MOJOK.CO – Presiden Jokowi memberi sinyal bakal melakukan reshuffle atau merombak ulang Kabinet Indonesia Maju sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Pernyataan ini pun menyebabkan kegaduhan. Banyak pihak menduga kebijakan ini begitu politis, bahkan bikin PDIP dan NasDem adu mulut.
Sebagaimana diketahui, wacana reshuffle yang diungkapkan Jokowi pada Jumat (23/12/2022) lalu merupakan respons dari hasil survei Charta Politika Indonesia.
Survei tersebut menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ada di angka 72,9 persen. Di saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri hanya 60,5 persen. Charta Politika juga menyebut, sebanyak 61,8 persen responden setuju akan adanya reshuffle.
“Mungkin [reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan],” ucap Jokowi, singkat, merespons hasil survei Charta Politika.
“Ya nanti,” jawabnya seraya tersenyum saat ditanya kapan akan dilakukan reshuffle.
Desakan reshuffle sendiri menguat setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi pun geram, karena partai yang digawangi Surya Paloh itu justru mendukung sosok yang secara politik dinilai bertentangan dengan Jokowi.
Adu mulut PDIP vs NasDem
Imbas dari wacana reshuffle ini bikin Koalisi Indonesia Maju memanas. Politisi PDIP dan NasDem bahkan saling adu mulut akibat wacana ini. Cekcok ini bermula, saat Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyebut Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya—yang merupakan kader Partai NasDem—perlu dievaluasi.
Menurut Djarot, dua menteri yang ia sebut itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya terkait kebijakan ketahanan pangan.
“Mentan dievaluasi, Menteri Kehutanan, ya. Harus dievaluasi. Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot, dilansir dari CNNInonesia, Senin (26/12/2022)
Djarot mempertanyakan alasan Mentan mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi. Ia pun menilai, bahwa kebijakan ini justru merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Karena itu, menteri terkait perlu dievaluasi.
Pernyataan Djarot pun ditanggapi dengan nada tinggi oleh Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago. Ia mengingatkan, agar Djarot tidak asal bicara, dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma.
Terkait impor beras, sebagaimana yang dikritik Djarot, Irma meminta politikus PDIP itu untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang di masa jabatan Limpo sebagai menteri.
“Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang berkinerja baik,” tegasnya.
Dianggap politis, bisa panaskan situasi
Selain bikin PDIP dan NasDem cekcok, wacana reshuffle ini juga ramai ditanggapi sejumlah pakar. Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo, misalnya, menilai wacana ini begitu politis.
Menurut Kunto, reshuffle kabinet yang dilemparkan Jokowi merupakan respon terhadap koalisi yang hendak dibentuk Surya Paloh lewat Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Salah satu yang mau disasar adalah koalisi NasDem, Demokrat, PKS. Ketika itu [reshuffle] kejadian, menteri dari NasDem bakal kena reshuffle,” ucap Kunto, Senin (26/12/2022).
Selain itu, lanjut Kunto, reshuffle kabinet juga merupakan kartu yang dimainkan Jokowi “agar tidak tenggelam jelang 2024”. Menurutnya, sinyal reshuffle kabinet dilempar untuk mengingatkan parpol di dalam dan luar koalisi soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi.
“Ini kartu yg bisa dimainkan Jokowi supaya tidak tenggelam jelang 2024, selain ada kartu relawan dan lainnya. Kenapa Jokowi rajin mainkan reshuffle, supaya parpol aware bahwa Jokowi masih punya power,” jelasnya.
Sementara itu, analis politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengofirmasi pernyataan Kunto. Baginya, tidak ada alasan kuat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle saat ini. Jika perombakan tetap dilakukan, kata Unggul, maka bisa dipastikan bahwa itu atas dasar keinginan politik Jokowi saja, alias mendepak Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan.
“Bila ada reshuflle, bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem,” kata Unggul.
Ia pun mengingatkan, agar Presiden Jokowi lebih rasional dalam mengambil keputusan. Karena jika benar reshuffle ini hanya dilandasi motif politis, eksalasi suhu politik jelang 2024 bakal memanas.
“Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat,” paparnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi