MOJOK.CO – Pemda DIY serius dalam persoalan penataan tanah kas desa (TKD). Selain membawa pengembang yang menyalahi aturan pemanfaatan TKD ke ranah hukum, Pemda akan merobohkan perumahan ilegal di lahan tersebut.
Sebelum melakukan tindakan tersebut, Pemda DIY meminta pengembang perumahan ilegal merobohkan bangunannya sendiri.
“Kalau [pembangunan perumahan di tanah kas desa] tidak sesuai dengan izin gubernur harus dirobohkan. Harapan kita mereka merobohkan sendiri, karena tidak sesuai yang ada dari gubernur,” ungkap Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno, Senin (08/05/2023).
Pemda DIY akan merobohkan perumahan ilegal yang dibangun pengembang di atas tanah kas desa.
Tak hanya pembongkaran perumahan, menurut Krido, Pemda DIY juga terus melakukan pengawasan penggunaan tanah kas desa. Hal itu untuk memastikan tanah milik negara itu pemanfaatannya untuk kemakmuran masyarakat. Bukan demi kepentingan pengembang yang memanfaatkan secara ilegal.
Pemanfaatan tanah kas desa wajib mengantongi izin dari Pemda DIY. Pengelolaannya juga harus sesuai dengan izin dari Gubernur DIY. Bila melanggar, siap-siap saja pengembang akan mendapatkan sanksi.
“Ketika dia tidak berizin tapi membangun kita kasih teguran, teguran kan itu yang sesuai dengan prosedur. Isi teguran menghentikan pembangunan dan operasionalnya gitu,” ungkapnya.
Pemda DIY serahkan nasib pembeli ke pengembang
Krido menambahkan, terkait nasib pembeli perumahan ilegal, Pemda menyerahkan mekanisme penyelesaian permasalahan tersebut kepada pihak pengembang dengan pembeli. Mereka harus menyelesaikan masalah jual beli secara mandiri.
Sebab Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa tidak mengatur urusan internal antara pengguna dan pembeli. Regulasi itu hanya mengatur antara penyewa tanah dengan pihak kalurahan.
“Di Pergub 34 itu hanya sampai perjanjian sewa menyewa yang antara desa dengan pengguna [tanah kas desa),” ungkapnya.
Berdasarkan data Dispetaru DIY pada September 2022, sebanyak 84 izin pemanfaatan tanah kas desa yang Gubernur DIY terbitkan, disalahgunakan oleh pihak yang mengajukan izin. Pelanggarannya antara lain tanah kas desa tidak sesuai izin dan pembayaran sewa yang tidak lancar. Karenanya Pemda DIY meninjau ulang 18 izin pemanfaatan TKD.
84 Izin Gubernur disalahgunakan
Sejak 2004, Gubernur DIY telah menerbitkan sebanyak 1.479 izin pemanfaatan tanah kas desa. Dari jumlah itu telah Pemda DIY telah melakukan pengawasan terhadap 583 izin yang tersebar di 72 kalurahan sejak 2019 hingga 2022.
Jumlah ini terdiri dari 20 kalurahan pada 2019 dan delapan kalurahan pada 2020. Sedangkan pada 2021 dan 2022 masing-masing telah melakukan pengawasan pada 22 kalurahan.
Dari hasil pengawasan tahun 2019 hingga 2022 sebanyak 268 Izin Gubernur telah sesuai dengan pemanfaatannya atau sekitar 76 persen. Sedangkan 84 Izin Gubernur tidak sesuai dengan pemanfaatannya atau sekitar 24 persen tidak sesuai perizinan.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA