MOJOK.CO – Perempuan dari keluarga miskin dihadapkan pada pilihan, membeli pembalut saat menstruasi atau memenuhi kebutuhan keluarga.
“Waktu muda dulu, Mama pakai handuk bekas saat mens. Pembalut mahal, enggak kebeli,” kata Mama delapan tahun lalu, ketika saya mengalami menstruasi pertama.
Semula saya mengira pengalaman itu hanya bagian dari masa lalu Mama. Namun, hingga sekarang, banyak perempuan Indonesia masih kesulitan memperoleh pembalut yang layak. Proses biologis yang alamiah akhirnya menempatkan perempuan dari keluarga miskin pada pilihan yang tidak adil: membeli pembalut atau memenuhi kebutuhan makan keluarga.
Kondisi tersebut dikenal sebagai period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini tidak hanya merujuk pada ketidakmampuan membeli pembalut, tetapi juga keterbatasan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, serta pengetahuan untuk mengelola menstruasi secara sehat dan aman. Persoalan ekonomi, sanitasi, dan pendidikan saling berkaitan hingga menghambat pemenuhan hak dasar perempuan.
Kemiskinan membuat perempuan mementingkan keluarga daripada dirinya
Analisis BBC News terhadap 18 negara Asia pada 2019 menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mengeluarkan sekitar 1,7 persen pendapatan bulanannya untuk kebutuhan menstruasi. Beban tersebut sekitar 20 persen lebih tinggi daripada rata-rata negara yang disurvei, tujuh kali lipat dibandingkan Singapura, dan dua kali lipat dibandingkan Malaysia.
Persoalan itu terasa lebih berat bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pendiri Tenggara Youth Community di Kupang pernah mengungkapkan bahwa bagi banyak keluarga di Indonesia Timur yang berpenghasilan kurang dari Rp50 ribu sehari, pembalut belum dianggap sebagai kebutuhan prioritas.
Penghasilan yang terbatas lebih dahulu digunakan untuk membeli makanan bagi seluruh keluarga, sedangkan pembalut hanya digunakan oleh satu atau dua anggota rumah tangga. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan menstruasi perempuan menjadi salah satu pengeluaran yang pertama kali dikorbankan.
Keterbatasan biaya kemudian mendorong sebagian perempuan menggunakan bahan seadanya, seperti yang pernah dialami Mama. Ada pula yang membeli pembalut reject atau repack dengan harga lebih murah melalui platform jual beli.
Produk semacam ini perlu diwaspadai karena asal-usul, kondisi penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan kelayakan produksinya tidak selalu dapat dipastikan. Ketika produk yang aman tidak terjangkau, perempuan terpaksa memilih berdasarkan harga, meskipun kualitasnya belum tentu terjamin.
Namun, kemiskinan menstruasi bukan hanya persoalan biaya. Di tengah masyarakat, menstruasi masih sering dianggap kotor, memalukan, dan tidak pantas dibicarakan secara terbuka.
Budaya diam karena kemiskinan menstruasi
Pandangan tersebut melahirkan budaya diam yang membuat anak perempuan kesulitan mencari informasi, menyampaikan kebutuhannya, atau meminta bantuan ketika mengalami masalah selama menstruasi. Stigma akhirnya ikut mempertahankan kemiskinan menstruasi.
Dampaknya terlihat di sekolah. Penelitian Burnet Institute pada 2015 menemukan bahwa sejumlah siswi di Indonesia terus merasa cemas karena takut darah menstruasi menembus seragam.
Kecemasan itu membuat mereka enggan maju ke depan kelas, berinteraksi dengan teman, atau mengikuti pelajaran olahraga. Bahkan, satu dari tujuh siswi memilih tidak masuk sekolah ketika sedang menstruasi.
Masalah tersebut diperburuk oleh toilet sekolah yang kotor, tidak memiliki air bersih, atau tidak memberikan ruang aman untuk mengganti pembalut. Dalam diskusi kelompok yang dilakukan lembaga yang sama, seorang siswi di Papua mengungkapkan bahwa para siswi tidak dapat mengganti pembalut di toilet sekolah karena kondisinya sangat kotor. Sebagian dari mereka terpaksa membeli pembalut di sekolah, lalu pulang ke rumah untuk menggantinya.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa ketidakhadiran siswi ketika menstruasi bukan semata-mata persoalan fisik atau rasa tidak nyaman. Ketika pembalut sulit dibeli dan toilet sekolah tidak layak digunakan, menstruasi dapat menghambat perempuan memperoleh pendidikan dengan aman dan bermartabat.
