MOJOK.CO – Beasiswa LPDP yang kini 80 persen dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM) memunculkan kekhawatiran: Indonesia sedang membuat pabrik robot tanpa jiwa.
Isu yang merebak sejak pertengahan tahun lalu tentang fokus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang 80 persen alokasinya ke saintek akhirnya menjadi kenyataan. Kamis (15/1/2025), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 80 persen kuota beasiswa LPDP dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Alasannya: mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedengarannya visioner, progresif, bahkan futuristik. Tapi tunggu dulu. Apakah kita sedang membangun bangsa yang cerdas, atau sekadar pabrik robot tanpa jiwa?
Mari kita jujur. Kebijakan ini seperti memutuskan membangun rumah hanya dari beton dan besi, tanpa jendela, tanpa taman, tanpa ruang tamu untuk ngobrol. Kuat, mungkin. Fungsional, bisa jadi. Tapi layak huni? Diragukan.
Kuota beasiswa LPDP seharusnya belajar dari sejarah
Sejarawan sains Lorraine Daston dalam artikel monumentalnya di jurnal KNOW (2017) mempertanyakan bagaimana klasifikasi dan hierarki berbagai jenis pengetahuan disusun dalam sejarah.
Ia mengajukan pertanyaan krusial: mengapa di Paris abad ke-13, teologi dianggap lebih tinggi dari matematika? Mengapa di Tiongkok era Ming, etika Konfusian lebih prestisius ketimbang manufaktur sutra? Dan mengapa sekarang, sains dan teknologi ditempatkan di atas humaniora?
Daston mengingatkan kita bahwa hierarki ini bukan natural atau alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial dan politik. Dan konstruksi ini selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan.
Ketika negara mengatakan 80 persen beasiswa untuk STEM, negara sedang membuat pernyataan epistemologis dan politik sekaligus: pengetahuan yang “berguna” adalah pengetahuan yang bisa diukur, dihitung, dan dimonetisasi. Sisanya? Kemewahan.
Ini bukan sekadar soal angka atau kuota. Ini soal bagaimana negara mendefinisikan “kemajuan” dan jenis pengetahuan apa yang layak mendapat dukungan publik.
STEM bukan segalanya, segalanya bukan STEM
Tidak ada yang salah dengan STEM. Kita butuh insinyur untuk membangun jembatan, dokter untuk menyembuhkan penyakit, dan ilmuwan data untuk mengelola informasi. Tapi apakah kita lupa bahwa teknologi tanpa etika adalah bom waktu?
Bahwa jembatan tanpa perencanaan sosial bisa jadi monumen kesia-siaan? Bahwa data tanpa interpretasi humanistik hanya angka kosong?
Sejarah sudah membuktikan. Bom atom diciptakan oleh fisikawan brilian, tapi keputusan menjatuhkannya ke Hiroshima dan Nagasaki adalah soal politik, etika, dan kemanusiaan.
Facebook dan media sosial dibangun oleh jenius teknologi, tapi dampak polarisasi, hoaks, dan gangguan mental yang ditimbulkannya adalah wilayah sosiologi, psikologi, dan komunikasi.
Daston dalam artikelnya mengkritik narasi “Scientific Revolution” yang eurosentris—gagasan bahwa sains modern Barat menciptakan “Great Divide” yang memisahkan peradaban maju dari yang tertinggal.
Narasi ini menyesatkan karena mengabaikan mutual constitution antara berbagai bentuk pengetahuan. Sains tidak berkembang dalam vakum. Ia berkembang melalui dialog dengan filsafat, agama, seni, dan politik. Ketika kita memutus dialog itu dengan mendominasi STEM, kita justru melemahkan sains itu sendiri.
Dengan mengalokasikan 80 persen beasiswa LPDP untuk STEM, pemerintah secara implisit mengatakan: ilmu sosial dan humaniora tidak penting. Atau setidaknya, tidak sepenting STEM.
80 persen beasiswa LPDP untuk STEM adalah diskriminasi terstruktur
Kebijakan ini adalah diskriminasi terstruktur. Ya, terstruktur. Bukan karena ada yang secara eksplisit melarang mahasiswa sosial-humaniora mendapat beasiswa, tapi karena sistem dirancang sedemikian rupa sehingga peluang mereka mengecil drastis.
Dari setiap 100 kursi beasiswa LPDP, hanya 20 yang tersisa untuk ratusan ribu mahasiswa ilmu politik, sosiologi, sastra, filsafat, hukum, komunikasi, dan puluhan disiplin ilmu lainnya.
Ini seperti mengatakan kepada generasi muda: “Kalau mau sukses dan mendapat dukungan negara, jangan jadi pemikir, jangan jadi pengkritik, jangan jadi seniman. Jadilah teknisi.”
Ironinya, Indonesia justru sedang mengalami krisis pemikiran kritis. Hoaks merajalela karena literasi media lemah. Korupsi sistemik terjadi karena pemahaman etika dan hukum minim.
Konflik sosial merebak karena dialog antarbudaya tidak terbangun. Solusinya bukan algoritma machine learning atau reaktor nuklir, tapi pendidikan sosial-humaniora yang kuat.
Daston juga menekankan pentingnya memahami “boundaries” atau batas-batas antara berbagai bentuk pengetahuan. Ketika negara secara artifisial memperkuat batas antara STEM dan sosial-humaniora melalui alokasi 80:20, negara sedang menciptakan silo-silo pengetahuan yang berbahaya.
