MOJOK.CO – Sudah dengar mengenai sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang digagas oleh pemerintah? Apa sih GPN itu? Om Haryo minggu ini secara khusus membahas hal ini untuk memberikan pencerahan kepada kita.
Minggu kemarin seorang pembaca mojok menanyakan soal pembukaan rekening di bank. Selama ini preferensi calon nasabah dihadapkan pada beragam pilihan seperti pelayanan, kemudahan akses, fitur, ragam promosi dan biaya administrasi. Dalam banyak kasus biaya administrasi kerap jadi pertimbangan utama tidak hanya calon nasabah dalam memilih bank tetapi juga nasabah lama yang sudah biasa melakukan transaksi melalui bank tersebut.
Ini bukan hendak menyasar HMI, Himpunan Mahasiswa Irit atau mahasiswa misqueen yang rentan terhadap biaya mahal. Lha kok mereka, di Indonesia selisih biaya administrasi 2.500 saja akan mempengaruhi seorang milyarder dalam menentukan pilihan. Silahkan tanya para banker, semakin kaya nasabah biasanya perilakunya akan semakin lucu, untuk tidak menyebut rewel.
Ketidaksensitifan konsumen atas harga umumnya hanya terjadi pada beberapa produk in-elastis seperti beras dan rokok. Selama kamu, kamu, dan iya… kamu juga selalu rindu daripada Soeharto nasi, walapaun harga beras kualitas biasa tembus hingga 50ribu/kg, tetap akan dibeli. Demikian juga kalau keinginan Kemenkes untuk melakukan pembatasan jumlah perokok dengan cara melambungkan harga menjadi 50 ribu/bungkus terwujud kelak. Konsumen akan meresponnya dengan menekan kebutuhan lain untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.
Kalau pengeluaran kebutuhan lain tidak ada yang dapat ditekan? Pasti akan muncul perlawanan! Eh, ini ngomongin biaya administrasi kok jadi berbau ekonomi politik? Hehehe aduhh maaf, ini hanya untuk menunjukkan bahwa politik harga sangat mempertimbangkan faktor psikologi. Juga sekaligus untuk memahami mengapa perang biaya administrasi umum terjadi antar lembaga perbankan.
Nah, soal biaya administrasi, usut punya usut hasilnya memang kusut. Awam selama ini mengira bank tempat membuka rekening sekaligus penerbit kartu ATM (debit) dianggap memiliki kuasa untuk menentukan besar kecilnya biaya yang muncul di setiap bulan dan tiap transaksi. Padahal yang sesungguhnya terjadi karena sistem pembayaran kita masih menumpang pada infrastruktur yang dimiliki produsen kartu elektronik terbesar di dunia, Visa dan Mastercard.
Perbankan nasional kemudian secara “kreatif” mengalihkan kewajiban yang mereka tanggung menjadi beban nasabah. Eit, tenang… sabar… atur nafas pelan-pelan… gosah emosi yha~
Menurut Om, itu praktek sangat lumrah di dalam sistem kapitalisme. Sistem yang sadar atau tidak sudah kuat mengakar di setiap pikiran dan laku kita. Tidak berbeda dengan ketika seorang produsen ditetapkan menjadi wajib pajak, mereka akan dihadapkan pada pilihan untung berkurang (potensi rugi) atau tetap untung optimal dengan cara menaikkan harga jualnya.
Pemerintah Indonesia melalui otoritas moneternya tidak mau kebobolan sepanjang masa. Pemerintah mengonversi larinya keuntungan yang mengalir deras ke visa dan master yang berada di negerinya Paman Trump, menjadi potensi pendapatan untuk perusahaan nasional. Satu sistem lalu lintas pembayaran yang bertajuk Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang telah dirancang sejak tahun lalu, minggu ini mulai dikampanyekan secara luas untuk menggantikan Visa dan atau Mastercard. Tentu saja masih terbatas pada sistem berbasis kartu belum sampai pada perubahan sistem pembayaran yang berbasis server.
Jangan tanya mengapa logonya Garuda tapi kok kepanjangannya bukan Garuda Pembayaran Nasional ya? Selain offside, itu juga tidak penting. GPN yang pasti memang dirancang sebagai pemersatu pembayaran transaksi nasional, saling terhubung (interkoneksi) dan saling mengoperasikan. Ingat, sekali lagi kita sudah masuk di era pembayaran non tunai. Selain untuk menghubungkan sistem pembayaran domestik, GPN juga berperan melindungi data konsumen setiap melaksanakan transaksi.
Mengapa harus memaksakan diri untuk mengganti sistem yang jelas sudah handal dan mendunia?
Hingga akhir tahun kemarin jumlah kartu debit yang beredar di Indonesia ada di kisaran 160 juta. Tahu berapa jumlah yang diterbitkan prinsipal asing? lebih dari 80% berlogokan visa atau mastercard. Konsekuensinya tidak murah, sama sekali tidak murah. Menurut Bank Indonesia ada sekitar 10 ribu transaksi baik melalui ATM dan atau EDC yang harus mlipir dulu masuk ke sistem mereka di luar negeri. Ingat, itu ada tarifnya. Persis seperti ketika kita masuk ke jalan tol.