Kesehatan yang jadi terabaikan
Ketika pembalut tidak terjangkau, sebagian perempuan terpaksa menggunakan bahan seadanya, seperti potongan kain, tisu, kertas toilet, koran, atau popok bayi. Tidak semua bahan alternatif otomatis berbahaya. Kain bersih, misalnya, dapat digunakan sebagai pembalut pakai ulang jika memiliki daya serap yang memadai serta dicuci dan dikeringkan dengan benar.
Persoalan muncul ketika perempuan tidak memiliki air bersih, ruang privat, dan kesempatan untuk mengganti atau membersihkan bahan tersebut secara berkala. Kondisi lembap dan kebersihan yang tidak terjaga dapat memicu iritasi serta meningkatkan risiko infeksi.
Ancaman serupa muncul dari penggunaan pembalut reject atau repack yang asal-usul dan kelayakannya tidak dapat dipastikan. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia pada 2023, dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS Pondok Indah, dr. Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa produk semacam ini berisiko memicu iritasi, gatal, dan ruam pada area genital.
Jika keluhan tersebut dibiarkan dan kebersihan tidak terjaga, kondisinya dapat berkembang menjadi infeksi yang mengganggu kesehatan reproduksi.
Dengan demikian, dampak kesehatan dari kemiskinan menstruasi bukan hanya disebabkan oleh jenis produk yang digunakan. Ketiadaan air bersih, toilet yang aman, pengetahuan mengenai kebersihan menstruasi, serta kemampuan mengganti pembalut secara teratur juga menentukan kesehatan perempuan selama menstruasi.
Produk menstruasi yang layak tidak akan memberikan perlindungan optimal apabila perempuan harus menggunakannya terlalu lama karena tidak memiliki tempat yang aman untuk menggantinya.
Pengentasan melalui program Kotak KASIH untuk atasi kemiskinan menstruasi
Pengentasan kemiskinan menstruasi harus dilakukan dengan menjamin akses terhadap produk menstruasi dan fasilitas sanitasi, memperluas pendidikan kesehatan reproduksi, serta menjaga harga pembalut tetap terjangkau. Ketiga aspek tersebut saya rumuskan melalui program Kotak KASIH, SADARI, dan kebijakan pengendalian harga produk menstruasi.
Pertama, saya mengusulkan Kotak KASIH, program penyediaan produk menstruasi gratis yang ditempatkan di sekolah, universitas, posyandu, dan fasilitas umum. Kotak ini menyediakan pembalut sekali pakai yang memenuhi standar kelayakan.
Pembalut kain dan menstrual cup juga dapat disediakan sebagai pilihan di tempat yang telah memiliki air bersih, ruang privat, serta pendampingan mengenai cara penggunaan dan perawatannya.
Pemerintah menjadi penanggung jawab utama pengadaan dan distribusi produk, sementara perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial, lembaga donor, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat memberikan dukungan tambahan. Dengan skema tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan tidak sepenuhnya bergantung pada donasi publik.
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan produk yang masih tersegel dan memenuhi standar kelayakan atau memberikan donasi melalui kode QR yang terhubung dengan rekening resmi pengelola. Kode tersebut juga mengarahkan masyarakat ke situs yang memuat laporan penerimaan, penggunaan dana, dan ketersediaan stok.
Melalui situs yang sama, pengguna dapat melaporkan toilet yang tidak memiliki air bersih, lampu, kunci pintu, tempat sampah, atau persediaan pembalut.
Pemerintah turun tangan tangguh distribusi produk
Pelaksanaan Kotak KASIH perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di wilayah yang belum memiliki akses internet memadai, pelaporan dapat dilakukan secara manual melalui sekolah, posyandu, atau puskesmas.
Pemerintah juga perlu menanggung penuh distribusi produk menstruasi sekaligus memprioritaskan pembangunan air bersih dan toilet layak. Dengan demikian, Kotak KASIH tidak berhenti sebagai kotak pembalut, tetapi menjadi bagian dari layanan sanitasi menstruasi yang terintegrasi.
