Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik keras wacana menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai kebijakan nasional. Sebelumnya, beberapa kepala daerah mengirim siswa bermasalah ke barak untuk menjalani pendidikan semimiliter. Salah satu keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pendidikan semimiliter tersebut bakal dilaksanakan di dua tempat, yaitu Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta. Dedi bekerja sama dengan TNI AD untuk melaksanakan program barak militer bagi siswa nakal.
Dedi mengatakan, upaya itu diambil untuk mengubah paradigma anak-anak sekarang yang tidak kompetitif. Dia juga mengklaim banyak orang tua dan guru tidak lagi sanggup menghadapi murid nakal. Apalagi ada tren mengkriminalisasi guru yang bersikap tegas.
“Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI-Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” kara Dedi, Selasa (29/5/2025) lalu.
Dalam pendidikan tersebut, jelas Dedi, anak-anak tersebut diajarkan disiplin seperti membereskan ruang tidur, sarapan, dan olahraga tepat waktu. Bahkan, mereka akan diajarkan puasa Senin-Kamis atau mengaji ba’da magrib bagi yang muslim.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, berencana mereplikasi ide Dedi tersebut menjadi program nasional. JPPI pun menilai bahwa usulan Pigai merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Ia juga menjadi pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya kepada Mojok, Jumat (9/5/2025).
Kalau program barak militer bagi siswa nakal diterapkan, bukti pemerintah gagal total
Ubaid pun menambahkan, jika program barak militer bagi siswa nakal benar-benar diterapkan, ini menjadi bukti tak terbantahkan dari pemerintah. Terkhusus Kemendikdasmen, yang dianggap telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Baca halaman selanjutnya…
Sekolah itu rumah kedua anak-anak, bukan malah membunuh potensi mereka.
Sekolah, kata Ubadi, seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tak cuma itu, sekolah idealnya juga menjadi tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” kata Ubaid.
Empat tuntutan JPPI
Oleh karena itu, JPPI pun menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. Mereka pun memberikan empat poin tuntutan terkait wacana tersebut.
Pertama, pembatalan total wacana penerapan program barak militer bagi siswa nakal sebagai kebijakan pendidikan nasional. Kedua, pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini.
Ketika, lanjut Ubaid, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya. Sementara yang terakhir, fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
“Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini,” tegasnya.
JPPI juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer bagi siswa nakal ini. Mereka juga menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Catatan Suram Dunia Pendidikan Indonesia Kala Pemerintahnya Lebih Sibuk Mengurus Program MBG atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.