MOJOK.CO – Jokowi berpeluang untuk kehilangan sebagian pemilihnya kalau mesin politiknya menyamakan dinamika politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta silam.
Beberapa hari sebelum Lebaran, saya diundang oleh sebuah lembaga untuk acara diskusi terbatas memindai perilaku calon pemilih pada Pemilu 2019 nanti. Undangan seperti ini sering sekali saya dapatkan, meski hampir sebagian besar saya tolak. Sebabnya sederhana, dari TOR yang dikirim saja kadang sudah kelihatan kepentingan politik pragmatis lembaga-lembaga yang mengundang ini mau mengarah ke mana.
Sebagai orang yang punya kecenderungan bersikap ilmiah, saya sering rindu fora yang menyingkirkan jauh-jauh kecenderungan politik berdasarkan suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka, tendensi, emosi, memang ada dalam politik. Namun ada dimensi politik yang juga harus diakui dan itu penting, yakni: laku intelektual.
Menarik sekali mengikuti diskusi terbatas yang diikuti oleh beberapa orang dan lembaga yang punya kredibilitas seperti itu. Di sini saya hanya akan membagikan satu saja dari beberapa poin yang didiskusikan selama diskusi terbatas dua hari tersebut. Poin itu bermula dari pertanyaan sederhana seperti yang juga saya ambil sebagai judul tulisan ini.
Benarkah Jokowi ditinggal sebagian pemilihnya?
Sebuah lembaga kemudian mempresentasikan hasil sementara kajian mereka lalu menyandingkan soal kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pertarungan Pilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Sebagai catatan, Jokowi tentu saja bukan Ahok, DKI Jakarta memang tidak pernah sama dengan Jakarta. Tapi ketidaksamaan keduanya, bukan berarti tidak akan ada atau tidak akan ditemukan variabel yang sama.
Salah satunya, sekali lagi salah satu kekeliruan strategi tim Ahok adalah ketidakmampuan mereka menjawab isu-isu yang dilemparkan ke permukaan, yang menjadi isu sentral dalam masyarakat sipil. Misalnya soal penggusuran dan reklamasi.
Kelirunya lagi, ketidakmampuan mendebat tema ini kemudian diekspresikan dengan strategi penyerangan pada figur atau lembaga tertentu. Memang figur atau lembaga ini tidak banyak, tapi mampu dibaca masyarakat sipil sebagai ketidakbecusan politik. Hal inilah yang membuat mereka sebagian lari ke Anies Baswedan dan beberapa ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kalau untuk Jokowi, ini kasus yang berbeda. Variabelnya mirip tapi ekspresi politiknya berbeda. Sebagian elemen masyarakat sipil melihat ada dua kecenderungan. Pertama, absennya agenda kerakyatan dan HAM, dan kedua perilaku tim politik Jokowi. Inilah yang membuat mereka menahan diri.
Berbeda dengan kasus Ahok, mereka tidak mengalihkan suara ke Prabowo Subianto atau yang lain. Mereka hanya diam saja. Tidak memilih Jokowi tapi juga tidak akan mau mengalihkan suara kepada yang lain.
Pertanyaannya, kenapa? Karena agenda kerakyatan dan HAM sudah sejak awal tidak pernah mereka percayakan kepada Prabowo. Jadi hal itu tidak mungkin juga diberikan kepada lawan Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 itu. Sedangkan soal perilaku tim sukses atau tim kampanye Jokowi yang kurang simpatik terhadap aneka isu, dilakukan juga oleh tim-tim lain.
Pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, apakah ketidakmauan mereka memilih Jokowi lagi tapi tidak memberikan suara mereka ke calon lain, punya pengaruh dalam Pilpres? Sepintas jawabannya tidak. Tapi ternyata: ya, berpengaruh.
Setidaknya ada tiga pengaruh. Pertama, Jokowi akan kehilangan para pengawal diskursus politik yang penting. Merekalah yang dulu ikut menjawab dengan kadar dan kapasitas intelektual setiap serangan yang diberikan kepada Jokowi.
Kedua, mereka rata-rata opinion leader yang punya kemampuan menarik massa pemilih. Absennya mereka, juga secara otomatis membekukan mesin itu. Padahal lini mesin itulah yang bertugas menyalurkan oli untuk kesehatan kendaraan politik Jokowi pada pemilihan sebelumnya.
Ketiga, Jokowi hampir dipastikan tetap menang tapi jika dinamika politik yang menyelimutinya sudah tidak sehat, maka instabilitas politik semakin rendah. Apalagi jika jarak kemenangan Jokowi nanti hanya tipis dibanding dengan rival politiknya.
Lantas apa yang sebaiknya dilakukan?
Sebetulnya terlalu telat untuk membuktikan bahwa Jokowi mengedepankan agenda kerakyatan dan HAM. Tapi masih sangat mungkin untuk diberikan (lebih tepatnya: dibuktikan) pada detik-detik akhir periode kali ini. Pendekatan yang baik kepada seluruh para elemen masyarakat sipil ini perlu dilakukan. Di sisi lain, kebiasaan menyerang orang, tokoh, atau lembaga, hanya karena mengkritik Jokowi, tidak perlu lagi dilanjutkan.
Kenapa? Karena basis politik lawan Jokowi memang sikap kritis. Kalau sikap kritis itu dihabisi, maka proses penghabisan ini justru kontraproduktif. Menyerang para pengkritik adalah perilaku yang amoral dalam kehidupan masyarakat sipil. Sebab pengkritik itu bukan pemfitnah, tidak bisa dipukul rata. Kalau hal seperti ini saja masih tidak bisa dibedakan, tentu makin berat menatap kehidupan politik Indonesia ke depan. Tidak ada kritikus yang mau melakukan laku kritik karena kebencian. Jika pun kebencian itu terindikasi ada, toh juga pasti langsung ketahuan. Mudah saja membedakan antara kritikus dengan demagog.
Lagipula, dalam era yang bising seperti ini, banyak orang yang rindu perdebatan yang dalam, dan percakapan yang bening. Dan politik juga bisa diperdebatkan serta dipercakapkan dengan dalam dan bening. Tidak melulu dengan ujaran kebencian.