Padahal, persoalan-persoalan kompleks abad ke-21—perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial—membutuhkan pendekatan lintas disipliner yang melampaui batas-batas artifisial tersebut.
Indonesia tertinggal karena korupsi merajalela, bukan karena kurang insinyur
Pemerintah bilang kita perlu mengejar ketertinggalan dalam studi bidang sains dan teknologi atau saintek. Tapi ketertinggalan yang mana? Indonesia tidak tertinggal karena kurang insinyur. Indonesia tertinggal karena korupsi merajalela, birokrasi tidak efisien, dan masyarakat tidak kritis. Semua itu adalah persoalan yang solusinya ada di ranah ilmu sosial.
Siapa yang akan menganalisis kebijakan publik jika kita hanya punya data scientist tanpa policy analyst? Siapa yang akan memediasi konflik agraria jika kita hanya punya arsitek tanpa antropolog? Siapa yang akan menjaga keberagaman budaya jika kita hanya punya programmer tanpa sejarawan?
Yang lebih mengerikan lagi, kebijakan ini mengirim pesan bahwa pemikiran kritis, refleksi filosofis, dan sensitivitas budaya adalah kemewahan yang tidak perlu dibiayai negara. Padahal, justru inilah fondasi peradaban yang sehat. Teknologi tanpa filsafat melahirkan distopia. Kemajuan tanpa etika melahirkan bencana.
Artikel Daston juga mengingatkan kita tentang peran “failure and ignorance” dalam pembentukan pengetahuan. Sains berkembang bukan hanya melalui kesuksesan, tapi juga melalui kegagalan dan pengakuan atas ketidaktahuan.
Namun, dalam narasi developmentalis seperti yang dianut pemerintah saat ini, kegagalan dianggap tabu, dan ketidakpastian harus dieliminasi. Padahal, justru ilmu sosial-humaniora yang mengajarkan kita untuk nyaman dengan ambiguitas, untuk menghadapi kompleksitas tanpa jatuh ke dalam solusi teknis yang simplistis.
Universitas dengan keunggulan sosial-humaniora semakin terpinggirkan karena ditinggalkan LPDP
Kebijakan 80:20 ini juga akan memperdalam ketimpangan struktural. Kampus-kampus dengan program STEM yang kuat akan semakin kuat. Universitas dengan keunggulan di sosial-humaniora akan semakin terpinggirkan. Mahasiswa dari jurusan eksakta akan semakin percaya diri melamar beasiswa, sementara mahasiswa sosial-humaniora akan berpikir dua kali sebelum mencoba.
Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan generasi yang pincang: kuat di satu kaki, lemah di kaki lainnya. Indonesia akan punya banyak engineer yang pintar membangun infrastruktur, tapi minim pemikir yang mampu mempertanyakan: infrastruktur untuk siapa? Pembangunan untuk apa? Kemajuan menuju ke mana?
Lebih jauh lagi, kebijakan ini mengabaikan apa yang Daston sebut sebagai “mutual constitution” dari berbagai bentuk pengetahuan. STEM dan sosial-humaniora tidak berkembang secara terpisah, melainkan saling membentuk satu sama lain.
Misalnya, perkembangan statistik di abad ke-19 tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan negara modern untuk mengelola populasi (biopolitik). Perkembangan ilmu komputer tidak bisa dipisahkan dari teori informasi yang berakar pada linguistik dan filsafat bahasa. Ketika kita memutus konstitusi mutual ini, kita melemahkan kedua-duanya.
Jalan keluar: keseimbangan, bukan dominasi
Yang Indonesia butuhkan bukan dominasi STEM atas sosial-humaniora, tapi keseimbangan. Bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Singapura tidak maju karena hanya fokus di STEM. Mereka maju karena membangun ekosistem pendidikan yang holistik, di mana sains dan humaniora berjalan beriringan.
Jika pemerintah benar-benar ingin mengejar ketertinggalan, alokasi LPDP seharusnya 50:50, atau minimal 60:40. Beri ruang yang adil untuk semua disiplin ilmu.
Biarkan mahasiswa filsafat, sastra, dan komunikasi juga mendapat kesempatan sama untuk belajar di luar negeri, membawa perspektif baru, dan memperkaya wacana intelektual Indonesia.
Daston menutup artikelnya dengan menekankan bahwa history of knowledge harus melampaui history of science—bukan menggantikannya, tapi memperkayanya. Sama halnya, Indonesia harus melampaui fetisisme STEM—bukan menghapusnya, tapi menempatkannya dalam ekosistem pengetahuan yang lebih luas dan seimbang.
Karena pada akhirnya, bangsa yang maju bukan bangsa yang hanya pandai membuat robot, tapi bangsa yang tahu untuk apa robot itu diciptakan. Dan pertanyaan “untuk apa” itu, sejak dulu hingga sekarang, adalah wilayah filsafat, sosiologi, dan humaniora.
Negara ini tidak hanya butuh teknisi. Negara ini juga butuh pemikir. Dan pemikir itu tidak lahir dari laboratorium sains, melainkan dari tradisi kritis yang dijaga oleh ilmu sosial dan humaniora.
Wallahu a’lam bisshawab.
Penulis: Subkhi Ridho
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Bencana AI untuk Mahasiswa, UMKM, dan Pekerja Digital karena Harga RAM Makin Nggak Masuk Akal dan artikel lainnya di rubrik ESAI.
