MOJOK.CO – Beasiswa LPDP memang gratis, tetapi di tengah menjamurnya kelas persiapan berbayar, peluang untuk mendapatkannya seolah makin mudah bagi mereka yang punya uang.
Beasiswa LPDP menjanjikan kuliah yang nyaris sepenuhnya ditanggung negara. Namun, jalan untuk mendapatkannya kini dikelilingi berbagai layanan berbayar: kelas menulis esai, bedah berkas, simulasi wawancara, hingga pendampingan personal bersama awardee atau alumni.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memang menjadi salah satu program beasiswa paling bergengsi di Indonesia. Pembiayaannya mencakup kebutuhan akademik, seperti biaya kuliah, pendaftaran, dan penelitian, sekaligus kebutuhan nonakademik berupa tunjangan hidup, asuransi kesehatan, dana kedatangan, serta tiket keberangkatan dan kepulangan.
Tidak mengherankan jika peminatnya terus meningkat. Pada 2025, LPDP mencatat 79.126 pendaftar. Jumlah tersebut meningkat 32,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak layanan beasiswa LPDP dibuka pada 2013.
Di tengah biaya pendidikan yang terus meningkat dan pasar kerja yang makin tidak pasti, beasiswa tidak lagi hanya dipandang sebagai bantuan untuk melanjutkan kuliah. Bagi banyak anak muda, LPDP adalah jalan untuk memperbaiki peluang kerja, memperluas jejaring, dan menaikkan posisi sosial. Terutama bagi mereka yang tidak mungkin membiayai sendiri pendidikan magister atau doktoral.
Masalahnya, jumlah pendaftar terus bertambah, sedangkan penerima beasiswa tetap terbatas. Seleksinya juga makin ketat, terlebih setelah LPDP menetapkan bidang-bidang studi tertentu sebagai prioritas. Para pendaftar pun merasa tidak cukup hanya membaca buku panduan dan memenuhi persyaratan administrasi.
Mereka perlu mengetahui cara menyusun esai, menghadapi wawancara, dan meyakinkan penyeleksi bahwa dirinya pantas dibiayai negara. Kebutuhan itulah yang kemudian melahirkan pasar baru di sekitar LPDP.
Pendampingan beasiswa menjadi layanan komersial
Seminar dan pendampingan persiapan beasiswa sebenarnya bukan hal baru. Perguruan tinggi, komunitas pendidikan, serta organisasi alumni seperti Mata Garuda rutin mengadakan kegiatan berbagi informasi secara gratis. Para peserta dapat mendengarkan pengalaman penerima beasiswa, mempelajari tahapan seleksi, dan bertanya mengenai kehidupan selama studi.
Namun, belakangan pendampingan beasiswa juga berkembang menjadi layanan komersial. Sejumlah awardee dan alumni menawarkan kelas menulis esai, pemeriksaan dokumen, simulasi wawancara, serta konsultasi personal. Status sebagai penerima LPDP menjadi bagian penting dari promosi: mereka pernah lolos sehingga dianggap memahami cara untuk mengantarkan orang lain menuju keberhasilan serupa.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara berbagi pengalaman, memberikan pendampingan profesional, dan mengomersialisasikan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh melalui program beasiswa publik.
Jika dikorelasikan dengan salah satu komitmen awardee LPDP untuk berkontribusi kepada Indonesia yang tertuang dalam esai sebagai salah satu persyaratan wajib, praktik mengomersialisasikan pengetahuan mengenai akses beasiswa menjadi hal yang problematis.
Etiskah penerima beasiswa dari dana publik membuat kelas berbayar
Jika seseorang memperoleh beasiswa dari dana publik, maka muncul pertanyaan etis: sejauh mana pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari ekosistem beasiswa publik boleh dikomersialisasikan kembali kepada calon penerima?
Membludaknya minat anak muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari ketidakpastian ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja. Dalam situasi ini, beasiswa tidak lagi dipandang sekadar sebagai fasilitas pendidikan.
