MOJOK.CO – Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk desa dan kelurahan anti politik uang di seluruh kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah menciptakan Pemilu yang bersih dan sehat di provinsi tersebut.
Sebagai proyek percontohan, Bawaslu Sultra akan mencanangkan program ini di dua desa. Antara lain Desa Alosi di Kabupaten Konawe Selatan dan Desa Watu Kalangkari di Kabupaten Bombana. Lebih lanjut, dalam waktu dekat rencananya program ini juga akan dibentuk di Desa Abeli, Kota Kendari, yang saat ini tengah dalam tahap persiapan.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, seluruh masyarakat desa yang menjalankan program ini dapat ikut mengkampanyekan anti politik uang. Tujuannya, agar menciptakan ruang demokrasi yang bersih dan sehat, khususnya di Sulawesi Tenggara.
“Kita membentuk desa anti politik uang, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk kemudian kita launching sebagai pilot [program percontohan],” ujarnya, dikutip dari laman sultra.antaranews, Kamis (12/1/2023).
“Kami berharap desa-desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam komitmen berkampanye terkait politik uang,” sambung Hamiruddin.
Menurut Hamiruddin, politik uang menjadi pelanggaran yang paling sering terjadi dan berulang saat pemilu. Maka dari itu, adanya program ini diharapkan dapat mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir pelanggaran serupa terjadi di Pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui, Bawaslu RI sendiri telah merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilu. Angka tersebut, didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi. Adapun, Sulawesi Tenggara masuk dalam “kategori sedang”.
“Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi,” ujar anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat menyampaikan paparan dalam acara Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Desember 2022 lalu.
Lolly mengatakan, Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi ini berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni (1) sosial dan politik, (2) penyelenggaraan pemilu, (3) kontestasi, dan (4) dimensi partisipasi. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu jika dibandingkan dengan tiga dimensi lainnya.
Merujuk indeks tersebut, lima provinsi dengan tingkat paling rawan antara lain DKI Jakarta yang memperoleh skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara dengan skor 87,48, Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), serta Kalimantan Timur (77,04).
Sementara provinsi-provinsi yang berada dalam tingkat kerawanan sedang di antaranya termasuk Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), Nusa Tenggara Timur (56,75), Sumatera Utara (55,43), Maluku (53,69), Papua Barat (53,48), Kalimantan Selatan (53,35), dan Sulawesi Tengah (52,90).
Adapun Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69), Jambi (12,03), Nusa Tenggara Barat (11,09), Sulawesi Selatan (10,20), dan Bengkulu (3,79) termasuk dalam delapan provinsi dengan tingkat kerawanan rendah.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda
