Meski sering dibicarakan mungkin sebagian dari kalian tidak mengetahui perbedaan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Singkatnya, perbedaan terletak pada wilayah berlakunya. UMP berlaku untuk seluruh provinsi, sedangkan UMK berlaku untuk satu kabupaten atau kota. Penetapan keduanya biasanya dilakukan oleh Gubernur setiap tahun. Kalau daerah tempatmu bekerja punya UMK, perusahaan wajib memakai angka itu sebagai gaji minimum.
Misalnya kamu baru saja menerima tawaran kerja di Semarang. Perusahaan menawarkan gaji Rp3 juta per bulan. Angka itu terdengar lumayan untuk fresh graduate. Namun, Gubernur Jawa Tengah menetapkan UMK Kota Semarang 2026 sebesar Rp3.701.709. Artinya, tawaran tadi kurang Rp701.709 dari batas minimum. Jadi pilihannya antara kamu bernegosiasi dengan perusahaan untuk mendapatkan besaran UMK atau memilih untuk mencari pekerjaan lain.
Untuk memahami perbedaan UMP dan UMK, mulailah dari definisinya. UMP adalah Upah Minimum Provinsi, yaitu batas gaji terendah yang berlaku di satu provinsi. UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu batas gaji terendah di satu kabupaten atau kota. PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan mewajibkan gubernur menetapkan UMP. Sementara itu, gubernur boleh menetapkan UMK dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.
Kenaikan UMP dan UMK memakai rumus yang sama, yaitu inflasi plus hasil kali pertumbuhan ekonomi dengan alfa. Alfa bergerak di rentang 0,5 sampai 0,9. Karena itu, hasil kenaikannya bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain.. Angka tiap daerah juga berbeda karena penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak setempat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 menegaskan pertimbangan kebutuhan hidup layak itu.
Proses penetapan keduanya melibatkan banyak pihak. Bupati atau walikota mengusulkan angka UMK untuk daerahnya. Dewan Pengupahan, yang berisi unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, memberi rekomendasi. Setelah itu, gubernur menandatangani keputusan akhirnya.
Contoh dalam satu provinsi terlihat jelas di Jawa Tengah. UMP provinsi itu tahun 2026 sebesar Rp2.327.386. Kota Semarang punya UMK Rp3.701.709, sedangkan Kabupaten Banyumas sekitar Rp2,47 juta. Akibatnya, dua pekerja di provinsi yang sama menghadapi batas gaji yang berselisih lebih dari Rp1,2 juta.
Contoh lain. Seorang kasir di Purwokerto menerima gaji Rp2.400.000. Angka itu lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah yang Rp2.327.386. Namun, Purwokerto masuk Kabupaten Banyumas, dan UMK-nya sekitar Rp2,47 juta. Akibatnya, gaji sang kasir tetap kurang sekitar Rp75 ribu per bulan.
Cara Menentukan Gajimu Ikut UMP atau UMK
Kalau kabupaten atau kota tempatmu bekerja punya UMK, perusahaan memakai UMK. Jika tidak ada, UMP provinsi menjadi patokan. DKI Jakarta, misalnya, tidak punya UMK. Pekerja di ibu kota mengacu pada UMP sebesar Rp5,73 juta untuk 2026.
Lokasi tempat kerja menentukan standarnya. Alamat di KTP tidak berpengaruh. Contohnya, kamu tinggal di Demak dan naik motor tiap hari ke kantor di Kota Semarang. Perusahaanmu mengacu pada UMK Kota Semarang. Bila kantor pusat dan tempat kerjamu berada di daerah berbeda, tanyakan ke HRD daerah mana yang menjadi acuan.
Langkah Mengecek Standar Upah Minimum di Daerahmu
Empat langkah berikut bisa kamu selesaikan lewat ponsel dalam sepuluh menit.
1. Pastikan Tahunnya Benar
Upah minimum berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. Angka 2026 tetap berlaku sampai akhir tahun ini. Gubernur belum menetapkan UMP 2027 saat tulisan ini terbit, dan angka barunya berlaku mulai 1 Januari 2027. Serikat buruh mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen. Usulan itu belum menjadi keputusan. Perusahaan perlu menyesuaikan gaji pekerja pada tanggal berlakunya angka baru. Catat bulan Januari di kalender, lalu periksa slip gaji pertamamu di tahun itu.
