MOJOK.CO – Sepatu hitam pernah jadi kutukan di era Orde Baru (Orba), Kementerian Sosial harusnya awas soal ini.
Mari bicara baik-baik soal sepatu. Terutama, sepatu berwarna hitam. Isu ini muncul lagi. Sekilas, seperti isu liar. Ditendang juru bicara KPK ke gedung Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoba menangkap isu itu dengan soft spoken.
Sayang, isu itu jatuh di media sosial dan makin liar. Foto lama setahun silam di bulan Mei terungkit lagi ke permukaan. Pada foto itu tampak dua kader terbaik dari NU sekaligus juga dari Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Mensos Saifullah Yusuf tampak sedang berjongkok di hadapan siswa yang duduk di kursi. Keduanya memegang sepatu merek lokal pabrik Surabaya.
Pada Mei 2026 ini, foto dua pejabat tinggi yang memegang sepatu hitam siswa dan anggaran puluhan miliaran pengadaan sepatu “Sekolah Rakyat” itu menyatu dan membentuk memori panjang anak negeri betapa tersiksanya bersepatu hitam ini.
Di SMK Immanuel Pontianak, setahun silam, seorang siswa kena damprat guru hanya karena memakai ada unsur “warna lain” (merek) di sepatu yang nyaris seluruhnya berwarna hitam itu. Cekcok antara orang tua murid dan guru pun tak terelakkan. Cekcok itu mirip dengan KPK vs Kemensos tahun ini. Bedanya, ini cekcok gaya jelata, lebih bebas, lebih ramai. Persamaannya satu: disebabkan sepatu hitam di telapak kaki siswa.
Di tengah sutradara Hanung Bramantyo merilis film barunya hasil adaptasi dari film legendaris sutradara Iran, Majid Majidi, Children of Heaven, sepatu hitam sekolah tetaplah abadi sebagai siksa Orba di kaki-kaki anak-anak Indonesia yang terwarisi hingga esai ini dipublikasikan.
Madu racun sepatu hitam keluarga Cendana
Sepatu hitam bukan hanya sekadar seragam penutup kaki. Benda hitam penutup kaki siswa Indonesia itu memantulkan wajah pejabat negeri yang doyan makan rente, picisan, kutipan receh. Walau receh, tetapi kalau dalam skala besar, tetaplah madu yang diambil dengan cara culas, tetapi “legal”.
Tiap waktu, kaki-kaki siswa yang masih inosens itu menghadapi sweeping dan penghukuman di gerbang sekolah. Bagi sepatu warna lain, sepatu hitam itu seperti anggota ABRI pangkat rendahan yang memegang rotan dan pisau komando. Tak ada tempat bagi sepatu putih, sepatu pink, sepatu merah, sepatu abu-abu, bahkan warna itu hanya segaris merek.
Di balik penghukuman dan siksaan itu, di balik racun sepatu hitam pendidikan itu, ada yang menjadikannya madu dan kaya raya dengannya. Dan, sosok itu adalah bagian dari keluarga “super-ABRI”, keluarga Cendana, Jenderal Besar Soeharto.
Ari Sigit, cucu Soeharto, anak dari putra keduanya bernama Sigit Harjojudanto, memiliki perusahaan PT Aryo Nusa Pakarti. Seperti jenama perusahaannya, “pekerti” yang berbudi, perusahaan ini menginginkan penyeragaman sepatu sekolah dari SD hingga SMA. Dan, sepatu hitam bermerek “OSIS” itu diproduksi perusahaan “budi pekerti” itu. Jika penyeragaman ini terjadi, dana bersih yang masuk ke perusahaan lebih kurang 7,6 triliun rupiah.
Menggiurkan? Oh, banget. Ingat, dolar Amerika di tahun 1997 masih Rp2.300.
Penyeragaman sepatu hitam oleh cucu presiden
Sekilas, tak ada keharusan, tetapi penyeragaman itu datang dari “the super family” di Jalan Cendana. Sesampainya di kota dan kabupaten, lalu meluncur ke kecamatan dan desa, proposal penyeragaman itu menjadi suatu keharusan.
Dirjen Dikdasmen di Senayan, Jakarta Pusat, memang membuat nota “tidak mewajibkan”, tetapi ada instruksi “agar supaya” sepatu hitam OSIS itu segera berkoordinasi dengan, ahai, “koperasi sekolah”. Perusahaan Pakarti milik cucu sang presiden ini betul-betul menjadikan surat “lembaga pusat” ini sebagai tiket masuk ke keluarga orang tua murid sebagai “pelaksana penyeragaman sepatu”.
Bagaimana dengan siswa yang sudah punya sepatu? Ya, beli lagi. Jika saja penyeragaman sepatu hitam ini terjadi di tahun 80-an, suara dengungan lebah dari bawah ini mungkin bisa diredam dengan gertakan dan intimidasi dari aparat keamanan.
Tetapi, penyeragaman sepatu hitam yang sarat kolusi dan nepotisme tanpa malu-malu ini terjadi jelang penutupan tahun 1997. Tahun-tahun ketika keberanian akar rumput sedang pasang, politik “Mega-Bintang” berani terbuka menentang Golkar di panggung kampanye, kiai Madura bersuara lantang menentang politik culas pemilu.
Suara lebah dari keluarga yang diinjak ekonominya oleh sepatu hitam “Tjap Cendana” ini pun merangsek masuk ke halaman depan koran. Menggertak pimpinan kementerian pendidikan dan semua jajaran dinasnya di kota dan kabupaten. Suara keluarga papah yang uang recehnya diisap “konglo palsu” yang tidak punya ilmu dagang itu menjalar ke mana-mana dan menerbitkan keberanian.
