MOJOK.CO – Kasus corona semakin mengkhawatirkan, pemerintah memutuskan untuk fokus pada kesehatan.
Dua minggu terakhir ini boleh dibilang merupakan momen-momen pandemi paling menggelisahkan di Indonesia. Pada Kamis, 27 Agustus 2020 lalu, jumlah penambahan kasus positif mencatatkan rekor dengan jumlah 2.719 kasus. Keesokan harinya, rekor kembali pecah dengan 3.003 kasus. Lalu pada Sabtu, rekor baru kembali diraih dengan jumlah kasus sebanyak 3.308 kasus.
Per tanggal 3 September lalu, jumlah penambahan angka positif harian corona selalu di atas angka 3 ribu. Jumlah total kasus positif per hari ini pun sudah tembus 200 ribu kasus, tepatnya 200.035.
Tentu saja itu jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Butuh 5 bulan untuk mencapai 100 ribu kasus pertama dan hanya butuh 1,5 bulan untuk menambah 100 ribu berikutnya.
Kendati demikian, ada satu angin baik yang berembus. Pemerintah kini mulai terang-terangan akan fokus pada kesehatan dan tak lagi membagi fokus penanganan pada sektor ekonomi.
Hal tersebut dikatakan oleh Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 7 September 2020 lalu.
“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan,” terang Jokowi. “Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran komite penanganan covid dan pemulihan ekonomi, menkes, TNI/Polri, betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan covid menjadi fokus kita, ekonomi akan mengikuti.”
Jokowi mengatakan bahwa tindakan terkait ekonomi sebaiknya dikesampingkan dahulu untuk mendahulukan penanganan terkait kesehatan.
“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan covid belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini sangat berbahaya.”
Menanggapi hal tersebut, epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut merupakan sebuah bukti bahwa ia sudah mulai siuman.
“Baru sekarang ini pemerintah bilang fokus pada kesehatan, dan itu alhamdulillah, jadi kalau bahasanya orang itu, Pak Presiden mulai siuman, mulai sadar,” kata Windhu kepada CNN Indonesia. “Kalau betul mau ke pertimbangan kesehatan, berarti semua batasi pergerakan, terutama daerah zona merah oranye, testing, tracing, masif di seluruh daerah.”
Sebelum ini, Pemerintah memang terkesan “setengah hati” dalam menangani pandemi. Pemerintah tampak sekali punya orientasi bercabang pada kepentingan kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi.
Jokowi bahkan berkali-kali menyebut tentang konsep gas dan rem yang menjadi bukti yang jelas bahwa pemerintah memang membagi fokusnya.
“Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” terang Jokowi pada akhir Juni lalu. “Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu.”
Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir beberapa waktu yang lalu bahkan sempat mengatakan bahwa pemerintah tak perlu lagi menerapkan PSBB karena bisa mengganggu ekonomi.
“Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, harus PSBB, nggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB, apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak, negara kita menjadi resesi,” kata Abdul.
Yah, kesadaran memang selalu mahal harganya. Ia kerap harus ditebus dengan nyawa yang tiada sedikit jumlahnya.
BACA JUGA: Epidemiolog Usulkan Indonesia Lockdown Demi Menekan Angka Penyebaran Corona atau artikel redaksi lainnya.