Kedua, perbaikan fasilitas perlu dibarengi dengan perubahan pengetahuan dan budaya melalui program SADARI. Program ini memberikan pendidikan mengenai menstruasi, kesehatan reproduksi, penggunaan produk menstruasi, serta cara menjaga kebersihan diri. SADARI dilaksanakan secara berkala di sekolah, posyandu, dan lingkungan masyarakat dengan pendampingan tenaga kesehatan.
Pendidikan menstruasi tidak seharusnya hanya diberikan melalui kegiatan keputrian. Siswi memang membutuhkan pengetahuan praktis untuk mengelola menstruasi, tetapi siswa laki-laki juga perlu memahami bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang normal. Pendidikan yang melibatkan seluruh siswa dapat mengurangi ejekan, perundungan, dan anggapan bahwa menstruasi adalah sesuatu yang memalukan.
Pemerintah bisa berperan lewat kebijakan perpajakan
Program SADARI juga dapat menjangkau masyarakat melalui media sosial dengan melibatkan duta dari kalangan anak muda dan tenaga kesehatan. Materinya tidak hanya ditujukan kepada remaja perempuan, tetapi juga kepada guru, orang tua, laki-laki, dan masyarakat luas. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan informasi kesehatan, melainkan membongkar stigma yang selama ini membuat kebutuhan menstruasi sulit dibicarakan secara terbuka.
Ketiga, pemerintah perlu meninjau kebijakan perpajakan dan harga produk menstruasi. Pembebasan PPN dapat dipertimbangkan untuk menurunkan beban konsumen, terutama perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.
Kebijakan tersebut sejalan dengan gerakan penghapusan tampon tax di berbagai negara, yaitu upaya agar produk menstruasi tidak diperlakukan sebagai barang yang dapat dikenai pajak konsumsi biasa.
Pembebasan pajak harus disertai pengawasan agar penurunan biaya benar-benar dirasakan konsumen. Pemerintah dapat mempertimbangkan penetapan harga eceran tertinggi untuk pembalut kategori dasar atau memberikan subsidi yang menyasar kelompok rentan.
Pengawasan distribusi juga diperlukan agar kebijakan harga tidak mengakibatkan kelangkaan produk, khususnya di wilayah terpencil.
Melalui Kotak KASIH, perempuan memperoleh produk dan fasilitas yang mereka butuhkan. Melalui SADARI, masyarakat mendapatkan pengetahuan dan didorong meninggalkan stigma. Sementara itu, kebijakan fiskal dan pengendalian harga memastikan produk menstruasi dapat dijangkau secara berkelanjutan.
Ketiganya harus berjalan bersama karena kemiskinan menstruasi bukan hanya persoalan pembalut, melainkan juga persoalan fasilitas, pendidikan, dan keberpihakan negara.
Menstruasi bukan kemewahan
Delapan tahun setelah mendengar cerita Mama tentang handuk bekas, saya memahami bahwa kemiskinan menstruasi bukan sekadar kisah masa lalu. Pengalaman serupa masih dialami banyak perempuan yang harus memilih antara membeli pembalut dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, menggunakan toilet yang tidak layak, atau meninggalkan sekolah karena tidak dapat mengelola menstruasi dengan aman.
Menstruasi merupakan proses biologis yang alamiah, bukan hukuman finansial dan kultural yang harus ditanggung perempuan dalam diam. Karena itu, akses terhadap produk menstruasi, air bersih, toilet yang aman, dan pendidikan kesehatan reproduksi harus diperlakukan sebagai hak dasar, bukan kemewahan.
Kotak KASIH dan SADARI memang tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam sekejap. Namun, keduanya dapat menjadi langkah awal untuk menjamin akses sekaligus membongkar stigma. Dengan dukungan kebijakan harga yang berpihak, tidak semestinya ada lagi perempuan yang harus mempertaruhkan kesehatan, pendidikan, dan martabatnya hanya karena tidak mampu membeli pembalut.
Cerita tentang perempuan yang menggunakan handuk bekas karena pembalut terlalu mahal seharusnya berhenti pada generasi Mama. Jangan sampai pengalaman itu terus diwariskan kepada anak-anak perempuan Indonesia berikutnya.
*) Tulisan ini merupakan finalis Essay Contest Beswan Djarum 2025/2026. Naskah telah disunting oleh redaksi Mojok.co tanpa mengubah gagasan utama penulis.
Penulis: Vania Nur Aneira
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Kita Membeli Sabun karena Wanginya, Bukan karena Tahu Kandungannya