Kata Jenderal Soeharto: Masih banyak rakyat Indonesia nggak mampu
Keberanian itu memaksa Ari Sigit “berterus terang” dan ini jarang terjadi dalam kalkulus pedagang nepotis dengan pembeking yang gak kaleng-kaleng.
Kata Ari Sigit, “Saya hanya menawarkan sepatu seragam ke Departemen P dan K. Secara prosedur, rasanya sudah benar. Kalau jualan dari satu sekolah ke sekolah lain, ya pegel. Walau harus lewat Dinas P dan K dan sekolah, tak berarti murid harus membeli. Mereka diberi formulir pemesanan agar kami tahu nomor sepatu mereka. Semula saya juga tak setuju penyeragaman. Saya hanya dagang, jualan sepatu.” (Gatra, 6 September 1997, hlm. 40)
Ari Sigit bisa jadi benar kalau ia datang dari pengusaha “biasa”. Siapa pun juga tahu, sosoknya sebagai “usahawan super” berusia 27 tahun yang bahkan Prajogo Pangestu, Budi Hartono, Anthoni Salim, dan Liem Sioe Liong disatukan pun tak bakal menyainginya (kuasa dan bekingannya). Telunjuknya adalah titah pusat. Dengan sekali tunjuk, apa yang bisa dilakukan pejabat sekelas P & K, juga guru-guru sekolah.
Diksi “menawarkan” hanyalah pasemon dari “keharusan”. Sebagaimana diksi-diksi lain di masa Orba yang bilang begini, tapi maknanya begitu. Mulutnya berucap “mengamanken”, tapi sampai di lapangan beroperasi menjadi “menangkap/menyiksa/memenjarakan”.
Ini kalimat Jenderal Harto yang sampai ke jurnalis via Menko Kesra Azwar Anas: “Tidak menyetujui penyeragaman sepatu secara nasional … masih banyak rakyat Indonesia yang belum mampu, apalagi membeli sepatu seharga 21 ribu rupiah”.
Di koran, pernyataan itu menjadi judul besar di halaman satu: “Presiden tak Setuju Penyeragaman Sepatu: Rekomendasi Dicabut” (Kompas, 29 Agustus 1997, hlm. 1, kolom 7-8). Di bawah berita ini, tampak Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tersenyum lebar dikerumuni jurnalis perihal “mobil nasional” PT Timor Putra Nasional.
Keberanian orang tua siswa “melawan” proyek “sepatu nasional” itu juga membikin jiper keluarga Cendana yang lain. Sepatu hitam cap “OSIS” ini dikait-kaitkan dengan “sepatu GN-OTA”. Gerakan Nasional Orangtua Asuh atau disingkat GN-OTA ini adalah “yayasan” yang dipimpin Siti Halimah Bambang Trihatmodjo, menantu Harto, yang bergerak di bidang beasiswa pendidikan. Bahkan, GN-OTA seperti balik badan menghajar sang cucu dengan mengatakan sepatu yang ditawarkan, aduh, harganya kemahalan.
Gus Ipul, ingat ada kutukan sepatu nasional
Dari Ari Sigit inilah mulai marak pembicaraan perlunya “sepatu nasional”. Jika Tommy Soeharto sudah punya mainan “mobil nasional” sejak 1996, keluarga lain, apalagi sekelas cucu, “pesawat nasional” mungkin terlalu ambisius. Main di “sepatu nasional” mungkin lebih pas. Bedakan dengan “nasional”-nya “susu (murni) nasional” yang didagangkan secara setengah mati oleh pedagang ecer dari gang ke gang kampung itu.
Uang sepatu hitam 21 ribu rupiah ala PT Aryo Nusa Pakarti, sebagaimana disebutkan Presiden Soeharto pada Agustus 1997 itu, jika dikonversikan dengan valuasi saat ini, setara dengan 300 ribu rupiah. Saat kasak-kusuk “sepatu hitam” mengalami pasang lagi di tahun ini, media sosial memperkarakan perencanaan harga sepasang sepatu hitam untuk 39 ribu siswa sebesar 700 ribu rupiah.
Sampai di sini, kita menjadi tahu sepatu hitam siswa bukan sekadar sepatu. Dalam bentang sejarah Indonesia, si sepatu hitam ini bukan sekadar pelengkap seragam nasional yang datang paling akhir, tetapi juga telah menjadi racun doktrin yang harus diterima tanpa perlu lagi menalar mengapa kita harus memakai sepatu berwarna hitam dan apa dosa besar sepatu warna lain bagi scholen ordonnantie.
Di atas dalih “seragam nasional” itu, bercokol apa yang sering disebut “invisible hand”. Tangan-tangan tak terlihat. Rente rakus yang memakan segala-galanya. Dari mesin jahit, sarung, sapi, sembako bansos, dan kini mencuat sepatu hitam.
Lewat esai ini, saya mengingatkan Gus Ipul, pejabat tinggi yang pernah menjadi jurnalis Tabloid DeTIK itu, bahwa “mesin jahit”, “sarung”, “sapi”, dan “sembako bansos” adalah item-item yang identik dengan keluarga fakir yang kemudian mengutuk menteri-menteri sosial pendahulunya. Sepatu (hitam) itu kutukan, lho, Gus. Itu.
Penulis: Muhidin M. Dahlan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Selamat Tinggal Sepatu Bata, Terima Kasih Sudah bikin “Milenial Jelata” Seperti Kami Bisa Merasakan Punya Barang Mewah di Sekolah dan tulisan menarik lainnya di kanal Esai.
