MOJOK.CO– Najwa Shihab menyentil isi pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Melalui caption di salah satu postinga Instagram-nya, founder Narasi TV ini menyoroti penegasan Megawati atas hak prerogatifnya untuk memilih capres, yang pada akhirnya akan mengatur hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui, dalam pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP, Selasa (10/1/2023) lalu, Megawati memang sangat menekankan pentingnya peran dirinya sebagai penentu capres. Termasuk, peran besarnya dalam mencalonkan Jokowi dan capres-capres berikutnya pada Pemilu 2024 mendatang.
“Saya ketua umum partai terpilih di kongres partai, sebagai institusi tertinggi partai,” seru Mega.
“Maka, oleh kongres partai diberikanlah hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ora ngono, kok saiki nungguin? [Tidak begitu, kok malah menunggu?] Enggak ada. Urusan gue,” tegasnya.
Terkait pernyataan Megawati tersebut, Najwa mengafirmasi bahwa itu benar—ketua umum sebuah parpol memang memiliki hak prerogatif untuk memilih capres. Ia tak menyangkalnya.
“Saat bicara capres PDIP di 2024, Ibu Mega, seperti biasanya menekankan ‘hak prerogatif ketua umum’, dengan santai berucap: ‘Urusan gua’,” tulis Najwa di akun @najwashihab, dikutip Selasa (17/1/2023).
“Dua pernyataan itu tak keliru. Pencalonan presiden memang urusan partai. Konstitusi menyebutkan hanya parpol yang bisa mengajukan capres,” sambung Najwa.
Bahkan, jika konstitusi dikaitkan dengan peraturan internal PDIP sekalipun, tetap Megawati selaku ketum partai-lah yang punya hak penuh dalam menentukan capres.
Namun, yang menjadi sorotan Najwa adalah soal substansi dari partai itu sendiri. Sebab, katanya, partai politik itu bersifat publik termasuk adanya pendanaan dari negara.
Namun, pada saat yang sama, aturan main (UU) Parpol justru bikin partai jadi “privat”. Hal ini karena ada banyak sekali hal substansial yang menjadi urusan internal, tanpa publik (kadang bahkan kader partai) bisa terlibat di dalamnya, termasuk soal pencapresan.
“Tentu, presiden dipilih rakyat lewat pemilu, tapi siapa yang bisa memasukkan nama X atau Y di kertas suara? Ya, partai. Siapa yang memutuskan di partai? Ya, elit partai, dengan kalkukasi untung rugi yang juga khas dan ala partai,” terang Najwa.
“Jadi ya, Ibu Mega memang benar: ‘Urusan gue’. Sekian dan terima saja,” pungkasnya.
Dalam sepekan terakhir, pidato Megawati di acara HUT ke-50 PDIP memang terus menjadi sorotan. Banyak pihak angkat suara atas pidato tersebut karena sejumlah pesannya dianggap kontroversial.
Misalnya, selain menyinggung hak prerogatifnya, secara terang-terangan Megawati juga me-roasting Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang patut dikasihani apabila tidak diusung oleh PDIP.
“Pak Jokowi itu, ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh, kasihan dah,” tutur Megawati, dan disambut dengan penuh kegirangan, sorakan, dan tepuk tangan oleh para hadirin.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda