Karut-marut sepak bola Indonesia tak kunjung sirna. Faktanya, setelah Tragedi Kanjuruhan, semua terlihat sama saja.
Belum genap satu tahun kejadian pada 1 Oktober 2022 itu, Indonesia tengah disibukkan dalam mengemban tugas sebagai Piala Dunia U-20 2023 pada Juni mendatang. Memang, tidak ada yang salah, Indonesia sudah diamanahi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 sebelum Tragedi Kanjuruhan terjadi.
Secara infrastruktur seperti venue dan stadion bisa dikatakan siap. Namun, secara suprastruktur, tunggu dulu. Nyatanya, banyak masalah yang mencerminkan ketidakpantasan Indonesia dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 U-20 ini.
Kemarin (14/03), Gubernur Bali, I Wayan Koster, resmi mengeluarkan penolakan untuk timnas U-20 Israel yang turut andil dalam kompetisi ini. Lalu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, juga ikut menolak. Alasannya kurang lebih sama, bertentangannya penjajajahan Israel terhadap Palestina dengan UUD 1945.
Dengan ini, FIFA (26/03) mengumumkan bahwa drawing Piala Dunia U-20 yang harusnya dilakukan pada 31 Maret 2023 di Bali resmi ditunda. Hal ini karena munculnya penolakan tersebut. Dengan keputusan ini, maka tugas Indonesia yang diamanahkan oleh FIFA diragukan. Bahkan, muncul wacana bahwa sepak bola Indonesia bakal di-banned oleh induk sepak bola dunia itu.
Lho, kok gitu. Kenapa tidak dari Oktober lalu ?
Daftar Isi
Olahraga dan politik, bisakah “bersatu”?
Saya tahu memang tidak ada korelasinya antara penjajahan Israel terhadap Palestina dengan sepak bola. Penjajahan itu bersifat politik sedangkan Israel kali ini datang untuk nama olahraga. Banyak komentar dari netizen untuk tidak menggabungkan politik dan olahraga.
Bahkan, atlet dari Israel dalam cabang olahraga yang berbeda beberapa kali datang ke Indonesia untuk ikut kejuaraan. Mereka adalah Misha Zilberman (badminton) dan Mikhail Yakovlev (balap sepeda). Hasilnya, tidak ada protes. Wajar, event yang diikuti tidak sebesar piala dunia. Kita tahu bahwa animo masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangatlah besar.
Oleh karena itu, banyak pihak yang menyayangkan kalau sepak bola Indonesia dibekukan FIFA. Saya pribadi bodo amat akan kedatangan timnas U-20 Israel ke Indonesia. Namun untuk ancaman sepak bola Indonesia bisa dibekukan, saya dukung.
Selesaikan Tragedi Kanjuruhan
Seharusnya, beberapa waktu setelah Tragedi Kanjuruhan terjadi atau setelah hasil investigasi dari TGIPF yang dibentuk langsung oleh Presiden itu dilaporkan, sepak bola Indonesia layak dibekukan.
Hasilnya, investigasi membuktikan bahwa banyak kesalahan dalam prosedur keamanan sepak bola kita. Ruwet. Seperti tidak ada koordinasi satu dengan yang lain. Yang penting liga jalan, yang penting cuan.
Mirisnya lagi, Gianni Infantino seperti ikut kikuk. Kedatangannya langsung ke Indonesia dengan niat untuk menyelesaikan masalah tampaknya hanya ucapan kosong. Ia malah ketawa-ketiwi ikut fun football bersama ketum PSSI dkk.
Padahal, banyak orang yang kehilangan keluarganya. 135 nyawa, bukanlah sekedar angka. Sebanyak itu nyawa hilang sia-sia karena ketidakseriusan manusia.
Apakah selesai di situ?
Tidak. Tersangka, mantan direktur PT. LIB, bisa bebas. Dua aparat yang menembakkan gas air mata ke tribun penonton bebas. Ajaib, hakim berkata bahwa yang salah adalah angin. Luar biasa!
Wajar saja, jika sepak bola Indonesia tidak akan ke mana-mana. Sepak bola di negeri ini berutang nyawa. Badminton dan balap sepeda apa ada?
Kalau saya, sih, dengan cara seperti itu, rasanya belum pantas kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kalau saya, lho, ya.
Olahraga dan politik
“Olahraga dan politik jangan digabung, dong”, mereka bilang .
Apa kalian lupa kalau ketum PSSI saat ini juga sedang menjabat sebagai menteri dalam kabinet kerja? Organisasinya saja sudah memberikan contoh bahwa politik dan olahraga itu digabung tidak apa-apa. Padahal jelas apa kata Bapak Pendidikan kita, “Ing ngarsa sung tuladha. Ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.”
Maka, jangan salahkan apabila ada yang mencampurkan politik dan olahraga. Organisasinya saja begitu. Dan, jangan salahkan juga kalau ada orang lain dari politik yang ikut-ikut mencampurkannya dengan olahraga. Toh, jika kita buka kembali bagaimana proses kongres luar biasa PSSI kemarin. Bukannya sarat dengan politik, juga? Karut-marut lagi, kan?
Sepak bola yang baik tentunya dibangun dengan sistem yang baik dimulai dari para pengurus organisasinya. Kalau saya, sih, dengan cara seperti itu, rasanya belum pantas kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kalau saya, lho, ya..
Nasib para pelaku sepak bola
“Kalau dibekukan, kasihan nanti para pemain, pelatih, wasit, dan mereka yang hidup dari sepak bola”, kata mereka.
Mungkin, saya siap dianggap egois dengan menyetujui bahwa sepak bola Indonesia pantas dibekukan. Sebab, hati saya belum sampai apabila sepak bola Indonesia berjalan lagi dengan sorak gembira apabila keadilan bagi keluarga 135 nyawa tak kunjung ada.
Entah, kenapa saya tidak bisa move on dari kejadian itu dan kita lanjutkan hidup dengan senang. Menonton sepak bola Indonesia dengan santai dan ikut euphoria. Semoga hanya saya saja. Kalau banyak orang seperti saya nanti akan repot. Tidak bisa diajak move on. Sepak bola Indonesia tidak akan maju-maju kalau begitu.
Saya mungkin egois karena hanya memikirkan keluarga korban yang ditinggalkan dalam Tragedi Kanjuruhan yang seperti dipermainkan oleh negara sendiri. Ke sana-kemari seperti pendulum yang tidak bertemu akhirnya. Mungkin akan lebih mudah mencari jarum di tumpukan jerami daripada mencari keadilan di negeri sendiri.
Kata orang, rezeki bisa dicari. Namun banyak yang lupa, bahwa bagi mereka, keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, kehilangan sanak keluarga tidak bisa lagi dicari atau diganti. Gegap gempita Piala Dunia U-20 rasanya tidak perlu ada di sini. Jangankan Piala Dunia, liga sepak bola negeri saja belum pantas berjalan jika Tragedi Kanjuruhan belum tuntas.
Di sisi lain, di luar tribun Stadion Kanjuruhan, Malang, banyak ibu yang akan menangis hanya dengan mendengar kata sepak bola. Banyak ayah yang menangis kala melihat tanah lapang. Bahkan, banyak anak yang akan menangis kala menatap cita-citanya sendiri.
Penulis: Deddy Perdana Bakti
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Tragedi Kanjuruhan: Menormalisasi Hal yang Tidak Normal Adalah Mula Malapetaka
