MOJOK.CO – Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo akhirnya terjadi beneran. Pertanyaan-pertanyaan penting pun muncul. Seperti, terus nasib Habib Rizieq gimana dong?

Fiuh.

Drama pemilu paling melelahkan itu akhirnya memasuki babak terakhir. Jokowi akhirnya bertemu Prabowo. Pertemuan bertajuk rekonsiliasi itu digelar tidak di Istana Negara tempat Jokowi berdinas, atau di Kertanegara tempat Prabowo bermukim, melainkan di Stasiun MRT Lebak Bulus.

Iya, Gaes, di stasiun. Pemilihan tempat ketemuan ini tentu bikin sebagian besar orang bertanya-tanya. Akan tetapi kita bisa meminggirkan perkara ini sebentar untuk mengenang rekam jejak “perseteruan” keduanya hingga mencapai fase rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo tersebut.

Kalian tentu sudah hapal kalau ini adalah kali kedua Jokowi bersaing dengan Prabowo di arena pemilu. Tak ada perbedaan signifikan di antara kedua periode pemilu yang melibatkan keduanya; Jokowi menang lagi, sedangkan Prabowo sujud syukur lagi.

Meski begitu, mari kita sepakati saja kalau pemilu 2019 adalah pemilu paling rebel sejak era reformasi. Diawali oleh kasus keseleo lidah Basuki Tjahaja Asia, eh, Purnama, kita mesti menyaksikan rangkaian demo berjilid-jilid yang mempertajam polarisasi masyarakat. Pemilu 2019 tiba-tiba tak sekadar urusan memilih presiden, melainkan berubah menjadi perkara kebajikan versus kebatilan.

Inilah pula nomenklatur “cebong” dan “kampret” jadi mendapat pupuknya. Tidak seperti cebong dan kampret beneran yang bermanfaat bagi ekosistem alam, entitas baru ini sepertinya diciptakan hanya untuk memaksimalkan salah satu fungsi tangan: baku hantam.

Baik di dunia virtual maupun dunia nyata, relasi cebong dengan kampret diisi oleh saling mengejek, memaki, mengintimidasi, dan memfitnah.

Pokoknya, pemilu kemarin adalah peristiwa politik yang paling bikin eneg. Maka, kabar pertemuan Jokowi dengan Prabowo disambut hangat oleh masyarakat; semua orang berharap pertemuan ini bisa merekatkan kembali masyarakat yang kadung terbelah.

Namun, tentu saja selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dari sebuah peristiwa. Misalnya saja sebagai berikut:

Kenapa Ketemuan di Stasiun MRT?

Ini barangkali ada kaitannya dengan kesepakatan mereka untuk bertemu di tempat netral. Andai Prabowo datang ke Istana Negara, itu menandakan inferioritas Prabowo di hadapan Jokowi—udah kalah, disuruh sowan pula, huh!

Demikian pula sebaliknya. Jokowi rasa-rasanya mustahil menemui Prabowo di kediamannya. Masa iya pemenang, seorang presiden pula, disuruh sowan ke yang kalah? Nehi lah ya!

Maka pemilihan Stasiun MRT Lebak Bulus sebagai lokasi ketemuan adalah keputusan ciamik. Ambillah penggaris, pulpen, dan peta Jakarta, lalu tariklah garis dari lokasi stasiun MRT tersebut ke Kertanegara dan Istana Negara. Anda akan mendapati lokasinya yang pas di tengah-tengah. Kurang netral gimana lagi, coba?

Baca juga:  Mojok Tak Pernah Tepat Waktu

Memang benar bahwa ada beberapa lokasi lain yang sama netralnya, seperti TPU Jeruk Purut atau Monas. Namun, sulit membayangkan Jokowi bertemu Prabowo di pemakaman manapun. Kita harus ingat kalau mereka kepingin rekonsiliasi, bukan ikut kursus menjadi tukang gali kubur. Sementara Monas, yah, keduanya mesti menyiapkan tanggal cantik untuk sekadar ketemuan di sini.

Lagipula, saya menduga bahwa mereka memiliki agenda terselubung selain berekonsiliasi, yaitu menyaingi Basuki Tjahaja Purnama yang tempo hari ngevlog di stasiun MRT. Kalau BTP bisa dadah-dadah di depan masyarakat yang histeris, masa iya sosok sepopuler Jokowi-Prabowo nggak mampu?

Terus, Gimana Nasib Habib Rizieq?

Jawaban paling gampang untuk pertanyaan ini adalah, “ya nggak tahu!”

Tapi, tentunya kita tidak boleh menggampangkan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu berkaitan sama Habib Rizieq Shibab.

Tempo hari Dahnil Simanjuntak bikin twit soal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Mantan koordinator juru bicara Prabowo-Sandie itu menginginkan kepulangan Habib Rizieq dimasukkan dalam syarat rekonsiliasi.

Seperti biasa, apapun yang berkaitan sama Habib Rizieq pasti memunculkan pro dan kontra. Sebagian orang menyambut baik usulan Dahnil tersebut, sementara sisanya garuk-garuk kepala sambil ngedumel, “Lah emang apa urusannya Bibieb sama rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo ini, Dahniel?”

