MOJOK.CO – Sejak Pangeran MbS naik takhta berbagai penangkapan terhadap keluarga kerajaan terjadi di Arab Saudi. Mereka ditangkap atas tuduhan pembangkangan, namun tak sedikit menilai hal itu sebagai pembungkaman.
Kerajaan Arab Saudi melalui pemerintahan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun bagi Pangeran Abdullah bin Faisal Al Saud, bulan Agustus lalu.
Melansir pemberitaan di Washington Post, salah satu sumber kerajaan menyatakan, bahwa otoritas Kerajaan Saudi menangkap Abdullah karena “ketahuan membahas penahanan sepupunya” yang juga seorang pangeran dengan kerabatnya via telepon. Saat membahasnya, Abdullah masih berada di AS untuk menempuh studi.
Beberapa surat kabar menyebut bahwa percakapan Abdullah itu terekam badan intelejen Kerajaan Saudi (SNSC). Bahkan, Amnesty International juga menduga, spyware buatan Israel, Pegasus, dipakai untuk memata-matai keluarga kerajaan maupun warga Saudi yang berada di negara lain, termasuk Abdullah.
Penangkapan Abdullah sendiri pertama kali mencuat setelah Associated Press merilis laporan investigasi, yang berisi dokumen pengadilan Kerajaan Saudi. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa pihak kerajaan menuduh Abdullah menggunakan aplikasi Signal (buatan Rusia) untuk berbicara dengan ibu dan sejumlah kerabat untuk membahas penahanan sepupunya.
Abdullah juga dituduh pernah menggunakan telepon umum di Boston untuk berbicara dengan pengacara soal kasus penangkapan sepupunya. Ia juga diduga mengirim uang 9 ribu dolar AS atau sekitar Rp141 juta guna membayar tagihan sepupunya di Paris.
Awalnya, Pengadilan Kerajaan Saudi “hanya” memvonis Abdullah 20 tahun penjara. Namun, beberapa bulan lalu, hukuman tersebut bertambah sepuluh tahun, menjadi 30 tahun bui.
Bukan Pangeran pertama yang dipenjara
Abdullah bin Faisal Al Saud bukanlah pangeran Kerajaan Saudi pertama yang dipenjara. Laporan Middle East Eye menyebut, setidaknya ada lebih dari 20 pangeran yang dipenjara karena dianggap “membangkang”, sejak Pangeran MbS naik tahta.
Kasus paling terkenal tentunya adalah penangkapan Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, yang disebut sebagai “pembangkang peringkat tertinggi kerajaan”. Saudara laki-laki Raja Salman ini dipenjara karena dianggap telah merencanakan kudeta terhadap putra mahkota raja yakni Pangeran MbS pada 2020 lalu.
Dalam kasus ini, selain Pangeran Ahmed, 20 pangeran lain juga ditangkap telah karena diduga membantu upaya kudeta. Di antaranya, putra Pangeran Ahmed, Pangeran Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz yang saat itu menjabat sebagai kepala Otoritas Intelijen dan Keamanan Angkatan Darat; mantan putra mahkota Mohammed bin Nayef; dan saudara tiri Pangeran Ahmed, Nawaf.
Beberapa saat setelah penangkapan, MbS memerintahkan para pangeran yang terlibat kudeta itu untuk nge-tweet mengenai kesetiaan mereka kepadanya. Diketahui, mereka sudah melakukannya.
Selain kasus kudeta Pangeran Ahmed, Pangeran Salman bin Abdulaziz dan ayahnya juga ditahan pada 2018 lalu setelah dituduh berkhianat kepada MbS. Kerajaan Saudi menahan mereka di sebuah rumah di Riyadh, serta mengerahkan puluhan polisi untuk menjaganya.
Padahal, diketahui bahwa sebenarnya Pangeran Salman sendiri tak tertarik dengan perpolitikan. Ia lebih fokus terhadap pekerjaan filantropi, termasuk mendanai proyek pembangunan di negara miskin. Akhirnya, banyak media menuding bahwa penahanan-penahanan ini sekadar untuk menyingkirkan orang-orang yang berisiko menghalangi jalan MbS dalam pemerintahan.
