Mohammad Hatta berpandangan Papua tidak perlu dimasukan ke dalam wilayah Indonesia. Pandangannya tersebut disampaikan pada hari kedua Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Kedua yang berlangsung 10-17 Juli 1945. Sidang tersebut membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar (UU), ekonomi, keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Selamat membaca.
Papua Berhak Menjadi Bangsa Merdeka
Oleh Mohammad Hatta
Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat
Pada sidang yang pertama daripada Badan Penyelidik, saya telah mengemukakan permintaan saya yang sederhana tentang batas-batas Indonesia. Waktu itu saya katakan, bahwa saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda.
Kalau itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saya sudah senang. Dahulu saya sudah mengatakan pendapat saya tentang Malaka; bagi saya, saya lebih suka melihat Malaka menjadi negara yang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raya. Akan tetapi kalau sekiranya rakyat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saya tidak melarang hal itu.
Hanya tentang Papua saya dengar kemarin uraian-uraian yang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan ke luar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan yang agak imperialistis.
Kemarin saya dengar teori bahwa Malaka dan Papua diminta supaya masuk tanah air Indonesia berdasarkan strategi.
Saya bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembacaan saya tentang politik internasional, saya mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstellasi politik dalam lingkungan internasional.
Umpamanya Chamberlain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanal melainkan Sungai Rijn. Jadi, jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ke tengah Laut Pasifik.
Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas? Cukupkah tenaga kita untuk menyusun daerah itu semua ke dalam lingkungan tanah air kita?
Oleh karena itu, bagi saya, batas negara bukanlah suatu soal yang dapat ditetapkan secara exact, tetapi hanyalah soal opportunisme dengan doelmatigheid, yaitu tujuan yang tepat.
Tujuan kita yang tepat itu, ialah lingkungan Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda. Itulah yang tepat, pun berhubungan dengan politik internasional. Itulah suatu kebulatan yang harus diakui dahulu. Hanya yang menjadi pembicaraan sekarang ialah pemindahan dari tangah Belanda kepada kita, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Nippon.
Selain daripada itu, kita harus hati-hati memakai teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Mr. Muh. Yamin kemarin tentang tumpah-darah, yang disebutkan dalam bahasa Jerman Kultur und Boden.
Itu berbahaya sekali, karena akibat dasar imperialisme yang dimajukan oleh Jerman itu dapat kita lihat, ialah bahwa perasaan tidak puas meluap keluar dan mau menjajah Oostenrijk dan Ceko-Slowakia. Akhirnya Jerman mengalami akibat daripada nafsu tadi.
Maka hendaklah kita mengajak pemuda-pemuda kita—saya sendiri menghargai pemuda-pemuda kita—akan tetapi hendaklah kita mengajak pemuda kita berpikir secara realistis sedikit dan menghilangkan nafsu yang mau meluap ke luar, mengubah tujuannya menjadi meluap ke dalam, membangunkan negara dengan sebaiknya dan mempertahankan negara kita dengan sehebat-hebatnya.
Bagi saya, terutama untuk pemuda kita, hendaklah ditujukan minat kepada pertahanan negara. Karena itu maka bagi saya, hal itu hanyalah ini cuma soal doelmatigheid saja, tujuan yang tepat.
Papua, seperti dikatakan kemarin oleh Mr. Muh. Yamin, menurut penyelidikan akhir tentang ethnogolic adalah sebangsa dengan bangsa Indonesia. Mungkin penyelidikan itu betul, tetapi saya belum dapat menerimanya oleh karena kalau kita tinjau dari ilmu pengetahuan—saya banyak terpengaruh oleh tinjauan dari ilmu pengetahuan—maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak percaya.
Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang menyatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya.
Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia. Maka jangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita di sebelah timur banyak bercampur dengan bangsa Melanesia, seperti juga bangsa Indonesia di sebelah tengah dan barat bercampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah nasib bangsa-bangsa yang hidup di tengah pergaulan internasional, bercampur dengan bangsa-bangsa lain.