Saya pikir kemungkinan Prabowo mengajukan syarat tersebut kepada Jokowi kecil sekali. Lagipula, kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia tak melulu soal diizinkan oleh pemerintah atau tidak, melainkan melibatkan banyak hal. Seperti urusan birokrasi dengan Arab Saudi, kesiapan dana buat pulang, hingga keinginan Habib Rizieq sendiri.

Bisa jadi Habib Rizieq kerasan betul di sana. Sebagai salah satu keturunan Nabi, konon kepergian beliau ke Arab sana lebih mirip momen pulang kampung. Rasanya tidak etis kalau kita, dengan alasan apapun, menggerecoki seorang tokoh yang lagi asyik liburan di kampung halamannya. Apalagi kalau itu dilakukan sebagai sebuah agenda politik. Duh, pamali.

Siapa yang Jadi Oposisi?

Dalam sistem demokrasi yang beres, golongan oposisi punya peran vital: merekalah yang bertugas mengawasi tugas pemerintah, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun tidak bisa cawe-cawe langsung dalam urusan pemerintahan, oposisi bisa disepadankan dengan alarm kebakaran; merekalah yang pertama kali berbunyi ketika mengendus asap.

Ada kekhawatiran bahwa upaya rekonsiliasi ini dibarengi dengan pemberangusan para oposan. Satu demi satu partai oposisi pemerintah memutuskan untuk memutar haluan saat Prabowo kalah. Mudah menerka kalau pemerintah juga bakal merangkul Prabowo yang posisinya semakin tidak menguntungkan.

Terlepas dari kinerjanya yang mengagumkan di sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi, kita akui saja, cenderung otoriter. Pemerintah kerap mempidanakan mereka yang kelewat vokal dengan menggunakan pasal-pasal karet macam UU ITE dan pencemaran nama baik. Belum lagi bila kita memperhitungkan konflik agraria yang menjamur di era Jokowi.

Baca juga:  Ma'ruf Amin Ucapin Selamat Natal Kamu Marah-Marah, Kalau Prabowo Subianto? Eit, Nanti Dulu…

Oleh sebab itu, ketiadaan golongan oposisi, yang dimotori oleh Prabowo, malah bakal mengancam demokrasi.

Andai itu benar-benar terjadi, hal terbaik yang bisa kita harapkan dalam 5 tahun ke depan adalah tidak ada aparat yang mengetuk pintu rumah kita sambil melambai-lambaikan “Surat Penangkapan” hanya gara-gara kita tak sengaja memencet “share” pada meme yang kebetulan memajang foto Jokowi.

Baku Hantamnya Udahan, Gitu?

Sekalipun menjengkelkan, keberadaan kaum cebong dan kampret nyatanya membuat hidup kita lebih hidup. Saban hari kita disuguhi postingan absurd berisi cocoklogi, pembelaan berapi-api, hingga foto-foto editan yang kualitasnya bisa bikin pencetus Photoshop naik pitam.

Sekurang-kurangnya sejak 2014 kita dilatih untuk terus berbaku hantam. Kita dipaksa untuk memihak salah satu kubu, sebab ketidakberpihakan adalah aib di era tersebut. Maka membayangkan hari esok tanpa baku hantam itu lebih sulit ketimbang membayangkan kiamat. Mau ngapain lagi kita di medsos kalau tidak berbaku hantam?

Untungnya, sebagian besar medsos masih mempertahankan algoritmanya. Facebook dan Instagram, contohnya, masih menggunakan filter bubble dan tak berniat menggantinya hingga entah kapan. Asalkan masih ada algoritma filter bubble, percayalah kalau mencari lawan berbaku hantam adalah urusan yang amat sepele.

Algoritma Facebook dan Instagram memang hampir mirip. Ia akan membentuk dunia sosial kita berdasarkan pola interaksi. Kalau Anda pendukung Jokowi yang juga gemar beternak perkutut, misalnya, maka dunia sosial Anda di medsos tidak akan jauh-jauh dari urusan cebong dan perkutut. Mustahil Anda bersinggungan dengan dunia pembajak buku, pemburu anoa, atau penangkar tapir.

Cara kerja algoritma yang kayak gitu berdampak pada cara pandang kita terhadap kaum liyan. Kita menjadi orang-orang yang eksklusif, tertutup, intoleran, dan akhirnya gampang dipolarisasi. Donald Trump bisa jadi presiden Amrik gara-gara polarisasi dalam masyarakatnya, sementara kita babak belur oleh sebab yang sama selama 5 tahun terakhir ini.

Jadi, cebong dan kampret mungkin akan pensiun. Itu bagus. Namun, dunia perbakuhantaman tampaknya masih akan tetap eksis. Yang bisa kita perbuat sekarang adalah menyiapkan nomenklatur yang keren untuk membedakan kubu-kubu yang nantinya berseteru.

Mengingat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan nama-nama hewan (cebong, kampret, cicak, buaya, dll), gimana kalau kubu-kubu itu kita namakan saja “Wereng Coklat” dan “Emprit Ganthil”?



Tirto.ID
Loading...

No more articles