MOJOK.CODengan total tunjangan dan gaji anggota DPR “hanya” Rp62 juta sekian, bagaimana bisa mereka menutup ongkos modal kampanye sebelumnya?

Kalau saya ditanya oleh Shen Long (itu lho, naganya Dragon Ball) lalu diberi dua pilihan permintaan kayak gini: situ mau jadi anggota DPR atau jadi Presiden?

Maka jelas, saya tak perlu pikir panjang menjawab, “Jadikan saya anggota DPR sekarang, Shen Long!”

Mungkin kamu berpikir, apa enaknya jadi anggota DPR? Masih mending kalau jadi Ketua atau Wakil Ketua DPR, lumayan terkenal, lah kalau cuma kroco? Dikenal juga cuma 5 tahun sekali saat mau Pemilu. Itu pun bisa jadi cuma terkenal di dapilnya doang.

Beberapa orang mungkin menilai menjadi Presiden lebih enak, karena berada di ujung kekuasaan tertinggi pemerintahan. Tapi jangan lupa, Presiden adalah orang pertama yang akan diserang jika pemerintah sedang tidak berjalan dengan baik.

Lah, memang anggota DPR tidak bakal kena protes juga? Iya sih, jadi anggota DPR juga bakal kena. Nyatanya beberapa minggu ke belakang, semua aksi mahasiswa dan pelajar sasaran protesnya kebanyakan ke DPR.

Hanya saja, tidak seperti Presiden yang satu orang doang, jadi anggota DPR itu agak enak karena bergerombol. Dengan bergerombol pula (sampai 575 orang lagi) perasaan merasa “diprotes” itu jadi terbagi dengan anggota lainnya. Jadi beban kesalahannya jadi bisa terbagi gitu. Nggak merasa salah-salah banget. Ramai-ramai ini.

Sudah begitu, menjadi anggota DPR tidak punya batas periode jabatan. Asalkan bisa terpilih lagi di periode selanjutnya, situ bisa kok jadi anggota DPR selama yang situ mau. Terus aja sampai klarinet raksasa ditiup.

Selain itu, hal menggiurkan lainnya adalah soal tunjangan dan gaji anggota DPR. Kalau mau ditotal, pendapatan DPR RI dari gaji dan segala macam tunjangannya yang bejibun itu, mereka bisa kantongi duit resmi per bulan sebesar Rp62 juta sekian.

Angka ini jelas kecil banget kalau dilihat dari modal yang harus dikeluarkan calon anggota DPR saat kampanye dalam Pileg. Kalau mengutip hasil disertasi Pramono Anung yang meneliti biaya politik calon anggota DPR 2009-2014 pada Pemilu 2009, rata-rata mereka habis di kisaran Rp300 juta sampai 6 miliar.

Sedangkan pada Pemilu 2014, kalau merujuk riset LPEM UI, rata-rata bacaleg DPR perlu dana Rp1,18 miliar. Dan angka tersebut adalah angka rata-rata dari bacaleg yang cuma modal Rp787 juta sampai bacaleg yang modal sampai Rp9,3 miliar hanya untuk kampanye saja.

Baca juga:  Ketika Namamu Fahri Hamzah dan Mahasiswa Sedang Mendemo Fahri Hamzah

Tentu saja hitung-hitungan ini semakin membesar untuk Pemilu 2019. Jika mengutip laporan di Beritagar kenaikan bisa naik sampai 10 kali lipat. Artinya kalau ada bacaleg yang kemarin modal Rp1 miliar di Pemilu 2014, pada Pemilu 2019 mereka bisa keluar sampai Rp10 miliar untuk biaya politik. Ebuset.

Tentu saja angka ini jadi tidak mashook logika saya sebagai rakyat kecil nan kere ini. Dengan pendapatan “hanya” Rp62 juta sekian, bagaimana bisa mereka menutup ongkos modal pada kampanye sebelumnya?

Padahal kalau dihitung secara sederhana, total pendapatan anggota DPR dari jalur resmi itu berarti (62 juta x 12 bulan) x 5 tahun masa jabatan, maka akan ketemu Rp3,7 miliar doang. Kalau ada anggota DPR yang keluar duit Rp4-9 miliar waktu kampanye kemarin, ya kukut gasik alias bangkrut dong?

Okelah, saya tahu, pasti situ curiga. Dengan biaya politik sebesar itu, dibandingkan dengan pendapatan yang “serendah” itu, maka wajar belaka kalau publik merasa “biasa aja” kalau mendengar berita ada banyak oknum anggota DPR yang terciduk KPK.

