Beasiswa LPDP seharusnya memfasilitasi mereka yang ingin melanjutkan kuliah lagi. Namun, kenyataannya, masih ada yang belum bisa diberikan fasilitas ini, sekalipun telah disediakan jalur afirmasi LPDP.
Pendanaan LPDP belum sepenuhnya adil dan merata. Kategori afirmasi juga berada di ambang keadilan dan tidak adil bagi orang-orang dari kelas “terjepit”.
***
Di balik fenomena LPDP, diam-diam tanpa diketahui, akan ada penerima yang disoroti sejak awal masa perkuliahan oleh mahasiswa lain yang gagal dalam seleksi beasiswa. Bagi mereka yang menerima, performanya akan dinilai dengan kritis untuk menyandingkan: apakah mereka layak atau tidak?
Sasaran penerima beasiswa LPDP, ada yang namanya afirmasi
Sasaran beasiswa LPDP disebut seluruh WNI yang memenuhi tiga kriteria. Kriteria ini terdiri atas umum, CPNS/PNS/TNI/POLRI, atau afirmasi.
Kategori afirmasi terbagi ke dalam beberapa kategori lanjutan, yakni putra/putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, dan penyandang disabilitas. Mereka akan mendapatkan kelonggaran dalam persyaratan dibandingkan dengan peserta dari kategori reguler.
Salah satunya adalah dibebaskan dari sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang menjadi momok bagi sebagian pendaftar beasiswa ini.
Namun permasalahannya bukan hanya kebebasan syarat pendaftaran yang tidak didapatkan pendaftar beasiswa kategori lainnya, melainkan pertanyaan akan “keadilan” dari kebebasan yang diperoleh oleh salah satu kategori.
Di sini, perdebatannya bermula.
Afirmasi belum tentu “adil”
Mereka yang menerima afirmasi dianggap tidak “berjuang” sesulit pendaftar lainnya. Ketika gagal pun, kegagalan jalur lain dianggap lebih beralasan dibandingkan jalur afirmasi yang lebih dulu mendapat keringanan.
Anggapan ini semakin tidak terbantahkan pada kategori daerah afirmasi yang dipandang tidak sepenuhnya menandakan keadilan. Persoalannya, putra/putri Papua, prasejahtera, dan penyandang disabilitas dapat dibuktikan dengan surat keterangan, tetapi tidak dengan daerah afirmasi yang disesuaikan dengan daftar yang telah ditentukan pada panduan.
Seakan-akan, ada kecemburuan sosial dari mereka yang juga butuh afirmasi, tapi tidak diafirmasi.
“Afirmasi itu apa sih? Nggak ada yang pasti juga kan,” kata Ana (23) dengan keheranan.
Ana adalah salah satu peserta LPDP yang berujung gagal menjadi penerimanya. Ia berasal dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah, keluarga yang juga berjuang untuk disebut kelas menengah, tetapi tidak masuk dalam kategori afirmasi berdasarkan wilayah.
Dapat dikatakan, ia mampu, tetapi tidak sepenuhnya mampu. Ia berada di tengah-tengah sebagai yang serbasalah. Maka dari itu, menurutnya, sistem LPDP dengan kategori ini tidak adil.
Tidak afirmasi bukan berarti mampu
Jika coba diterjemahkan, afirmasi berarti penetapan positif atau peneguhan. Dalam konteks beasiswa, afirmasi dapat dipahami sebagai kemudahan bagi mereka yang mengalami kondisi susah.
Singkatnya, sebagai bentuk keberpihakan dan kehadiran negara.
Ambil contoh, penduduk miskin di daerah afirmasi di Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Barat berjumlah 96.570 orang pada 2024. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah yang mencatat 92.700 penduduk miskin pada 2024.
Artinya, tolok ukur kemiskinan juga ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Bahkan, di daerah yang cenderung lebih maju sekalipun, kemiskinan dapat ditemui di rumah-rumah yang tidak terjamah.
Maka dari itulah, kehadiran negara bagi yang lainnya menjadi pertanyaan besar bagi Ana. Sebab, dirinya tidak termasuk afirmasi, tapi bukan berarti “mampu”.
Pada akhirnya, Ana menyebut hal ini bergantung pada “nasib” saja. Ia merasa tidak diberi kesempatan yang sama sedari awal. “Karena mulai awalnya persyaratan udah nggak dikasih kesempatan. Dari awal udah nggak adil, jadi kayak nasib aja,” ujarnya.
Salah sasaran LPDP menimbulkan pertanyaan
Karena ketidakjelasan yang dipermudah dengan sebutan “nasib” ini, Ana mengaku menjadi salah satu dari orang-orang yang akan memperhatikan mahasiswa yang terbongkar identitasnya sebagai penerima LPDP.
Pasalnya, ia menjadi penasaran keunggulan yang dimiliki penerima beasiswa sehingga bisa dianugerahi fasilitas dana pendidikan ini.
