ADVERTISEMENT

Fasilitas yang Diterima Wapres Jika Mengundurkan Diri Ternyata Ada Banyak dan Ditanggung oleh Pajak Rakyat

Foto Istana Negara Bogor (Wikipedia)

Fasilitas wapres resign mencakup pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir, rumah layak, mobil dinas dengan pengemudi, dan biaya kesehatan. UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur semua hak itu selama statusnya berhenti dengan hormat.

Kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan satu pertanyaan menarik. Setelah tidak lagi menjabat, apakah wapres masih menerima gaji dan fasilitas dari negara?

ADVERTISEMENT

Bagi karyawan swasta, mengundurkan diri biasanya berarti menyelesaikan urusan administrasi, menerima paklaring, lalu meninggalkan kantor. Namun, aturan bagi pejabat negara punya ketentuan tersendiri. MPR memang sudah menyatakan kursi wapres kosong, tetapi proses resminya masih berjalan. Karena itu, pembahasan berikut mengacu pada aturan umum mengenai hak mantan wakil presiden.

Fasilitas wapres setelah resign mencakup hak keuangan dan berbagai fasilitas yang diberikan kepada mantan wakil presiden. Salah satu ketentuan penting dalam hal ini adalah status pemberhentian dengan hormat.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1978 Pasal 6 ayat (1),  presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Lalu bagaimana status Gibran yang mengundurkan diri?

Penjelasan dari Pasal 6 menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden yang berhenti atau mengundurkan diri dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali jika menurut sidang MPR menyatakan sebaliknya, pengunduran dirinya dinyatakan sebagai tidak hormat.

Jadi, mengundurkan diri tidak otomatis membuat Gibran kehilangan hak pensiun. Hak tersebut bergantung pada status pemberhentian yang ditetapkan secara resmi. Untuk Gibran, kepastiannya masih menunggu keputusan resmi dari MPR.

Pensiun dan Tunjangan yang Diterima

Gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Setelah berhenti dengan hormat, mantan wapres berhak menerima pensiun dengan jumlah yang sama, atau Rp241,92 juta per tahun.

Pensiun ini berbeda dari pesangon yang biasa diterima karyawan ketika meninggalkan perusahaan. Pesangon umumnya dibayarkan satu kali, sedangkan pensiun mantan wapres diberikan setiap bulan. Pembayarannya dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Jika seorang wapres berhenti pada November, misalnya, pembayaran pensiun dimulai pada Desember.

Selain pensiun, Gibran juga berpotensi menerima beberapa fasilitas.

ADVERTISEMENT

Rumah Kediaman yang Layak

Rumah dinas dan rumah kediaman bagi mantan wakil presiden merupakan dua hal berbeda. Selama menjabat, wapres menggunakan rumah kediaman jabatan milik negara. Setelah berhenti, ia berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pemberian rumah menjadi salah satu bentuk penghargaan negara atas pengabdian selama menjabat.

Contoh pemberian fasilitas serupa terlihat pada mantan Presiden Joko Widodo. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi menerima rumah dari negara di kawasan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, aturan dari Kementerian Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai kriteria rumah yang layak.

Mobil Dinas, Staf, dan Pengamanan

Fasilitas yang diberikan negara tidak berhenti pada rumah. Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh satu kendaraan beserta pengemudinya.

Selain kendaraan, Pasal 11 mengatur hak mantan wapres untuk memiliki staf yang berstatus pegawai negeri. Mereka membantu menjalankan kebutuhan administratif setelah masa jabatan berakhir.

Ada pula fasilitas pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Pengamanan ini menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden.

Kebutuhan Rumah Tangga dan Kesehatan

Biaya rumah tangga juga menjadi bagian dari fasilitas yang ditanggung negara. Mantan wakil presiden berhak memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon rumah kediamannya.

Dengan fasilitas tersebut, mantan wapres tidak perlu pusing memikirkan tagihan bulanan. Tidak berhenti sampai di situ. Negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Artinya, fasilitas kesehatan tersebut mencakup pasangan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tentu saja fasilitas kesehatan yang diterima berbeda dengan BPJS Kesehatan untuk rakyat.

Meski cukup banyak, seluruh fasilitas tersebut tidak berlaku seumur hidup tanpa ketentuan. Hak mantan wakil presiden berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden.

Namun, aturan pensiun juga mengatur kemungkinan pengalihan hak kepada duda atau janda mantan wapres. Dalam kondisi tertentu, hak tersebut bahkan dapat diteruskan kepada anak. Dengan demikian, ketentuan pensiun tidak hanya mengatur penerima utama, tetapi juga ahli warisnya.

Secara umum, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh:

  • Pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
  • Tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri.
  • Biaya air, listrik, dan telepon rumah kediaman.
  • Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
  • Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
  • Satu kendaraan beserta pengemudinya.
  • Staf yang berstatus pegawai negeri.

Apakah Fasilitas Mantan Wapres Masih Layak Dipertahankan?

Bagi sebagian masyarakat, fasilitas yang diterima mantan wakil presiden mungkin terasa berlebihan. Apalagi, sebagai pembayar pajak, masyarakat ikut menanggung biaya berbagai fasilitas tersebut melalui uang negara. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, wajar jika publik mempertanyakan apakah seluruh fasilitas itu masih layak dipertahankan.

Di satu sisi, pemberian fasilitas kepada mantan presiden dan wakil presiden memiliki dasar hukum. Negara memberikan hak tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjabat. Namun, bukan berarti kebijakan ini tidak boleh dievaluasi. Masyarakat sebagai pembayar pajak juga berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

UU Nomor 7 Tahun 1978 sendiri sudah berusia hampir setengah abad. Sementara itu, besaran gaji pokok wakil presiden belum berubah sejak awal 2000-an. Kondisi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk meninjau kembali ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, fasilitas mantan wakil presiden bukan hanya persoalan hak pejabat setelah meninggalkan jabatan. Ada uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, transparansi anggaran dan evaluasi aturan menjadi penting agar pemberian fasilitas tetap memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pembayar pajak.

Terakhir diperbarui pada 17 November 2026 oleh .

Armandoe Gary Ghaffuri

Sehari-hari menganalisis media, sisanya menulis cerita.