Jadi, janganlah tanah Papua kita dasarkan pada keadaan yang kita dapat di timur, yaitu campuran antara bangsa Indonesia dengan bangsa Melanesia. Mungkin, kalau kita mencari persatuan asal, kita tidak melihat Melanesia, tetapi Polinesia, yang lebih jauh letaknya, ditengah-tengah kepulauan Pasifik.
Maka saya katakan di sini, bahwa baiklah kita mengambil pendirian yang doelmatig saja dahulu, yang tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Dai Nippon, dan bahwa yang akan dimerdekakan ialah apa yang disebut To Indo, yaitu Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua.
Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bangsa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa merdeka, akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup, untuk mendidik bangsa Papaua sehingga menjadi bangsa yang merdeka.
Kemarin dikemukakan pula, saya hendak berhati-hati, oleh saudara Abd. Kaffar tentang darah yang dikurbankan; saya kira para prajurit Nippon juga banyak mengurbankan darahnya untuk mengusir imperialisme Barat dari Papua, Salomon, dan daerah-daerah lain.
Janganlah kita memikirkan kita sendiri saja, akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan bagaimana status daerah yang bukan tuntutan kita dulu.
Saya dasarkan batas Indonesia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu tidak lebih daripada Indonesia atau daripada Hindia Belanda dulu, malahan dari dulu, ketika duduk dalam Perhimpunan Indonesia, saya sendiri mau mengurangi daerah itu. Bagian Papua saya serahkan kepada orang lain.
Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon memberikan Papua yang dulu di bawah Pemerintahan Belanda kepada Indonesia, saya tidak berkeberatan, hanya saya tidak menuntutnya dan kalau sekiranya bagian Papua itu ditukar-tukar dengan Borneo Utara, saya tidak keberatan, malah bersyukur, karena, seperti saya katakan dahulu, saya tidak minta lebih daripada tanah air Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda, tetapi kalau ditukar memang merupakan satu kebulatan.
Kemarin tepat Mr. Yamin mengatakan agar janganlah hendaknya di tanah air kita ada enclaves, yaitu bagian yang di dalam tangah orang asing. Seperti dahulu juga saya mengatakan hendaknya itu diserahkan kepada kebijaksanaan Dai Nippon.
Sukar juga soal Pulau Timor yang sebagian dikuasai oleh Portugal tidak bisa itu kita putuskan di sini, kita tidak mau bertindak begitu. Kita menurut status internasional. Biarlah kita serahkan hal itu kepada Dai Nippon.
Memang, kita ingin melihat juga agar enclaves itu hendaknya janganlah ada, tetapi buat sementara soal itu baiklah diserahkan kepada Pemerintah Balantentara untuk dibereskan.
Marilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional yang tetap yaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saya sendiri tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita.
Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakyat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi janganlah dituntut oleh pihak Indonesia. Seolah-olah kita sebelum merdeka, sudah menganjurkan politik imperialisme: mau ini, mau itu.
Jadi, mengenai Malaka, kalau rakyat Malaka sendiri mau bersatu dengan kita, kita terima mereka dengan dua belah tangan terbuka. Tetapi saya kemukakan di sini janganlah kita mengeluarkan alasan-alasan yang agak menyerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri.
Seumur hidup kita menentang imperialisme, janganlah kita memberi kepada pemuda kita anjuran atau semangat imperialisme, semangat “meluap ke luar”. Marilah kita mendidik pemuda kita, supaya semangat imperialisme meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam, yang memang masih banyak harus diperkuat dan disempurnakan. Sekianlah Tuan Ketua keterangan saya tentang batas Indonesia.
***
Disarikan dari pandangan Mohammad Hatta dalam rapat BPUPKI pada 11 Juli 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In, Pejambon, Gambir, Jakarta. Paparan ini dinukil dari Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Jakarta: Sekertariat Negara RI, 1995, hlm. 146—149)
Pandangan Mohammad Hatta ini ditanggapi oleh Ir Soekarno pada hari yang sama. Tanggapan Ir Soekarno akan dimuat Mojok.co di esai edisi berikutnya.
Penulis: Mohammad Hatta
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Marco Kartodikromo: Sama Rasa dan Sama Rata dan Arsip lainnya di rubrik ESAI.