Sayangnya, temuan Ana berkata sebaliknya. Ia gagal menemukan apa pun untuk membuktikan bahwa penyaluran beasiswa ini telah “tepat” sasaran.
“Hampir semuanya aku lihat nggak deserve LPDP, hanya sebagian kecil,” katanya kesal.
“Di kelasku, ada anak LPDP afirmasi, dan dia bener-bener kayak ‘kosong’. Maksudku, nggak pantas dapat gitu,” tambahnya.
Hal ini, Ana simpulkan dari observasi kecil-kecilannya di ruang perkuliahan. Dari aktivitas kuliah yang umum, ia menemukan bahwa “mereka” tidak bisa melakukan hal-hal biasa yang sudah menjadi makanan mahasiswa pada umumnya.
Contohnya, presentasi dengan mumpuni secara isi dan penyampaian menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Bahkan, sekadar berargumentasi secara teoretis dari bahan baca tidak bisa dikuasai.
Pada akhirnya, Ana merasa bahwa afirmasi ini adalah bentuk kesempatan pada mereka yang juga “kurang” secara akademis. “Ada afirmasi juga nggak menjamin. Mereka bisa jadi kurang pintar kan,” katanya.
Ternyata ada dari mereka yang tidak “tidak mampu”
Kusuma (24) juga berpendapat sama. Ia merasa beasiswa LPDP telah menganakemaskan afirmasi pada satu titik, tanpa menyadari celah yang perlu diperbaiki.
Ia semakin merasakan kejanggalan ini saat mengetahui salah seorang temannya yang tidak “tidak mampu”, tetapi dapat lolos beasiswa.
“Karena ada teman juga kemarin yang mendaftar lewat afirmasi itu, menurutku itu jadi terasa tidak adil. Aku nggak bisa melihat dengan helicopter view ya, karena yang bisa aku bandingkan hanyalah pengalamanku yang mendaftar reguler,” katanya.
Meski begitu, Kusuma bilang, kemudahan ini terasa terlalu pelik buatnya. Ia juga tidak berasal dari kalangan “mampu”, tetapi daerahnya tidak termasuk, padahal juga butuh pembangunan lebih.
Kusuma menambahkan, dirinya juga perlu mengumpulkan uang untuk melakukan tes TOEFL demi sertifikat bahasa Inggris—dibebaskan untuk pendaftar afirmasi. Membayarkan sekitar Rp650 ribu tidak murah untuknya, Kusuma bisa membayarkan uang kos selama satu bulan dengan nominal sama. Sementara itu, uang yang dikeluarkan terasa “gambling” karena menunggu hasil dengan harap-harap cemas lantaran kemampuan yang juga pas-pasan, tapi tidak bisa kursus karena kendala biaya.
Karena itu, Kusuma menilai beasiswa hakikatnya adalah bentuk afirmasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya afirmasi untuk afirmasi.
“Dengan pengalaman temanku yang mendaftar afirmasi, dia tidak perlu menyiapkan skor TOEFL, terus passing grade-nya lebih rendah. Cuma menurutku, perlu dipertanyakan lagi afirmasi itu harusnya untuk siapa? Kalau misalnya mau tetap diadakan, lho wong beasiswa itu kan afirmasi. Kenapa harus ada afirmasi di dalam afirmasi?”
Baginya, penerapan sasaran ini terasa seperti standar ganda. Bukan hanya untuk mereka yang juga perlu diafirmasi, tetapi untuk penerima afirmasi itu sendiri.
Dari pandangan Kusuma, mereka yang diafirmasi seakan-akan dilihat “lebih rendah” dan tidak mampu bersaing. Padahal, belum tentu begitu adanya.
Kusuma merasa, mereka yang tidak termasuk afirmasi juga mengalami kesulitan yang tidak jauh berbeda. Jadilah, bersaing bersama menjadi solusi yang dianggapnya paling ideal.
“Pemerintah tuh sadar nggak sih, mereka tuh kalau kayak gitu secara nggak sadar ya memandang ‘rendah’ orang-orang yang menurut mereka lebih butuh diafirmasiin,” ujarnya.
“Udah jadiin satu aja, kalau emang dia dari keluarga kurang mampu, tapi misalnya dia sangat gigih dan kelihatan potensinya untuk melanjutkan studi, ya sudah. Kita bersaing sama-sama di jalur yang ada,” kata dia menambahkan.
Bagaimanapun, bukan Kusuma atau Ana memandang sebelah mata penerima afirmasi LPDP. Namun yang perlu disoroti lebih lanjut adalah sistem beasiswanya yang belum benar-benar “adil” bagi seluruh WNI, seperti yang termaktub dalam panduan beasiswa.
Penulis: Shofiatunnisa Azizah
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA Niat Daftar LPDP Berujung Kena Mental, Malah Diserang Personal oleh Pewawancara dan Tak Diberi Kesempatan Bicara dan artikel liputan Mojok lainnya dalam rubrik Liputan