Beasiswa juga menjadi jalan untuk memperluas peluang ekonomi dan memperbaiki posisi sosial. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama mereka yang tidak mampu membiayai kuliah secara mandiri, beasiswa dapat menjadi instrumen penting bagi mobilitas sosial vertikal.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap informasi beasiswa terus meningkat. Karena itu, praktik mengomersialisasikan pengetahuan dan strategi untuk memperoleh beasiswa patut dipertanyakan.
Kemampuan menyusun esai, menghadapi wawancara, dan memahami mekanisme seleksi dapat menentukan peluang seseorang untuk lolos. Ketika pendampingan semacam itu hanya tersedia melalui layanan berbayar, kesenjangan pun muncul.
Ketika pengetahuan tersebut hanya dapat diakses melalui layanan berbayar, muncul persoalan mengenai sejauh mana praktik tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan akses bagi mereka yang justru paling membutuhkan beasiswa sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi.
Mengapa penerima beasiswa LPDP membuka kelas berbayar?
Guy Standing menggunakan istilah “prekariat” untuk menjelaskan kelompok yang hidup dalam ketidakpastian pekerjaan, pendapatan, dan jaminan sosial. Pendidikan tinggi tidak selalu membebaskan seseorang dari keadaan tersebut.
Seseorang dapat memiliki gelar, pengetahuan, dan jejaring internasional, tetapi tetap menghadapi pekerjaan kontrak, pendapatan tidak menentu, atau karier yang tidak sesuai dengan keahliannya.
Dalam keadaan seperti itu, pengalaman lolos LPDP menjadi modal yang dapat diubah menjadi penghasilan. Status awardee, pengetahuan mengenai tahapan seleksi, serta pengalaman menulis esai dan menjalani wawancara mempunyai nilai jual.
Membuka kelas pendampingan pun menjadi salah satu cara memperoleh pemasukan di tengah ketidakpastian karier.
Akan tetapi, penjelasan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan semua bentuk komersialisasi. Memahami alasan ekonomi di balik suatu praktik berbeda dengan menganggap praktik tersebut selalu etis.
Masalah utamanya tetap sama: program yang dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan berisiko dikelilingi industri yang membuat sebagian orang memiliki bekal lebih lengkap hanya karena mampu membayar.
Jangan sampai beasiswa LPDP gratis, tetapi jalannya mahal
Membuka kelas pendampingan beasiswa berbayar dapat menjadi cara untuk memperoleh penghasilan. Para awardee mengubah pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan status mereka menjadi modal ekonomi. Praktik ini tidak otomatis benar secara etis.
Namun, persoalan tersebut juga tidak dapat dipandang sekadar sebagai bentuk keserakahan atau sikap oportunis. Masalah kelas berbayar jauh lebih rumit daripada sekadar komersialisasi informasi beasiswa.
Awardee berhak memperoleh penghasilan dan memanfaatkan kompetensinya secara profesional. Komitmen untuk berkontribusi kepada Indonesia juga bukan kewajiban untuk bekerja secara gratis. Mereka tidak harus mengorbankan kebutuhan ekonominya sendiri.
Meski begitu, praktik tersebut tetap memiliki batas etis. Pengetahuan tentang akses terhadap fasilitas publik seharusnya tersedia secara setara. Persoalan muncul saat pengetahuan itu hanya dapat diperoleh oleh orang yang mampu membayar.
Padahal, sebagian pendaftar menjadikan beasiswa sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi. Di sinilah letak ironinya. Program yang dirancang untuk memperluas kesempatan justru melahirkan pasar baru di sekitar kesempatan tersebut.
Pada akhirnya, kritik tidak seharusnya hanya diarahkan kepada awardee atau alumni. Negara juga memiliki tanggung jawab. Negara perlu memikirkan kesejahteraan dan keberlanjutan karier para penerima beasiswa.
Dengan begitu, mereka dapat menggunakan ilmu dan keahliannya untuk mendukung pembangunan. Negara tidak cukup hanya membiayai pendidikan mereka. Negara juga perlu menyediakan ruang agar mereka dapat berkarya dan menjalani kehidupan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan.
Penulis: Indah Sari Rahmaini
Editor: Agung Purwanono
BACA JUGA: Beasiswa LPDP 80 Persen ke STEM: Negara Ingin Membuat Robot Tanpa Jiwa?
