MOJOK.CO – Publik belum lupa rentetan komentar pejabat yang meremehkan wabah corona tempo hari, kini sudah muncul komentar baru yang bikin sinis.
Setidaknya ada tiga sikap pemerintah yang bisa sejak awal kita baca dalam menyikapi pandemi corona: tidak membuat panik masyarakat, membangun sikap optimistik, dan tetap berusaha agar perekonomian tidak hancur. Sikap itu bisa dipahami. Namun, pada praktiknya sering kali bersifat kontraproduktif.
Sebetulnya sikap di atas tidak dimonopoli oleh Pemerintah Indonesia. Hampir semua negara pasti menginginkan warga negara mereka tidak mengalami kepanikan massal. Karena sikap panik massal bisa berujung pada ekspresi yang fatal. Sikap optimistik juga perlu, sebab gelombang pesimisme yang hadir di masyarakat akan melahirkan kekacauan baru. Dan semua negara pasti tidak ingin perekonomian mereka hancur, karena perekonomian yang hancur melahirkan resesi ekonomi yang tidak akan mudah ditanggulangi.
Hanya saja para pejabat di negeri ini dalam memberikan komentar ke publik sering berakibat kontraproduktif. Kita tentu ingat bagaimana rentetan komentar para pejabat yang sampai sekarang masih sering berseliweran dibuat meme di media sosial, soal bagaimana respons mereka terhadap corona. Dari mulai guyon garing bahwa corona tidak bisa masuk Indonesia karena di negeri ini aturan terlalu ribet, sampai yang dibuat seolah-olah masuk akal dan antisains seperti virus corona tidak tahan hidup di wilayah dengan iklim dan kelembapan Indonesia. Walhasil, antologi guyon garing itu menjadi bulan-bulanan masyarakat.
Tapi tampaknya semua itu belum cukup menjadikan pejabat publik di Indonesia untuk belajar. Kemarin, kembali dua pejabat publik yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah ancang-ancang untuk siap menerima turis dari mancanegara. Mereka sudah sumpek dan butuh piknik, begitu kira-kira cara berpikir Pak Menteri. Disusul kemudian pernyataan Presiden Jokowi agar para pebisnis sektor pariwisata bersiap sebab tahun depan bakal ada gelombang turis yang siap datang ke Indonesia. Kendati pernyataan Menteri Luhut sudah “diklarifikasi” oleh Menteri Pariwisata Wishnutama bahwa pernyataan tersebut mengasumsikan jika pandemi corona sudah kelar, namun kita bisa membaca sebetulnya pernyataan itu sangat terlihat ingin membangun sikap optimistik.
Sikap optimistik tentu perlu, tetapi masyarakat punya sikap kritis. Mereka dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dari mancanegara, baik soal pandemi sampai perkembangan isu termutakhirnya. Kedua pernyataan itu dianggap tidak tepat. Pertama, karena tidak sesuai dengan jagat batin yang sedang terjadi di masyarakat kita. Sekarang ini semua sektor masyarakat sedang fokus pada isu bagaimana mengadang corona supaya tidak menyebar cepat, bagaimana informasi dan data yang ada cukup akurat, lalu soal masih kurangnya APD bagi jurumedis, dan bagaimana intervensi bantuan pemerintah bisa secepatnya diakses oleh publik. Belum lagi soal isu makin banyak jurumedis yang meninggal dunia, rumah sakit yang mulai kewalahan menampung pasien, sampai isu mudik yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak bakal menimbulkan dampak persebaran corona menjadi makin besar.
Pernyataan pejabat berbeda dengan pernyataan orang biasa atau nonpejabat negara. Pernyataan pejabat dianggap punya konsekuensi pada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak salah apabila pernyataan seperti itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan tentu saja diangap tidak sensitif terhadap apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa ketika kita semua sedang menghadapi ketakutan akan persebaran corona, malah membuat pernyataan bakal siap menyambut turis mancanegara. Belum lagi masyarakat juga tahu bahwa di luar sana sedang ada kemungkinan terjadinya wabah virus corona gelombang kedua. Plus semua negara masih berjibaku memerangi corona di negara masing-masing, bahkan di China pun masih terus terjadi proses penanggulangan corona. Tentu tidak masuk akal bagi publik, dalam daftar masalah corona yang masih mencekam, tiba-tiba Indonesia siap menyambut turis mancanegara.
Kedua, pernyataan seperti itu dianggap tidak berupaya menjawab apa yang sedang terjadi di masyarakat. Mestinya pemerintah pusat memimpin orkestrasi penanggulangan corona dengan lebih baik lagi. Sengkarut koordinasi antarkementerian perlu diperbaiki, termasuk pola hubungan dengan pemerintah daerah, plus sekian banyak elemen masyarakat sipil yang ikut serta menanggulangi hal ini. Tidak perlu terburu-buru membuat pernyataan yang mungkin maksudnya baik, tapi malah tidak relevan dan dianggap tidak sedang menjawab keresahan banyak pihak.
Menurut para ekonom, kita memasuki fase krisis yang perlu disikapi dengan hati-hati di tiga bulan ini: April, Mei, Juni. Sementara menurut para pejabat dan pakar kesehatan, kita akan memasuki puncak pandemi di bulan Mei. Lebih baik fokus di sana, apa yang mesti dilakukan secara cepat. Kita berkejaran dengan waktu. Kecepatan memindai, merencanakan, dan memutuskan dua poin itulah yang sedang ditunggu banyak pihak.
Semoga hal ini tidak berulang lagi. Cukup sudah kita belajar dari kekeliruan para pejabat yang dulu terlalu mengangap remeh virus corona ini. Tidak perlu diulang dengan pernyataan yang terburu-buru.
BACA JUGA Dunia Setelah Corona: Bakal Lebih Baik atau Lebih Buruk? dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.