanah dan integritas
Ketika pertama kali menyampaikan niat untuk mengikuti Pilkades kepada keluarga, Aryo mengaku sempat mendapatkan respon yang cukup mengejutkan. Keluarga besarnya masih memiliki pandangan bahwa mengikuti kontestasi politik membutuhkan biaya besar.
Aryo mencoba menenangkan mereka. Ia meyakinkan keluarga bahwa pencalonannya tidak harus dibangun dengan ongkos politik yang berlebihan. Baginya, amanah dan integritas semestinya menjadi modal utama seseorang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Saya kemudian menenangkan keluarga besar saya bahwa insyaallah kalau modalnya amanah dan integritas tidak perlu banyak ongkos politiknya,” ujarnya.
Keluarga akhirnya memberikan izin. Meski begitu, Aryo sebenarnya sudah memahami bahwa Pilkades bukan perkara murah. Ia mengaku telah membaca peta persaingan dan mengetahui bahwa ada kebutuhan finansial yang tidak sedikit selama proses pencalonan.
Keputusan tersebut membuatnya harus menyiapkan diri menghadapi kontestasi yang berlangsung cukup panjang. Bukan hanya mengurus persyaratan administratif, ia juga perlu membangun komunikasi dengan masyarakat dan meyakinkan calon pemilih.
Kampanye berbulan-bulan dan ongkos politik yang tidak sedikit
Selama sekitar tiga sampai empat bulan, Aryo mengaku hampir setiap malam melakukan kampanye. Ia mendatangi sejumlah kampung, mengumpulkan warga, menemui tokoh masyarakat, hingga menyampaikan janji politik mengenai hal-hal yang ingin dikerjakannya apabila terpilih.
Tidak semua warga didatangi secara langsung. Menurut Aryo, ia lebih memprioritaskan orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh dan jaringan sosial cukup luas untuk membantu memperoleh dukungan suara. Sementara itu, tim pemenangan turut bekerja menjangkau masyarakat lainnya.
Dalam proses tersebut, ia mulai menyadari bahwa meyakinkan pemilih membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Bahkan, ketika diminta memperkirakan total pengeluaran selama pencalonan, Aryo memilih tidak menyebutkan nominal secara langsung. Ia menggunakan perumpamaan yang cukup mencolok.
“Kalau secara materi saya bisa menyebut nominal, namun karena saya rasa cukup privasi, maka saya pakai perumpamaan saja bahwa saat itu di tahun 2020 bisa buat beli tiga sampai empat mobil Avanza baru,” ungkapnya.
Angka tersebut merupakan perkiraan pengeluaran pribadi berdasarkan pengakuan Aryo, bukan laporan keuangan kampanye yang telah diverifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran materi bukan satu-satunya ongkos yang harus dibayar.
Ada waktu bersama keluarga yang berkurang, tenaga yang terkuras, serta aktivitas sehari-hari yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kampanye.
Salah satu pengeluaran yang menurutnya cukup besar adalah upaya meyakinkan pendukung. Aryo mencontohkan ketika dirinya mendatangi masyarakat, kemudian ada permintaan bantuan berupa satu paket tenda dan kursi untuk kebutuhan RW.
“Saya kasih asal mereka mau memilih saya, sesederhana itu namun juga sebesar itu pengeluarannya,” tuturnya.
Pengalaman tersebut membuat Aryo melihat bahwa dinamika pencalonan kepala desa tidak selalu berjalan berdasarkan gagasan dan program kerja. Dalam pengalamannya, ada pula kebutuhan konkret masyarakat yang menjadi bagian dari proses membangun dukungan.
Ketika persaingan Pilkades mulai terasa ngeri
Pilkades bukan hanya perkara siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan. Bagi Aryo, persaingan tersebut juga membawa konsekuensi sosial yang cukup berat.
Ia mengaku pernah mengalami peristiwa yang membuatnya merasa tidak aman. Suatu ketika, rumahnya didatangi seseorang yang membawa parang sembari menggeber sepeda motor. Setelah mencari tahu, Aryo menduga orang tersebut berasal dari kubu kandidat lawan.
Ia tidak ingin menceritakan lebih jauh peristiwa tersebut. Menurutnya, masih ada sejumlah pengalaman lain terkait intimidasi yang tidak ingin dibuka kepada publik.
Pengalaman itu tentu menjadi bagian yang tidak mudah dilupakan. Namun, ia juga menyadari bahwa persaingan Pilkades dapat memengaruhi hubungan dengan orang-orang yang sebelumnya dekat dengannya.
Bahkan, ia mengaku ada saudara sendiri yang kemudian tidak menyapanya. Beberapa tetangga juga mendadak menjaga jarak dan tidak lagi menegur dirinya maupun keluarganya.
Padahal, dalam kehidupan desa, hubungan antartetangga dan kekerabatan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang sebelumnya mudah ditemui di lingkungan sekitar bisa saja memiliki pilihan politik berbeda ketika Pilkades berlangsung.
Dalam situasi tersebut, Aryo mengaku sangat mengandalkan dukungan tokoh masyarakat. Menurutnya, kepercayaan mereka menjadi semacam jangkar untuk mendapatkan dukungan suara. Keluarga juga ikut membantu melalui jaringan sosial yang mereka miliki.
