MOJOK.CO – Menjadi pengurus KDMP saat ini memunculkan tekanan batin tersendiri. Diajak bermimpi ke sana ke mari, tapi akal sehatnya pelan-pelan dipinggirkan.
Izinkan saya menyampaikan disclaimer bahwa tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Sidoarum di mana saya menjadi salah satu pengurusnya.=
Meninggalnya lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelatihan dasar militer membuat kita semua merasa berduka dan prihatin.
Sebagai umat beragama tentu kita mengimani bahwa umur seseorang adalah takdir Yang Maha Kuasa. Meskipun begitu, tragedi ini harusnya menjadi peringatan keras sekaligus tanda tanya besar, masih relevankah pendidikan gaya militer dipakai untuk menyiapkan manajer-manajer unit usaha desa?
Bekal mengurus koperasi itu harusnya bukan dengan cara militeristik
Istilah ‘militerisasi’ di sini memang tidak kemudian memaknai pelatihan calon manajer itu layaknya tentara, melainkan mengacu pada diterapkannya pendekatan militeristik. Seperti budaya komando, komunikasi satu arah, atau kegiatan fisik ekstrem ke para personel koperasi.
Mereka ini punya latar belakang warga sipil yang lebih membutuhkan asupan kemampuan memecahkan masalah, berdialog, dan mendorong partisipasi warga.
Mari kita gunakan analogi sederhana sebagai ilustrasi. Saat ini pemerintah merekrut anak-anak muda yang baru lulus kuliah, belum kenal sepak bola, tapi dipersiapkan menjadi manajer tim sepak bola.
Anehnya, alih-alih menugasi insan sepak bola atau jurusan pendidikan olah raga, pemerintah memilih tentara untuk mengajari calon-calon manajer tim sepak bola itu.
Maka, anak-anak muda itu dipaksa menguasai tiga hal sekaligus. Pertama, konsep dan aturan-aturan dalam sepak bola. Kedua, ilmu manajerial ala militer, dan ketiga, disiplin serta gaya hidup ala militer. Bisakah Anda membayangkan akan seperti apa tim sepak bola yang akan dipimpin nanti?
Kabar baik, Latsarmil untuk manajer KDMP akhirnya berubah, tapi masalah utamanya bukan itu
Memang ada tim sepak bola profesional yang sesekali mengirim atletnya ke kamp militer. Namun, agenda itu dapat dipastikan dalam rangka membangun kekompakan tim atau melatih mental. Bukan mengajari seorang calon pelatih dan atlet tentang seluk beluk sepak bola dari nol.
Sementara, mengurus koperasi adalah mengelola dinamika perkumpulan, mulai dari dinamika anggota, operasional sehari-hari, sampai menjaga keberlanjutan usahanya. Semestinya pendidikan yang diberikan kepada pengurus koperasi berbeda dengan pendidikan dan latihan layaknya anggota militer.
Kabar baiknya, menanggapi desakan dari berbagai pihak, Kementerian Pertahanan mengambil langkah perbaikan dan mengubah fokus materi latihan dasar militer (latsarmil) tersebut menjadi pembekalan bela negara dan manajerial.
Langkah ini patut kita apresiasi. Namun, revisi kurikulum di tengah jalan ini sebenarnya juga membuktikan bahwa sejak awal persiapan personel atau pengurus KDMP memang cenderung lemah dan pragmatis.
Baca halaman selanjutnya
Kebingungan yang jadi menu sehari-hari para pengurus KDMP
Kebingungan yang jadi menu sehari-hari para pengurus KDMP
Tragedi dan perubahan kurikulum ini boleh jadi hanya puncak gunung es dari disorientasi yang lebih besar di tubuh KDMP. Jika kita menilik ke balik meja pengurus koperasi tersebut di tingkat akar rumput, kebingungan seakan menjadi menu sehari-hari yang harus kami telan.
Sebagian besar pengurus KDMP adalah hasil penunjukan musyawarah desa. Umumnya, pengurus dipilih karena dianggap memiliki kepedulian dan semangat membangun desa, menjalani usaha, atau jiwa kewirausahaan lokal. Sebagian besar adalah orang-orang dengan niat baik memberdayakan potensi lokal. =
Namun, semangat pemberdayaan dan wirausaha ini tiba-tiba dibenturkan dengan langkah birokrasi yang melompat jauh. Misalnya, tanpa bekal pengetahuan perkoperasian yang matang, para pengurus disodori kewajiban membuat usaha bernilai miliaran rupiah.
