MOJOK.CO – Es gabus menunjukkan orang-orang berseragam itu bergelimang kuasa, tetapi miskin rasa.
Linimasa media sosial saya belakangan ini riuh dengan ontran-ontran kebodohan yang dibanggakan. Dalam video viral, terpampang tangan-tangan kekar aparat berseragam sedang meremas-remas sepotong jajanan lawasan dengan penuh kecurigaan.
Di hadapan mereka, berdiri seorang pedagang tua, Pak Sudrajat, yang tampak bingung dan tak berdaya.
“Kalau dibakar meleleh. Kalau dikasih air, bahannya nggak hancur. Ini dari spons ya… Makan nih, habisin. Yang modar biar kamu!” ujar salah satu aparat kepada pedagang es dengan nada otoritatif.
Sebagai generasi milenial, saya tentu merasa terusik dengan pemandangan yang menginjak nalar kolektif generasi 90an. Betapa tidak, es jadul dengan bahan dasar tepung hunkwe yang juga disebut sebagai es gabus dan menjadi memori masa kecil jutaan anak Indonesia ini tiba-tiba divonis sebagai benda paling berbahaya, hanya karena wujud teksturnya.
Ironisnya, tuduhan itu dilontarkan tanpa uji laboratorium, tanpa verifikasi, namun dihempaskan dengan kepercayaan diri meledak-ledak.
Netizen jelas gerah. Sejauh penyelaman saya di kolom komentar saban akun media sosial yang memberitakan isu pedagang es kue atau es gabus, nyaris tidak ada suara yang mendukung aksi aparat.
Sebaliknya, berbondong-bondong sikap empati segera tertuju kepada Pak Sudrajat. Termasuk yang menolak ketinggalan panggung adalah Gubernur Jabar cum seleb youtube, Dedi Mulyadi.
Es gabus menunjukkan arogansi kelas mereka yang memiliki kekuasaan
Saya sekilas teringat pada pola serupa yang pernah terjadi di penghujung tahun 2024. Dari atas panggung pengajian, seorang pendakwah, Miftah Maulana, menertawakan pedagang es teh di depan khalayak ramai. Untuk kasus ini, saya pernah menuliskannya di Mojok (baca, di sini).
Intinya, benang merah dari kedua peristiwa itu begitu tebal dan menyesakkan. Di sana terhampar sebuah tontonan arogansi kelas. Mereka yang memiliki kekuasaan atau popularitas seolah berhak memperlakukan rakyat kecil bukan sebagai subjek yang harus dilindungi, tetapi objek untuk dicurigai atau dijadikan bahan lelucon.
Jika dibaca lebih jeli, apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden es gabus itu melampaui fenomena (oknum) aparat salah tangkap atau kekeliruan prosedur biasa. Tanpa sadar, anatomi tubuh elite kekuasaan kita sedang mengidap gejala penyakit yang lebih kronis bernama kesenjangan kelas.
Bagi generasi yang tumbuh di wilayah atau gang-gang perkampungan, tekstur seperti gabus pada es hunkwe adalah common sense belaka. Kalau mau lebih detail, sains menyebutnya sebagai karakteristik alamiah dari tepung kacang hijau yang dibekukan.
Masalahnya, bagi aparat yang bersangkutan, realitas ini tampak seperti benda asing. Ketidaktahuan ini menandakan adanya jarak sosiologis yang menganga.
Bergelimang kuasa, tetapi miskin rasa
Di titik ini, aparat atau pejabat publik tampaknya hidup dalam gelembung yang begitu kedap. Alhasil, mereka gagal mengenali ekonomi moral dan produk budaya masyarakat yang seharusnya mereka layani. Ringkasnya, mereka bergelimang kuasa, tetapi miskin rasa.
Dalam istilah yang lebih filosofis, kasus perundungan pedagang es oleh aparat ini adalah kegagalan epistemologis. Sudah gagal, fatal pula.
Lha gimana, aparat memaksakan asumsi subjektif mereka menjadi sebuah kebenaran objektif, hanya karena mereka memiliki legitimasi seragam aparat. Lebih gawat, fakta empiris yang, sayangnya, datang belakangan (bahwa itu es gabus dari hunkwe layak konsumsi) rupanya mampu dikalahkan oleh ilusi otoritas.
Kendati begitu, aspek paling meresahkan di sini bukanlah kebebalan aparat belaka, tetapi bagaimana ketidaktahuan itu dipresentasikan. Misalnya, mengapa harus ada adegan meremas-remas es, padahal sudah tau di situ ada kamera yang merekamnya?
Mengapa juga harus ada intimidasi verbal di ruang publik?
Meminjam kacamata psikoanalisis Slavoj Žižek, apa yang sedang diperagakan oleh (oknum) aparat kita itu adalah obscene enjoyment, atau kenikmatan kekuasaan yang cabul. Ada surplus dopamine yang didapat ketika figur otoritas berhasil mendisiplinkan atau mempermalukan mereka yang lemah.
Di sini hasrat untuk mempertontonkan dominasi terpampang dengan benderang di panggung terbuka.
Masalahnya, di era serba media (digital), panggung ini bisa menjadi bumerang. Konsep panopticon yang menjadi andalan Michel Foucault ketika menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja di ruang publik segera berbalik menjadi synopticon.
Es gabus tunjukkan kalau arogansi adalah bunuh diri reputasi
Kini, justru rakyat yang banyak mengawasi kelakuan para elite. Kamera ponsel warga berfungsi menelanjangi dramaturgi kekuasaan yang bisa gagal kapan saja.
Dan, ketika hasil uji laboratorium akhirnya menegaskan bahwa es tersebut aman dan layak konsumsi, yang runtuh bukan hanya tuduhan es spons. Wibawa institusi juga auto anjlok legitimasinya. Publik lalu semakin memicingkan mata terhadap status ontologis seragam yang pernah dianggap gagah, kendati isinya kekosongan kompetensi dan defisit empati.
Wa ba’du, kasus es ini, baik es teh maupun es gabus, mestinya menjadi tamparan keras bagi siapa pun yang memegang mandat kekuasaan publik. Di zaman serba transparan saat ini, arogansi adalah bunuh diri reputasi, jika bukan institusi.
Masyarakat kita mungkin pemaaf. Walakin, mereka juga memiliki memori yang tajam terhadap ketidakadilan visual, apalagi tontonan abuse of power. Kita tidak butuh aparat yang hanya sigap mencurigai, tetapi gagap memahami. Yang diperlukan dari pejabat publik adalah sensibilitas. Juga, kemampuan untuk merasa sebelum memaksa.
Penulis: Anwar Kurniawan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Dua Kisah Bisnis Cuan, Sisi Gelap Bisnis Es Teh Jumbo yang Membuat Penjualnya Menderita dan Tips Memulai Sebuah Bisnis dan artikel lainnya di rubrik ESAI.
