MOJOK.CO – Pada Tahun Ajaran (TA) 2023, sekolah-sekolah di DIY, khususnya SMA/SMK tidak bisa lagi sembarangan melakukan pungutan liar (pungli) pada siswanya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyiapkan Raperda Pendidikan yang akan menjadi payung hukum untuk membatasi pungutan sekolah.
“Yang ada sekarang baru draft, masih panjang prosesnya, sekarang di Kemenkumham,” papar Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya di kantor Disdikpora DIY, Selasa (17/01/2023).
Didik menyebutkan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah di tingkat SMA/SMK sebenarnya diperbolehkan melakukan pungutan pada siswa. Namun, bukan berarti sekolah bisa sembarangan meminta uang pada peserta didiknya alias melakukan pungli.
Karenanya Disdikpora menyusun Raperda Pendidikan. Regulasi itu diharapkan akan membatasi pungutan yang dilakukan sekolah.
“Sekolah tidak bisa sakarepe (sesuka hati-red). Nah itu yang kita atur,” jelasnya.
Didik menjelaskan, dari hasil kajian akademik, Disdikpora sudah mengatur besaran sekolah bisa melakukan pungutan kepada siswanya. Pungutan itu hanya menutup selisih pembiayaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
“Misalnya, dalam APBS ada sumber masukan dari APBD berapa rencana belanja seperti apa ternyata ada selisih mungkin bisa mencari pungutan. Jadi ada batasannya, bukan terserah sekolah, karena APBS-kan yang mengesahkan dinas [pendidikan],” jelasnya.
Didik menyebutkan, dari kajian tahun ajaran (TA) 2022 lalu, biaya operasional di SMA kelas IPA di DIY sebesar Rp4,9 juta per siswa per tahun dan kelas IPS Rp4,8 juta per siswa per tahun.
Sedangkan di tingkat SMK program keahlian Teknik sebesar Rp5,6 juta per siswa per tahun. Untuk kelas non-Teknik sebesar RP5,2 juta per siswa per tahun.
Dari angka tersebut, kemampuan Pemda DIY untuk memenuhi kebutuhan di sekolah negeri sebesar Rp2,1 juta per siswa per tahun. Pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar Rp1,6 juta per siswa per tahun.
“Misalnya kemampuan pemerintah pusat Rp1,6 juta, kemudian Pemda untuk SMA Rp2,1 juta jadi total jadi Rp 3,7 juta. Itu kan maksimal, kalau yang kelas IPS Rp4,8 juta dikurangi – Rp3,7 juta itukan selisih Rp1,1 juta yang bisa jadi pungutan. Tetapi kita lihat di dalam APBS-nya seperti apa, tidak boleh lebih dari itu selisih itu, atau justru harus malah kurang dari itu,” tandasnya.
Meski Raperda tersebut masih dalam proses penggodogan, aturan pembatasan pungutan sudah akan diberlakukan pada tahun ajaran 2023 mendatang. Pembatasan termasuk dilakukan untuk biaya praktikum siswa di sekolah.
Tak hanya biaya operasional, Disdikpora juga akan membatasi sumbangan gedung sekolah yang dibebankan ke sekolah. Komite sekolah tidak bisa semena-mena meminta sumbangan ke orang tua.
“Harus kita pisahkan biaya praktikum itu masuk biaya operasional. Tetapi kalau biaya sumbangan bangun gedung yang urus komite bukan sekolah. Tapi komite juga kita batasi,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Jogja Planning Gallery Bakal jadi Landmark Baru Malioboro