Ya gimana? Duit modal sama pendapatannya nggak sebanding. Wajar dong para koruptor itu curi duit negara?

Lho, lho, lho, kok kalian sudah suudzon gitu aja sih sama wakil rakyat kita yang amat terhormat ini? Biasakan berprasangka baik dulu, Markonah. Ndak baik buat kesehatan jiwa kita sebagai rakyat kere yang bisa-bisa dianggap sebagai beban negara ini.

Begini. Kita sebaiknya jangan terkecoh hanya dengan total gaji anggota DPR Rp62 juta tersebut. Sejatinya, ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak selalu diumbar dan kurang populer di publik. Dari yang sepele seperti gaji ke-13 sampai dana penyerapan (reses).

Untuk dana reses saja, terhitung ada sampai 4 kali reses dalam satu tahun. Duit itu kalau ditotal per tahun bisa sampai ratusan juta. Pada tahun 2013, duit dari reses saja totalnya sampai Rp118 juta. Coba sekarang bayangin, kalau disesuaikan dengan inflasi pada 2019, sudah naik berapa kali lipat uang reses itu?

Ini belum dengan dana insentif legislatif untuk setiap anggota DPR ketika mereka membahas revisi Undang-Undang.

Yap, benar, Lur. Setiap anggota itu dapat “intensif” lagi kalau mereka lagi rapat RUU.

Jadi, ketika mendengar bahwa RUU KPK kemarin hanya dibahas 15 hari, lalu RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) dibahas hanya 5 hari, itu tandanya wakil rakyat kita di Senayan sedang ingin menghemat duit negara. Nah lho, mulia sekali bukan anggota DPR kita ini?

Baca juga:  Memblejeti Harta Kekayaan Bambang Soesatyo

Di sisi lain, kalau mau merunut dari laporan Liputan 6 per anggota DPR RI pada 2013 itu diduga bisa kantongi duit Rp1 miliar per bulan. Dan ingat, duit sebanyak itu betulan legal, ada aturannya jadi nggak melanggar hukum. Halal pokoknya.

Jika kita pakai patokan dari 2013 itu saja, artinya perkaliannya pun bakal berubah. Artinya (1 miliar x 12 bulan) x 5 tahun masa jabatan, maka akan ketemu Rp60 miliar, Bray. Jadi, selama masa jabatan, anggota DPR benar-benar bisa kok balikin modal kampanyenya.

Dan sekali lagi hal yang harus diingat, itu aja masih memakai patokan pendapatan pada 6 tahun yang lalu. Artinya dana “insentif” yang sekarang bisa saja jauh lebih besar lagi. Kalau modal kampanye Rp5-10 miliar doang mah jelas nggak masalah dong bagi mereka.

Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal kalau sampai ada yang nyeletuk bilang, “Ya mau gimana lagi, kalau ada banyak anggota DPR ketangkap korupsi, lah modal kampanye mereka aja gede banget. Gaji dan tunjangan kecil gitu.”

Ya buat saya sih, kalau ada oknum anggota DPR yang korupsi, ya itu mah karena kemaruk aja sih. Ribet amat dah nyari motifnya segala.

Di sisi lain, kalau melihat laporan kekayaan dari lima Pimpinan DPR RI 2019-2024, kita sebenarnya bisa menyaksikan kalau mereka bisa kok tajir hanya dengan mengandalkan pendapatan legal dari negara.

Lha gimana, Puan Maharani dan Rachmat Gobel saja total kekayaannya sampai 7 kali lipat lebih tinggi dari Presiden Jokowi.

Nih rinciannya:

  1. Puan Maharani Rp363.790.695.900
  2. Azis Syamsudin Rp95.061.154.723
  3. Sufmi Dasco Rp32.196.441.418.
  4. Rachmat Gobel Rp418.984.645.538.
  5. Muhaimin Iskandar Rp14.438.668.348

Sedangkan kekayaan total Presiden Jokowi ada berapa? Cuma di angka Rp50,25 miliar, cuy. Nah lho.

Jadi gimana? Buat kalian yang masih punya cita-cita kepingin jadi Presiden? Plis deh mending pikir ulang sebelum telat. Jadi anggota DPR lebih menjanjikan lho. Udah gitu bisa bolos sama tidur waktu kerja lagi. Nikmat mana lagi coba yang bisa kau dustakan, wahai rakyat kere yang penyabar?


BACA JUGA Gaji Anggota DPR itu Kecil, Tapi Pas Kita Tahu Rasanya Tetap Menyakitkan atau tulisan Ahmad Khadafi lainnya.



Tirto.ID
Loading...

No more articles