MOJOK.CO – Angka pertumbuhan ekonomi 5% seperti data BPS itu cuma kosmetik. Ia menutupi kondisi sebenarnya yang menyiksa rakyat Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, yaitu tumbuh sebesar 5,12%. Laporan ini meleset dari banyak prediksi para ekonom dan lembaga keuangan dunia seperti IMF. Masing-masing dari mereka memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia gak lebih dari 4 persenan.
Bagi sebagian kalangan, terutama pemerintah dan pendukungnya, laporan BPS menjadi kabar menggembirakan. Pasalnya, ketika situasi ekonomi sulit, mulai dari ketidakpastian global, turunnya harga komoditas ekspor, hingga konsumsi rumah tangga makin tertekan, laporan ini seolah membantah segala skeptisme para ekonom soal ekonomi Indonesia.
Data BPS ini sekaligus memberikan kesan positif bagi global, khususnya investor, agar tidak segan untuk melakukan investasi. Harapannya, persentase atau volume Penanaman Modal Asing (PMA) akan meningkat.
Kita harus skeptis dengan laporan BPS ini
Begini, melihat realita di sektor riil saat ini, saya rasa kita memang perlu skeptis dengan laporan pertumbuhan ekonomi BPS. Sebelumnya, BPS memberikan pernyataan agak konyol dengan menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara dengan Rp20.305 per hari.
Angka tersebut itu sangat konyol. Bayangkan, ketika pengeluaran sehari mencapai Rp30ribu, artinya kamu udah dianggap nggak miskin. Bandingkan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia. Mereka menetapkan negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, ditetapkan sebesar USD8,30 per orang per hari atau sekitar Rp1.512.000 per bulan.
Oleh karena itu, kita harus menyikapi laporan BPS ini perlu dengan sikap skeptis dan kritis. Bukan dari metode perhitungan atau potensi manipulasi data (yang sebagian ekonom beranggapan telah dilakukan oleh BPS), tapi lebih kepada cara menginterpretasikan persentase pertumbuhan ekonomi ini. Kita perlu melihatnya secara holistik dan membandingkannya dengan fakta secara empirikal.
Membandingkan data BPS dengan fakta
Misalnya, sesaat setelah BPS merilis capaian pertumbuhan ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan ekonomi 5,12 % ini didukung oleh dua hal. Pertama, dalam pendekatan pengeluaran, terlihat dari konsumsi rumah tangga yang masih stabil dan kuat yaitu mencapai lebih dari 54%.
Kemudian, dari pendekatan sektoral atau produksi, maka diperlihatkan pada penguatan sektor manufaktur yang punya kontribusi 18,67% terhadap pertumbuhan ekonomi. Catatan ini diklaim jadi yang tertinggi dari 5 sektor utama, yaitu terdiri dari industri pengolahan (manufaktur), pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini berkontribusi setidaknya 63% lebih terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kita tidak boleh menelan pernyataan ini secara mentah. Mari melihatnya dengan landscape yang lebih luas. Pertama, klaim konsumsi yang stabil dan tetap kuat. Didukung dengan inflasi inti (keseluruhan yang masih rendah yaitu 2,8%). Yah, dengan begitu jelas tetap kuat karena komposisi volume pembelian masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap tinggi bahkan bertambah.
Beras, minyak goreng, dan pengeluaran pokok lainnya tetap jadi pengeluaran rutin oleh masyarakat. Terlebih, realisasi bansos atau bantuan tunai tetap tinggi di kuartal II sehingga menopang konsumsi menengah-bawah.
Ini yang membuat secara persentase terlihat positif, tapi perlu diperhatikan bahwa persentase ini menghitung volume atau jumlah barang/jasa yang dikonsumsi. Bukan nominal riil yang dikeluarkan. Jadi di sini nggak mempertimbangkan tentang efek kenaikan harga secara empiris. Makanya, kita kudu skeptis sama data BPS.
Pada kenyataannya, harga bahan pokok, terutama pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data inflasi agregatnya memang 2,8%, tapi khusus untuk pangan, inflasi nyatanya mencapai 3,75 persen sekian. Artinya masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan pokok.
Baca halaman selanjutnya: Angka BPS yang mencurigakan.
