Ketua Banggar DPR Meluruskan Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Kepala Banggar DPR meluruskan penghapusan daya listrik 450 VA Mojok.co

Ilustrasi: PLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Januari 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar. (ANTARA/Try M Hardi)

MOJOK.CO Penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Rencana itu dinilai tidak elok setelah kenaikan harga BBM yang belum lama terjadi. 

Wacana penghapusan daya listrik 450 VA dan mengalihkannya ke daya listrik 900 VA mencuat setelah diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah. Sepaket dengan wacana itu, rumah tangga dengan daya listrik 900 VA akan dinaikkan menjadi 1.300 VA.

Sebelumnya Said menjelaskan, rencana menghapus dan menaikkan daya listrik itu bisa menekan beban keuangan negara akibat kelebihan pasokan atau oversupply listrik. 

“Tidak ada Pembahasan itu”

Akan tetapi, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bilang, tidak ada penghapusan maupun pengalihan daya pelanggan listrik. Termasuk tidak ada perubahan tarif listrik. 

Ia mengatakan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Banggar DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin pekan lalu (12/9/2022), tidak ada pembahasan formal maupun agenda pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Dia menekankan, sejauh ini tidak ada arahan dari pemerintah untuk melakukan penghapusan daya listrik tertentu. 

PLN  juga akan memastikan pelayanan listrik ke Tanah Air tetap optimal, sehingga produktivitas dan daya beli masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya harga komoditas energi dunia tetap terjaga.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif bilang, belum mengetahui secara spesifik terkait rencana tersebut. Arifin menambahkan, penyederhanaan golongan tarif listrik termasuk permasalahan yang relatif sulit, terlebih setelah kenaikan harga BBM. 

“Kita baru saja naik BBM, masa yang itu (listrik 450 VA dihapus) juga, mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co.  Ia menyarankan pembenahan mekanisme subsidi listrik perlu dilakukan secara bertahap usai kondisi ekonomi dan sosial kembali kondusif.

Ketua Banggar meluruskan

Kemudian Said meluruskan, usulan penghapusan dan pengalihan daya listrik itu merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia berpandangan, kemampuan Indonesia memproduksi listrik yang sangat besar mampu menopang kebutuhan energi dalam negeri. Indonesia sebenarnya bisa keluar dari jebakan minyak bumi. 

Oleh karenanya, ia menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA. Sementara untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari.

“Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah,” kata Said seperti dikutip dari Antara, Senin (19/9/2022). 

Sementara untuk 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS, Said mengatakan perlu diverifikasi untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan mana yang tidak. 

Skema yang sama berlaku untuk rumah tangga dengan daya listrik 900 VA. Tercatat terdapat 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS. Diperlukan verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.

Ia menekankan, upaya peralihan energi tidak hanya berlaku pada rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46% dari total konsumsi energi nasional juga harus mulai beralih menuju berpenggerak listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31% konsumsi energi nasional.

Said mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan listrik. Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy. Sehingga subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram yang selama ini konsumsinya dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Sumber: Antara, tempo.co
Penulis: Kenia Intan 

BACA JUGA Daya Listrik 450 VA Bakal Dihapus, Dinaikkan Jadi 900 VA

Exit mobile version