MOJOK.CO – Peneliti Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, memperkirakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka bakal bikin PDIP gagal meraih peningkatan suara signifikan di Pemilu 2024.
Hasil sidang MK terkait Sistem Pemilu pada Kamis (15/6/2023) memutuskan bahwa sistem Pemilu 2024 akan tetap berlangsung secara proporsional terbuka. Artinya, sistem coblos caleg (bukan coblos partai) akan tetap dipakai dalam Pemilu 2024.
Menurut Karyono, meski PDIP tak akan mendapat peningkatan suara, bukan berarti perolehan kursi bakal turun. Tapi seandainya tetap memakai proporsional tertutup, maka PDIP bisa lebih superior.
“Asumsi saya memang PDIP lebih diuntungkan jika proporsional tertutup, prediksi saya angkanya bisa minimal 25 persen. Namun, bukan berarti PDIP akan kalah kalau proporsional terbuka. Sudah teruji Pemilu 2014 dan 2019 tetap menang,” kata Karyono, Jumat (16/6/2023).
Ia menilai, proporsional tertutup memang menjadi keuntungan PDIP seandainya terlaksana di Pemilu 2024. Sistem coblos lambang parpol bakal memenangkan partai ideologis yang memiliki identitas kuat dan kader militan seperti PDIP.
Sebaliknya, dengan proporsional terbuka PDIP harus lebih ekstra “melawan” kader-kader parpol lain yang memiliki elektabilitas dan tingkat popularitas lebih tinggi di masyarakat.
“Perbedaannya, kalau sistem tertutup PDIP kenaikannya signifikan, melonjak, drastis, tajam naiknya. Tapi kalau sistem proporsional terbuka, karena terjadi persaingan antarpartai, tetap ada peluang untuk naik suaranya tapi tidak sesignifikan kalau proporsional tertutup,” sambungnya.
Karyono menambahkan, PDIP memiliki infrastruktur partai dari pusat hingga daerah yang berjalan baik. Infrastruktur ini di antaranya karena sistem kaderisasi dan disiplin partai yang mumpuni. Selain itu, PDIP juga memiliki loyal voters lantaran sistem kepartaian yang mereka jalankan selama ini.
Susah kontrol anggota
Sementara itu, pengamat Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, proporsional terbuka bakal bikin PDIP tidak bisa banyak mengintervensi. Alias gagal memiliki kontrol penuh terhadap para anggota legislatifnya.
“Kalau saya melihat, tidak rugi terkait suara. Kalaupun ada kerugiannya adalah mereka merasa tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh terhadap kadernya yang senior untuk berpeluang masuk ke Senayan,” kata Jamiluddin, Jumat (16/6/2023), melansir CNN Indonesia.
Ia menyebut, banyak kader PDIP senior dan loyal terhadap partai tapi harus terpental dari kursi Senayan. Alasannya karena kalah bersaing dengan nama-nama baru dengan tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat.
Sementara PDIP sendiri menghendaki caleg dari hasil kaderisasi yang mumpuni dan terpercaya, lantaran PDIP berkali-kali juga menyerukan istilah “petugas partai”.
Alhasil dengan proporsional tertutup, kata Jamiluddin, PDIP mutlak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.
“Selama ini yang terjadi adalah banyak kader PDIP yang senior dan menurut mereka punya kompetensi, tapi tidak menghasilkan suara yang signifikan ketika mencalonkan diri sebagai caleg,” katanya.
Kanibalisme politik
Sementara menanggapi putusan KPU, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat menyebut bahwa proporsional terbuka mendorong adanya praktik kanibalisme politik. Praktik ini merupakan fenomena di mana terjadi perselisihan atau pertarungan kader dalam satu partai.
Kata dia, PDIP sangat menghindari praktik semacam ini. Ia pun memastikan seluruh bakal calon anggota legislatif (caleg) PDIP akan mengikuti pendidikan berjenjang dalam menghadapi sistem proporsional terbuka.
Ia juga menambahkan, pihaknya tengah menyusun strategi dengan tujuan ingin memastikan para bakal caleg bisa bekerja sama dalam pemenangan. Sehingga tidak terjadi kanibalisme politik yang menjadi ancaman bagi partainya.
“Partai akan segera melakukan pendidikan politik untuk melakukan proses pendidikan politik yang akan diikuti bakal calon legislatif mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota,” kata Djarot, dalam konferensi pers virtual menanggapi putusan KPU, Kamis (15/6/2023) kemarin.
“Melalui sinergi, melalui kerja gotong royong ini, saya yakin PDI Perjuangan sangat siap. Kami selalu sampaikan bahwa apa pun sistem yang diputuskan oleh MK, PDI Perjuangan siap; baik itu terbuka, setengah terbuka, tertutup,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi