JAKARTA – Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Provinsi Jawa Tengah siap menjalankan program pendidikan dokter spesialis atau Hospital Based Specialist Education. Tujuan dari program tersebut guna memperbanyak jumlah dokter spesialis yang ada di Indonesia.
Langkah Pemprov Jawa Tengah perbanyak jumlah dokter spesialis
Direktur RSUD Dr. Moewardi, dr. Zulfachmi Wahab menyatakan, program Hospital Based Specialist Education menjadi terobosan penting, sebab selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan di perguruan tinggi atau universitas.
“Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jawa Tengah punya tujuh rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini,” kata Zulfachmi saat The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Tujuh rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah yang dimaksud adalah RSUD dr. Moewardi (Surakarta), RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr. Rehatta (Jepara), RSJD dr. Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr. Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr. RM Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr. Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno berujar pihaknya menyambut baik terobosan ini. Pemprov Jawa Tengah berkomitmen mendukung program tersebut. Dengan menerapkan program Hospital Based Specialist Education, maka ketersediaan dokter spesialis terus bertambah.
“Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional jadi penting. Kami di Jawa Tengah sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto,” kata Sumarno.
Rakyat berhak dapat layanan yang mudah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya transformasi kesehatan agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau. Ia mencontohkan layanan operasi jantung bypass.
“Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah yang bisa lakukan operasi itu. Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi itu. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi, jadi nggak harus antre untuk dapat layanan operasi bypass jantung,” kata Budi.
Dalam konferensi ini juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama.
Selain itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan layanan kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga spesialis dapat segera diatasi, dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata. Tak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah.***(Adv)
BACA JUGA: Sedikitnya Jumlah Dokter Obgyn Perempuan bikin Calon Ibu “Parno”, Lebih-lebih karena Kasus Pelecehan Seksual yang Pernah Terjadi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.