Ada “angin surga” berupa janji pinjaman lunak Rp3 miliar sebagai modal. Terdengar fantastis, tapi praktiknya menyisakan ironi. Sebagian besar pos penggunaan dana sudah diplot dari pusat, sementara pemerintah desa/kelurahan diminta pasang badan sebagai penjamin.
Pengurus di desa diajak bermimpi ke sana ke mari, namun otonomi dan akal sehat kami pelan-pelan dipinggirkan.
Munculnya “manajer titipan” KDMP dari pemerintah, pengurus kena getahnya
Puncak anomali ini adalah kemunculan “manajer titipan”. Impian awal bahwa KDMP akan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga desa harus menguap begitu saja. Tiba-tiba muncul kebijakan bahwa untuk mengawal usaha dengan modal miliaran tersebut, manajer akan disiapkan oleh pemerintah.
Ibaratnya, pemerintah meminta warga desa bergotong-royong memeras keringat membangun arena permainan. Namun, setelah arena itu jadi dan berdiri, aturan main didikte dari atas.
Pemainnya didatangkan dari pusat, dan warga desa dipaksa legawa hanya menjadi penonton. Atau paling banter, diberi jatah mengelola uang parkir atau penjaga malam gudang dan aset.
Menjadi pengurus KDMP di tengah situasi seperti ini pun memunculkan tekanan batin tersendiri. Rasanya–tanpa mengurangi rasa hormat pada para tahanan politik dan keluarganya– mungkin seperti yang dialami anak cucu tahanan politik di zaman dulu.
Kami harus menanggung getah dan kesemrawutan yang disebabkan pihak lain di hadapan warga.
Dipandang kepanjangan penguasa, jadi korban nyinyiran warga
Di mata masyarakat, kami dipandang sebagai kepanjangan tangan penguasa. Padahal, pemerintah sendiri tidak membekali kami dengan panduan yang utuh. Kebijakan terkesan dipaksakan, membuat kami seperti berjalan meraba-raba dalam gelap.
Dampak sosialnya menguras energi. Di lapangan, kami berhadapan dengan warga yang nyinyir, anggota yang ragu-ragu berpartisipasi lebih jauh.
Hingga tetangga pedagang kecil yang waswas mata pencahariannya akan diambil alih. Belum lagi masyarakat yang hanya melirik koperasi saat ada iming-iming pinjaman lunak atau tanpa agunan.
Muncul pula kekhawatiran keliru di antara pengurus, “Jangan banyak-banyak cari anggota, nanti Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi jadi kecil.” Paradigma ini menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman kita tentang koperasi.
Koperasi dipandang layaknya perseroan terbatas bagi para pemodal, bukan wadah kesejahteraan bersama.
Yang didahulukan harusnya bukan kucuran dana miliaran atau manajer karbitan KDMP
Di sinilah akar persoalannya: edukasi yang terlewatkan. Karena itu hal mendasar yang perlu ditegaskan kembali adalah urgensi pendidikan literasi tentang koperasi secara menyeluruh.
Bagi pengurus, literasi berarti kecakapan mengelola yang luwes sekaligus tangguh menghadapi dinamika warga. Bagi anggota, ini adalah proses memahami konsep bahwa koperasi adalah alat perjuangan menuju kesejahteraan bersama.
Saya menyadari, menjalankan koperasi desa bukan menjalankan mesin pencetak laba dalam waktu singkat. Ini adalah lari maraton, di mana garis finisnya adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Yang paling mendesak didahulukan saat ini bukanlah kucuran dana miliaran yang digelontorkan paksa dari atas atau manajer karbitan hasil revisi kurikulum, melainkan edukasi berkelanjutan yang lebih memanusiakan manusia.
Membangun koperasi desa sejatinya adalah memupuk kesadaran kolektif warganya. Sekali lagi, koperasi lebih butuh penguatan literasi, bukan militerisasi.
Penulis: M Sholahuddin Nur’azmy
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Berkompetisi Memperebutkan Kasir Penjaga Minimarket Koperasi dan tulisan menarik lainnya di kanal Esai.