Sayangnya, transaksi batiknya terjadi di Pasar Klewer Solo, pembelinya orang Sragen, bakul batik yang menyediakan kanal pembayaran (merchant) orang Sukoharjo. Kok bisa-bisanya mau menggunakan infrastrukturnya asing? Ini sebenarnya yang kebangeten Jokowi, Prabowo, Anies atau malah Maudy Ayunda? Nah, lo bingung kan. Kok bisa-bisanya ingatan Om terbetot ke Maudy Ayunda di urusan ekonomi yang sungguh ribawi ini.
Bukan salah siapa-siapa. Visa dan Mastercard memang yang membuka jalan sistem pembayaran yang canggih dan berlaku secara internasional seperti saat ini. Maka saat GPN yang merupakan gabungan jaringan domestik (ATM bersama, Alto, Link dan Prima) oleh otoritas moneter dimaksudkan untuk mengedepankan sistem pembayaran milik sendiri dalam urusan transaksi non tunai di wilayah domestik, itulah momentum emas sebagai bangsa yang berdaulat.
“Apakah kita rela, bangsa sebesar ini terus berada di ketiak satu sistem lalu lintas pembayaran yang jelas-jelas berusaha mengerdilkan kita sampai akhir jaman?”
“Apakah kita tidak malu, negara padat penduduk dengan garis pantai terpanjang di dunia ini terus menggantungkan diri pada sistem yang jelas-jelas mendikte dan merugikan kita?”
“Inilah kita, inilah bangsa besar ini. Inilah waktu terbaik menggunakan sistem dari kita, untuk kita dan oleh kita. Setuju saudaraku? Jawab lebih keras…!”
Hadeh… Om kok jadi ngos-ngosan sendiri membayangkan orasi yang membakar nasionalisme di Gelora Bung Karno.
Hanya harus diingat lagi dan lagi, kalau untuk generasi milenial irit pengeluaran, tidak seperti halnya rombongan milenial yang pamer OOTD dari top-toe seperti video viral tempo hari, jangan terlalu berharap manfaatnya akan sangat besar. Dampak berkurangnya biaya administrasi karena bank menggunakan sistem GPN, tidak kemudian dapat dialokasikan menjadi 4 bungkus Indomie per bulan. Biaya pasti berkurang tapi tipis saja, banyak sumber menyebut hanya berkisar 1.000-2.000 saja.
Dalam jangka pendek justru perbankan yang akan mengalami potensi rugi. Pertama, yang tampak mata, mereka harus mencetak dan menerbitkan kartu pengganti dari visa/master menjadi GPN. Kedua, agresifitas bank dalam mengakuisisi merchant seperti selama ini menjadi berkurang karena faktor kemudahan bagi merchant untuk cukup punya satu mesin untuk semua. Ketiga, berkurangnya pendapatan bank dari fee yang dibebankan ke merchant, semula 2-3%, sekarang hanya dibolehkan menjadi 1%.
Sementara orang mengritisi kebijakan penyelenggaraan GPN dari kesiapan sistem yang masih terbatas, satu hal yang sering disebut kartu berlogo GPN belum dapat digunakan untuk transaksi di luar negeri. Sebenarnya wajar namanya juga sistem yang masih baru. Di teknologi seluler pun dulunya seperti itu juga. Secara sistem harusnya memang mudah, ibarat kata tinggal klik. Tapi untuk lalu lintas uang tidak akan semudah itu. Para pemain lama yang sudah banyak melakukan investasi besar-besaran masih perlu menghitung untung ruginya secara bisnis jika sistem baru berusaha masuk.
Nah untuk pembaca mojok yang bentuknya beraneka rupa, kadang mirip cebong kadang berubah kampret, tapi memiliki kecerdasan yang sama hebatnya, Om harap punya sikap lebih mandiri. Kalau memang merasa perlu mengganti kartu lama di pekan ganti kartu debit berlogo GPN secara gratis sampai tanggal 3 Agustus 2018 tidak perlu banyak berpikir. Kalau masih sering hilir mudik dan tarik tunai dengan kartu debit di luar negeri, tunda dulu. Kalau masih menunggu sistem tersebut teruji sempurna dengan risiko kelak penggantian kartunya tidak gratis, ya tinggal tunggu waktu. Jika penasaran tapi masih enggan untuk mengganti logo visa atau master, tinggal buka rekening baru.
Telaah lebih lanjut kalau bank menjadi rugi, bagaimana upaya untuk mendongkrak jumlah transaksi sebagai pengganti turunnya pendapatan fee based di industri perbankan yang selama ini didapatkan dari merchant, dan kemudahan syarat bagi merchant mengajukan EDC, biarlah menjadi tangggung jawab regulator dan para bankir.
Nasabah, utamanya para pembaca mojok hanya perlu menjaga kesehatan saldo awal hingga akhir. Jangan sampai merasa sudah kerja keras bagai kuda rekening pun hampa, GPN yang disalahkan dan dilaknat.
“Loh, tapi Om, itu ATM berlogo GPN belum bisa untuk ngambil uang di ATM luar negeri yang umumnya berlogo visa dan master loh”
Halah, wong ya ATM biasa untuk lewat sementara saja kok. Mbok berpendapat kritisnya itu mempertimbangkan wawasan kebangsaaan juga. Mimpi ambil uang tunai di Champs-Élysées disimpan dulu, wong ya biasanya ambil uang di Jalan Parangtritis. Itu pun angka PIN sering lebih banyak dari angka saldonya.