MOJOK.CO – Menjadikan tengkulak sebagai musuh bersama adalah cara termudah mencari kambing hitam penyebab tidak sejahteranya petani di Indonesia.
Sebagai sarjana akuntansi dan punya pengalaman sebagai analis keuangan di bank yang kemudian mencoba bertani, saya sampai pada satu kesimpulan: Petani membutuhkan tengkulak!
Kesimpulan kuat itu bukan mengada-ada, tapi berasal dari pengalaman riil yang saya alami. Ceritanya, usai resign dari bank, saya bertani cabai dan sayuran. Setelah panen, pada akhirnya pilihan paling rasional justru tetap menjual hasil panen ke tengkulak.
Saya akan ceritakan alasannya..
Upaya menghapus peran tengkulak yang kalah pada realitas
Saat ini, tengkulak jadi tertuduh utama biang kerok mahalnya harga produk pertanian, dianggap perantara yang harus dihilangkan keberadaan dan perannya.
Narasi menghapus tengkulak bukan hal baru. Kita pernah menyaksikan ambisi banyak startup di Indonesia yang ingin memperpendek rantai distribusi dengan menghilangkan peran tengkulak. Apa yang terjadi?
Sebagian startup itu diam-diam tutup karena kesulitan pendanaan. Sebagian lagi mengubah model bisnisnya, sisanya tutup permanen karena pengelolanya terbukti melakukan fraud.
Tuduhannya, mereka melakukan polesan pada laporan keuangan agar terlihat untung. Tujuannya agar investor senang sekaligus mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, aslinya, bisnis mereka rugi.
Beberapa nama start up agritech yang punya ambisi memutus rantai distribusi sekaligus ‘menghilangkan’ peran tengkulak adalah TaniHub dan eFishery.
Sejak awal kemunculannya start up ini membawa mimpi besar memotong rantai distribusi. Gagasannya terdengar progresif: teknologi akan mempertemukan petani dan pembeli secara langsung.
Namun, realitas berkata lain. Logistik mahal, gudang mahal, proses sortir dan grading tetap harus berjalan. Petani menuntut seluruh panen diserap dan dibayar cepat, sementara pasar tetap memiliki keterbatasan daya serap.
Yang tumbang bukan fungsi tengkulak, melainkan model bisnis yang mengira fungsi bisa dihapus hanya dengan aplikasi. Faktanya, tengkulak adalah fungsi, bukan sekadar pelaku.
Pada akhirnya dua startup tersebut gulung tikar, bahkan terindikasi melakukan fraud.
Fungsi tengkulak, dari menyerap volume panen hingga mengambil risiko
Di tingkat paling dasar, fungsi tengkulak menjembatani hasil panen petani ke pasar. Misalnya, petani panen cabai 100 kilogram, ke mana mereka harus jual? Menawarkan langsung ke konsumen, belum tentu terserap habis.
Pasar membutuhkan kontinuitas pasokan, sementara panen bersifat musiman dan fluktuatif. Tengkulak hadir menyerap berapa pun volume panen yang ada, sehingga petani tidak perlu memikirkan distribusi harian, jaringan pembeli, atau risiko barang tidak terserap.
Fungsi kedua adalah mengakomodasi kebutuhan pasar. Pasar tidak hanya membutuhkan alpukat, tetapi alpukat dengan ukuran tertentu, tingkat kematangan tertentu, dan kualitas tertentu. Ada grade premium untuk etalase, ada yang cocok untuk jus, ada pula yang harus cepat berputar karena daya simpannya pendek.
Sortasi, grading, hingga penyesuaian standar pasar adalah pekerjaan nyata yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Itu bukan teori di ruang seminar, melainkan praktik harian di lapangan.
Lebih jauh, tengkulak adalah jembatan ekonomi. Petani ingin seluruh hasil panennya dibeli dan dibayar cepat. Di sisi lain, pembeli akhir tidak selalu mampu menyerap semua hasil panen sekaligus.
Di antara keinginan petani dan kemampuan pasar terdapat celah besar. Siapa yang berdiri di tengah dan menanggung risiko kelebihan pasokan? Tengkulak.
Ini pengalaman pribadi. Hari ini panen cabai 50 kilogram, seluruhnya dibeli. Tiga hari kemudian panen 100 kilogram, seluruhnya juga dibeli. Dibayar tunai, tanpa dipilih-pilih. Satu urusan selesai cepat, saya bisa fokus kembali ke sawah.
Fungsi itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk.
