MOJOK.CO – Menurut catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), ada tiga kementerian dengan transaksi belanja produk lokal terbesar hingga 20 Juni 2022. Mereka adalah Kemenkes, Kemenhub, dan Kementan.
LKPP menjabarkan bahwa hingga pertengahan tahun 2022, sudah ditayangkan 84.509 produk dalam katalog elektronik sektoral dengan jumlah transaksi Rp17,2 triliun. Sementara secara nasional tercatat 379.569 produk tayang pada katalog elektronik.
Buat yang belum paham, katalog elektronik ini adalah aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah. Katalog elektronik ini dikembangkan oleh LKPP.
“Kami (LKPP) mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan, Pertanian dan Perhubungan yang telah berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi tiga besar dalam transaksi katalog sektoral,” kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/6/2022) dilansir dari Antara.
Sebagai informasi, katalog elektronik sektoral merupakan katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh kementerian. Sedangkan katalog elektronik nasional disusun dan dikelola oleh LKPP. Kemudian katalog elektronik lokal disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah.
Selain katalog elektronik sektoral, Anas juga mengimbau kepada pengelola katalog elektronik lokal yang mengalami kendala dalam membuat etalase, agar dapat mencontoh kabupaten atau pemda yang telah sukses membuat etalase dan meningkatkan nilai transaksi.
“Jika ada kesulitan dari teman-teman bupati dan gubernur untuk membuat etalase, di copy paste saja (pembuatan etalase). Bisa diambil contoh kota Medan dan Banyuwangi yang telah menayangkan lebih dari 1.000 produk,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.
Berdasarkan data yang dimiliki LKPP, Kota Medan telah menayangkan 2.039 produk sedangkan kota Banyuwangi telah menayangkan 2.109 produk dalam katalog elektronik lokal.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha lokal yang tayang dalam katalog elektronik, merupakan hasil kerja sama yang baik antara LKPP dengan instansi pemerintah lainnya dalam sinergi menuju Indonesia yang lebih baik.
Dengan semakin banyaknya produk yang tayang dan meningkatnya nilai transaksi produk dalam negeri, diharapkan penyerapan anggaran pemerintah dapat tepat sasaran serta meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menegaskan pada pemerintah pusat dan daerah untuk mengutamakan produk lokal dalam setiap program belanja. Menurut Presiden belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
Presiden juga menekankan bahwa anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD yang telah dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNBP seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?” tegas Presiden dalam Pembukaan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Selasa (14/6) lalu.