Fenomena semacam ini bukan hal yang sepenuhnya asing dalam penelitian mengenai politik desa. Halili dalam penelitian berjudul Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan Jurnal Penelitian Humaniora Universitas Negeri Yogyakarta mengidentifikasi sejumlah pola politik uang dalam studi kasus Pilkades di Pakandangan Barat, Sumenep.
Penelitian tersebut membahas keterlibatan tim sukses, pemberian uang kepada pemilih, hingga hubungan antara transaksi politik dan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, penelitian Nur Amilia Kartika Rahmi dan Eka Vidya Putra dalam Jurnal Perspektif (2022), yang mengkaji Pilkades di Desa Ladang Panjang, juga menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat memiliki makna berbeda bagi masyarakat.
Kedua penelitian tersebut merupakan studi kasus di daerah tertentu, sehingga tidak bisa serta-merta dianggap menggambarkan seluruh pelaksanaan Pilkades di Indonesia.
Kalah dengan selisih 40 suara dan sempat mengurung diri
Setelah melewati kampanye berbulan-bulan, tibalah hari ketika seluruh usaha tersebut harus berhadapan dengan hasil penghitungan suara.
Aryo mengaku sangat gugup. Meski sebelumnya sudah beberapa kali terlibat dalam aktivitas politik melalui pekerjaannya di partai, menjadi peserta kontestasi secara langsung ternyata memberikan pengalaman yang berbeda.
Hasilnya tidak berpihak kepadanya. Aryo harus menerima kekalahan dengan selisih suara yang menurut pengakuannya hanya sekitar 40 suara.
“Sangat terpukul, karena memang selisih suaranya hanya sekitar 40 suara, itu yang membuat saya merasa sangat syok,” katanya.
Kekalahan tersebut terasa semakin berat karena ia telah mengeluarkan banyak hal selama proses pencalonan. Ada uang, waktu, tenaga, harapan keluarga, serta kepercayaan masyarakat yang sebelumnya berusaha ia bangun.
Aryo bahkan mengaku sempat merasa malu dan menyesal. Lebih dari satu bulan setelah hasil Pilkades diumumkan, ia memilih mengurung diri di rumah.
“Malu, menyesal, jelas saya dan keluarga saya rasakan. Ada lebih dari satu bulan saya mengurung diri di dalam rumah karena memang itu kena mental banget sih. Sekarang insyaallah sudah aman,” ungkapnya.
Dukungan keluarga inti maupun keluarga besarnya tetap ia rasakan. Sebagian pendukung juga masih berada di sisinya. Namun, ia tidak menampik bahwa ada pula orang-orang yang kemudian berpindah mendukung pihak pemenang.
Setelah Pilkades selesai, Aryo memilih membatasi interaksi dengan sebagian masyarakat. Ia khawatir aktivitasnya justru dianggap sebagai upaya memamerkan sesuatu atau show off di tengah situasi yang belum sepenuhnya nyaman.
Meski demikian, ia mengaku tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan kandidat yang memenangkan Pilkades.
Jabatan kepala desa yang strategis dan bergengsi
Pengalaman Aryo memperlihatkan bahwa kekalahan dalam Pilkades tidak selalu berhenti pada hasil penghitungan suara. Ada pengalaman personal dan konsekuensi sosial yang harus diterima setelah kontestasi berakhir.
Sementara itu, jabatan kepala desa memang mempunyai kedudukan strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala desa juga memiliki kewenangan memimpin pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta menetapkan APB Desa. Masa jabatannya pun kini diatur selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan.
Besarnya kewenangan tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa posisi kepala desa memiliki daya tarik tersendiri dalam kehidupan politik lokal. Bahkan, pada 2026, sejumlah daerah masih mempersiapkan kontestasi Pilkades. Pemerintah Kabupaten Semarang, misalnya, menetapkan Pilkades tahap pertama di 140 desa pada 14 Desember 2026. Di Jawa Barat, sejumlah kabupaten juga menjadwalkan Pilkades digital sepanjang 2026.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pilkades tetap menjadi bagian penting dari demokrasi di tingkat desa, meskipun mekanisme penyelenggaraannya terus berkembang.
Bagi Aryo, pengalaman menjadi calon kepala desa pada 2020 sudah cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Ketika ditanya apakah masih bersedia mencalonkan diri jika mendapatkan kesempatan, ia langsung menjawab tidak.
“Oh, big no. Modalnya besar, amanah dan integritas saja tidak cukup,” ujarnya sambil tertawa.
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun, bagi seseorang yang pernah menghabiskan berbulan-bulan untuk berkampanye, mengeluarkan ongkos politik yang besar, dan akhirnya kalah hanya dengan selisih sekitar 40 suara, pernyataan tersebut menyimpan pengalaman panjang.
Pada akhirnya, Aryo pernah berangkat dengan keinginan membantu masyarakat. Namun, pengalaman mengikuti Pilkades membuatnya memahami bahwa niat mengabdi saja tidak otomatis membuat seseorang mampu memenangkan kontestasi politik di desa.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Tongkrongan Bapak-Bapak di Desa: Obrolan Sering Ngawur, Kadang Nggak Berfaedah, tapi Saya Harus Gabung demi “Harga Diri” Keluarga atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