2. Cari Keputusan Gubernur di Situs Resmi
Buka situs dinas tenaga kerja provinsimu. Ketik “keputusan gubernur upah minimum 2026” di kolom pencarian. Jawa Tengah, contohnya, menetapkan UMP lewat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 dan UMK lewat nomor 505. Keputusan kedua mengatur UMK untuk 35 kabupaten dan kota. Provinsi lain punya nomor keputusan sendiri, jadi cari nama gubernur dan tahun penetapannya. Simpan tautan atau unduh berkasnya untuk bahan diskusi dengan HRD.
3. Bandingkan dengan Slip Gaji dan Kontrak
Ambil slip gaji atau kontrak kerjamu. Cocokkan gaji pokok dengan angka UMK atau UMP tadi. Misalnya, kamu bekerja di Semarang dengan gaji pokok Rp3.500.000. Angka itu masih Rp201.709 di bawah UMK, jadi kamu perlu menanyakan kekurangannya. Tanyakan ke HRD komponen apa saja yang masuk hitungan upah minimum. Kalau gajimu lebih rendah, mulailah dengan bertanya sopan. Apabila jawabannya tidak memuaskan, laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat. Perusahaan yang membayar di bawah upah minimum menghadapi sanksi pidana atau denda. Simpan foto slip gaji dan kontrak sebagai bukti sebelum kamu melapor.
4. Periksa Masa Kerja dan Sektor
Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah itu, gajimu mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Selain itu, sebagian sektor punya upah minimum sendiri, yaitu UMSP di provinsi dan UMSK di kabupaten atau kota. Angkanya tidak boleh di bawah UMP atau UMK.
Satu hal lagi layak kamu catat. Upah minimum menjadi batas bawah untuk pekerja baru. Pekerja berpengalaman layak mendapat gaji di atas angka itu. Contohnya, staf admin di Semarang dengan masa kerja lima tahun layak menawar lebih dari Rp3,7 juta.
Lalu apa itu UMR?
Istilah lama yang masih sering digunakan adalah UMR, atau singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini populer sebelum tahun 2000. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 mengubahnya. UMR tingkat I menjadi UMP, sedangkan UMR tingkat II menjadi UMK. Sejak itu gubernur yang menetapkan angkanya. Perubahan nama ini sudah berjalan lebih dari dua dekade. Aturan pengupahan sesudahnya memakai istilah UMP dan UMK.
Jadi, aturan resmi tidak lagi memakai istilah UMR. Namun, orang tetap menyebutnya dalam obrolan sehari-hari. Kebiasaan ini mirip orang yang menyebut semua air mineral dengan Aqua. Orang tua di kampung pun bertanya, “Gajimu UMR, Nak?” Pertanyaan itu mengukur apakah gajimu layak menurut standar daerah.
Banyak lowongan kerja menulis “gaji sesuai UMR”. Frasa itu terlalu kabur untuk kamu pegang, karena UMR tidak punya angka resmi. Keputusan gubernur memuat UMP dan UMK, tidak memuat UMR. Misalnya, sebuah pabrik di Karawang menulis kalimat tersebut di poster lowongan. Minta HRD menyebut angka rupiahnya dan keputusan gubernur yang menjadi acuan.
***
Upah minimum berfungsi sebagai dasar dan kamu bisa menawar di atasnya kalau pengalaman dan keahlianmu mendukung. Di bawah angka itu, perusahaan tidak punya ruang tawar. Perlu diingat juga, penentuan UMP dan UMK setiap tahun akan membawa dampak bagi para pekerja seperti yang ditulis dalam artikel berjudul “Andai UMK Jogja 2027 naik 9,5%, ini sederet hal positif yang akan pekerja Jogja rasakan” ini.
Banyak pekerja baru menerima tawaran pertama karena takut kehilangan kesempatan. Memahami perbedaan UMP dan UMK bisa membantumu agar lebih percaya diri ketika melakukan negosiasi gaji dengan HRD.