Berhenti memperlakukan petani sebagai pahlawan
Pada 22 September 2026, DPR menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Tentu kita berharap keputusan itu membawa kabar baik bagi petani dan rakyat.
Namun, kabar baik di ruang sidang masih harus diuji di sawah, ladang, dan kehidupan orang-orang yang menggarapnya.
Pemerintah memang perlu memberikan kepastian hukum atas tanah. Sertifikat penting. Namun, sertifikat tidak otomatis membuat petani sejahtera.
Kalau lahan yang digarap hanya 0,2 hektare dan hasil panen tidak menutup biaya hidup, selembar sertifikat belum menjawab pertanyaan paling sederhana: besok makan apa?
Karena itu, reforma agraria tidak boleh berhenti pada urusan sertifikat. Petani juga membutuhkan akses modal, biaya produksi yang masuk akal, pengairan, teknologi yang sesuai, pasar yang adil, dan posisi tawar yang lebih kuat.
Perempuan tani pun harus diakui sebagai bagian dari mereka yang memiliki hak dan mengambil keputusan.
Kita perlu berhenti memperlakukan petani sebagai “pahlawan pangan” hanya ketika upacara atau Hari Tani tiba. Sebutan itu terdengar gagah.
Namun, kepahlawanan macam apa kalau orang yang diberi gelar pahlawan justru kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri?
Selama petani masih harus berutang membeli pupuk, Hari Tani hanya jadi panggung sandiwara
Kita meminta petani terus menanam padi demi ketahanan pangan. Namun, saat harga beras naik seribu rupiah, kita panik dan marah. Pada saat yang sama, kopi kekinian seharga empat puluh ribu rupiah kita bayar sambil tersenyum, lalu kita foto untuk story Instagram.
Beras ditawar habis-habisan. Gaya hidup dibayar tanpa banyak bertanya. Persoalan pertanian ternyata juga menyangkut cara kita menghargai makanan dan orang yang menanamnya.
Hari Tani mestinya menjadi kesempatan untuk bertanya: apakah seorang bapak petani hari ini bisa memandang anaknya dan berkata dengan bangga, “Nak, kalau mau meneruskan sawah ini, teruskanlah. Bertani memang berat, tetapi dari sini kita bisa hidup layak dan bermartabat.”
Kalau jawaban itu belum bisa diberikan dengan mantap, mungkin ada yang perlu kita benahi.
Saya ingin mengucapkan selamat Hari Tani kepada teman-teman yang memperingatinya di Klaten, Delanggu, Salatiga, Batang, Cirebon, Garut, Karawang, Bogor, hingga Jakarta.
Semoga disahkannya UU Reforma Agraria benar-benar menjadi kabar baik bagi petani dan rakyat. Bukan kabar baik yang kemudian ditelikung oleh kebijakan lain. Seperti yang berkali-kali terjadi pada kebijakan negara yang sejak awal dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sebab selama petani masih harus berutang untuk membeli pupuk, sementara sawah yang pernah ia garap telah berubah menjadi perumahan, dan penghuninya masih membeli beras impor, Hari Tani akan terasa seperti panggung sandiwara tahunan. Kita ramai-ramai memuji petani sebagai pahlawan. Lalu pulang. Petaninya tetap mencari utangan.
Penulis: Toto Rahardjo
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Menjadikan Tengkulak Sebagai Musuh adalah Gagasan Konyol yang Nggak Akan Sejahterakan Petani