Cara membungkam ‘lawan politik’
Sejak MbS menjadi pemimpin de facto Saudi, telah terjadi banyak sekali penangkapan, termasuk kepada anggota keluarga kerajaan, ulama, dan tentunya para aktivis. MbS tak ingin kebijakan yang ia jalankan diganggu, sehingga dirinya tak segan menahan atau bakal menjebloskan siapa saja ke penjara.
Analis politik University of Mohammed V Maroko, Maati Monjib, menyebut penangkapan-penangkapan ini merupakan wujud pembungkaman yang digunakan untuk mempertahankan monarki. Sebelum ditangkap, biasanya intelijen akan melakukan infiltrasi atau menyusup ke media sosial warganya.
Kepada kantor berita Deutsche Welle, Monjib mengatakan bahwa kehadiran media sosial telah menempatkan rezim seperti monarki Saudi di bawah tekanan besar. Salah satunya adalah sulitnya mengontrol opini publik.
“Menjadi jelas bagi negara-negara otoriter ini bahwa mereka tidak lagi mengendalikan opini publik, terutama dengan meningkatnya pengguna jejaring sosial ini,” kata Monjib.
Dengan demikian, menurut Monjib, mengingat ada lebih dari 30 ribu warga Saudi merupakan pengguna aktif media sosial—terutama Twitter, Saudi pun memanfaatkan platform ini untuk memata-matai warganya.
Tujuannya, sebagai dikatakan Monjib, adalah “untuk mengumpulkan informasi tentang para pembangkang, dan menggunakannya untuk melemahkan kredibilitas dan mengisolasi mereka dari jaringan pendukungnya.”
“Dapatkah Anda membayangkan bahwa ketika Anda berada di rumah Anda sendiri, ketika Anda bersama keluarga Anda, ketika Anda berada di saat-saat intim Anda, Anda dapat merasakan kemungkinan diawasi dan didengarkan sepanjang waktu?,” ujarnya.
Alhasil, Saudi pun “panen” banyak dari hasil memata-matai aktivitas warganya di Twitter. Tercatat ada banyak aktivis yang akhirnya ditangkap karena kritik-kritik mereka ke pemerintahan.
Seperti dilansir The Guardian, misalnya, ada aktivis perempuan Loujain al-Hathloul, yang ditangkap di Uni Emirat Arab pada Mei 2018 karena kampanyenya di media sosial. Loujain sendiri merupakan aktivis yang vokal menyuarakan hak-hak perempuan untuk mengemudi. Parahnya lagi, suami Loujain yang merupakan seorang aktor, juga ditangkap di Yordania tak lama berselang dan dipaksa menceraikan istrinya.
Selain itu, ada pula Nawaf al-Rashid, seorang penyair yang tidak memiliki profil politik apapun. Ia ditangkap di Kuwait dan dikirim ke Arab Saudi, karena tulisan dan twit-twitnya dianggap menghina kerajaan. Ada pula Omar Abdulaziz, seorang warga negara Saudi yang berbasis di Kanada, yang bernasib sama karena mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kerajaan di Twitternya.
Untuk kasus Omar Abdulaziz dan terbaru Pangeran Abdullah, belakangan diketahui bahwa intelijen Saudi juga telah menyusup ke Whatsapp mereka. Sementara untuk kasus Youtuber Ghanem Almasarir, dikethaui bahwa kamera ponsel, mikrofon, kontak, dan semua pesannya dipantau secara diam-diam.
Kerajaan Saudi sendiri dikaitkan dengan perangkat lunak mata-mata (psyware) asal Israel, Pegasus, untuk memata-matai aktivis dan kritikus pemerintah. Bahkan, selain memata-matai, mantan penasihat utama Mohammed bin Salman, Saud al-Qahtani, pernah menyinggung bahwa rezim MbS juga memiliki cara untuk membuka kedok pengguna Twitter anonim.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi