MOJOK.CO – Sawah berubah menjadi perumahan, lalu penghuninya membeli beras impor: bagaimana nasib petani yang dulu menggarap tanah itu?
Tiap 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional. Tanggal itu merujuk pada lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Semangat awalnya besar: membongkar aturan pertanahan warisan zaman kompeni dan menghadirkan keadilan bagi rakyat.
Namun, kalau kita memikirkannya sambil ngopi, urusan tanah di negeri ini terasa seperti utang kepada teman dekat. Sama-sama tahu ada masalah, tetapi pembicaraannya selalu ditunda karena takut suasana menjadi canggung.
Coba bayangkan sebuah keluarga petani. Beras di dapur tinggal seperempat karung. Ibu mulai menghitung pengeluaran, anak meminta uang jajan, dan bayaran sekolah belum lunas.
Sementara itu, Bapak menunggu panen dari sawah yang bukan miliknya sendiri. Sawah itu hanya ia sewa.
Ketika panen datang, hasilnya sudah punya banyak tujuan: membayar sewa tanah, membeli pupuk dan benih, serta menutup biaya air dan ongkos produksi lain.
Belum sempat merasa lega, tengkulak datang membawa timbangan.
“Kalau harga segini nggak mau, ya sudah, saya tinggal.”
Petani mau menjawab apa? Besok dapur harus tetap mengebul.
Apakah bertani masih memberi kepastian hidup ketika sawah makin sempit?
Di tabel statistik, persoalan tersebut tampak dingin. Sensus Pertanian 2023 mencatat sekitar 17,25 juta petani gurem di Indonesia. Mereka menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.
Di balik angka itu ada keluarga yang berusaha hidup dari lahan yang sempit. Ada bapak-bapak yang masih mencangkul ketika usia sudah seharusnya lebih banyak duduk.
Ada pula anak-anak muda yang berpikir, “Mending saya ke kota jadi barista atau driver ojol daripada meneruskan sawah Bapak.”
Kita sering menyalahkan mereka. “Anak zaman sekarang gengsi bertani. Maunya kerja di ruangan ber-AC.”
Lho, coba duduk sebentar di posisi anak desa. Ia melihat bapaknya berangkat pukul lima pagi dan pulang dengan badan pegal.
Hasil panennya tergerus biaya produksi, sedangkan harga jualnya tak menentu. Kalau kemudian ia memilih mencari pekerjaan di kota, apa benar masalahnya karena gengsi?
Barangkali mereka bukan alergi lumpur. Mereka cuma alergi miskin.
Sebuah ironi: Sawah jadi rumah, penghuninya beli beras impor
Kalau bertani memberi kepastian hidup—cukup untuk membiayai pendidikan, menabung, dan sesekali liburan—saya kira anak muda tidak akan malu mengenakan kaus bertuliskan “Petani Muda Kreatif”.
Masalahnya semakin rumit ketika sawah berubah fungsi. Mula-mula muncul papan “Tanah Ini Dijual”. Beberapa waktu kemudian, di sana berdiri perumahan, minimarket, tempat parkir, jalan baru, atau kafe dengan tulisan “back to nature”.
Lucu juga. Alamnya disingkirkan untuk membangun kafe bertema alam.
Dari situ kita bisa membayangkan ironi lain: orang tinggal di atas bekas sawah, lalu pergi ke supermarket membeli beras impor.
Sawah berubah menjadi rumah. Rumah membutuhkan jalan. Jalan kembali mengambil lahan. lahan pertanian semakin berkurang, lalu kita bertanya mengapa pangan semakin mahal. Logikanya di mana?
Orang yang dahulu menggarap tanah itu pun bisa saja berakhir sebagai satpam di perumahan yang berdiri di atasnya. Ia masih datang ke tempat yang sama setiap hari, tetapi hubungannya dengan tanah itu sudah berubah. Dulu ia menanam pangan di sana. Kini ia menjaga gerbangnya.
Belum lagi soal perempuan tani. Yang menyiapkan benih sering kali ibu-ibu. Yang menjemur gabah, mengurus dapur, dan menjaga keluarga juga mereka.
Namun, ketika kepemilikan tanah dibicarakan, nama bapak lebih sering muncul. Dalam rapat kelompok tani, bapak-bapak berdiskusi dengan gagah, sementara ibu-ibu kadang masih kebagian menyuguhkan teh dan gorengan.
Kekuasaan memang sering bersembunyi di balik sesuatu yang disebut “kebiasaan”.
Baca halaman selanjutnya