Narasi tentang fair trade yang harus diluruskan
Dalam praktik hari ini, peran tengkulak bahkan bisa hadir dengan wajah berbeda: memasok sayuran dari desa agar layak masuk dapur restoran. Di sana, perannya tidak sekadar membeli dan menjual. Ada sortasi dan grooming agar produk sesuai standar dapur profesional.
Ada pendanaan, karena banyak restoran menerapkan sistem pembayaran tempo. Ada pula fungsi paling krusial yang jarang disorot: menerima dan menyelesaikan komplain ketika kualitas tidak sesuai ekspektasi.
Di titik ini, tudingan bahwa tengkulak hanya “mengambil margin” menjadi terlalu sederhana.
Narasi tentang fair trade di sektor pertanian pun kerap terjebak pada penyederhanaan serupa. Banyak yang dengan enteng berbicara soal “keadilan harga” seolah-olah selisih beli dan jual adalah satu-satunya parameter moral.
Beli di petani lima ribu rupiah, jual tujuh ribu rupiah dianggap wajar. Beli lima ribu, jual sepuluh ribu dianggap tidak adil. Logika seperti ini terlalu malas untuk memahami risiko nyata di sepanjang rantai distribusi.
Hasil pertanian bukan baut atau besi. Ia barang hidup. Siang dibeli 10 kilogram, esok hari beratnya bisa menyusut karena penguapan. Jika tidak cepat terjual, ia membusuk. Ketika busuk, siapa yang menanggung? Bukan petani yang sudah menerima pembayaran, melainkan pedagang yang menyimpan barang tersebut.
Belum lagi biaya sewa tempat, tenaga kerja, transportasi, proses sortir, hingga tuntutan konsumen yang menginginkan ukuran dan tampilan tertentu dengan harga serendah mungkin.
Margin bukan sekadar keuntungan bersih; ia adalah bantalan risiko. Ia menutup biaya ketidakpastian yang tak terlihat oleh konsumen akhir.
Yang nggak adil itu praktik ijon, kejujuran timbangan, dan nota yang ditunda pembayarannya
Sebelum terlalu jauh membahas fair trade dari sisi harga ditingkat konsumen, mari turunkan dulu pembicaraan ke level paling bawah: momen ketika petani menjual panennya kepada tengkulak. Di titik inilah fondasi keadilan sebenarnya diuji.
Yang adil itu sederhana dan konkret. Jual beli menggunakan satuan kilogram yang jelas dan benar-benar ditimbang, bukan ditaksir.
Timbangan harus akurat, tera resmi, dan terbuka. Harga disepakati di depan. Pembayaran dilakukan kontan, tidak digantung, sehingga petani tidak menanggung beban arus kas. Transparan, terukur, selesai.
Sebaliknya, yang tidak adil juga nyata bentuknya. Praktik ijon ketika petani terpaksa melepas hasil sebelum panen karena tekanan kebutuhan modal.
Potongan timbangan yang menggerus hak produsen—jual 5,8 kilogram dihitung 5 kilogram. Nota yang ditunda pembayarannya tanpa kepastian waktu, sehingga modal petani tersangkut dan risiko sepenuhnya dibebankan ke pihak yang paling lemah.
Jika di level paling dasar ini saja sistemnya belum rapi dan transparan, maka pembicaraan tentang keadilan harga di hilir akan selalu timpang. Fair trade bukan dimulai dari label harga di rak, melainkan dari kejujuran timbangan dan kepastian bayar di titik pertama transaksi.
Organisasi seperti Fairtrade International pun tidak menyederhanakan isu ini menjadi sekadar selisih harga. Mereka berbicara tentang transparansi, kepastian pembayaran, penguatan posisi tawar produsen kecil, dan pembagian risiko yang lebih seimbang. Fokusnya adalah perbaikan sistem, bukan demonisasi satu aktor.
Mudah sekali terlihat peduli dari luar dengan mengatakan harga di lapak terlalu mahal. Jauh lebih sulit memahami bagaimana risiko berputar dari lahan, ke gudang, ke pasar, hingga ke meja makan.
Selama perdebatan masih berhenti pada angka selisih harga tanpa membedah fungsi dan risiko, diskusinya belum matang.
Tengkulak tidak hidup karena dibenci, melainkan karena dibutuhkan. Selama ada celah antara produksi dan konsumsi, antara panen dan standar pasar, fungsi itu akan tetap ada, apa pun namanya.
Dan selama orang lebih sibuk menghapus aktor daripada menggantikan fungsinya secara nyata, yang akan mati bukan tengkulaknya, melainkan ide-ide yang menolak kenyataan realitas di lapangan.
Penulis: Alvius A Ahmad
Editor: Agung Purwandono
