Saya pernah (dan ini cukup memalukan) dikoreksi oleh sesama orang Purwokerto. Waktu itu saya menulis artikel di Terminal Mojok, dengan santainya menyebut Purwokerto sebagai “kota”. Tidak lama setelah tayang dan saya posting di media sosial, datanglah komentar yang mengingatkan bahwa Purwokerto itu bukan kota, melainkan kecamatan.
Sebagai orang yang lahir dan besar di wilayah yang sama, tentu saya langsung refleks: iya juga, ya. Kok bisa-bisanya saya, yang harusnya paham struktur administratif daerah sendiri, malah ikut-ikutan menyederhanakan? Dari situ saya sempat jadi agak rewel. Setiap ada orang luar yang menyebut “Kota Purwokerto”, saya langsung mengoreksi, “Eh, sebenarnya Purwokerto itu kecamatan, lho.”
Tapi lama-lama, saya capek juga.
Sejarah singkat yang sering dijadikan senjata
Kalau mau ditarik ke belakang, memang ada alasan kenapa banyak orang mengira Purwokerto itu kota. Secara historis, wilayah ini pernah menyandang status sebagai kota administratif. Tepatnya pada era 1980-an, ketika pemerintah membentuk Kota Administratif Purwokerto sebagai bagian dari Kabupaten Banyumas.
Status ini membuat Purwokerto punya semacam “rasa kota” secara struktural, meskipun tidak sepenuhnya otonom seperti kota pada umumnya. Ada wali kota administratif, ada pengelolaan yang lebih terpusat, dan tentu saja ada pengakuan tidak resmi dari masyarakat bahwa “ini kota, sih.”
Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, status kota administratif ini dihapus. Purwokerto pun kembali ke habitat awalnya: sebuah kecamatan di dalam Kabupaten Banyumas.
BACA JUGA: 5 Hal Menyenangkan di Purwokerto yang Bikin Betah
Antara fakta administratif dan realitas sehari-hari
Masalahnya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan buku teks pemerintahan.
Dalam praktiknya, denyut nadi kehidupan Banyumas itu ada di Purwokerto. Mau cari mall? Adanya di sini. Bioskop besar? Juga di sini. Kampus-kampus, pusat pemerintahan, stasiun besar, sampai tempat nongkrong estetik, semuanya terkonsentrasi di Purwokerto.
Orang-orang dari kecamatan lain datang ke sini untuk bekerja, kuliah, atau sekadar “main ke kota”. Dan iya, mereka menyebutnya kota, bukan kecamatan.
Coba bayangkan kalau kita memaksakan akurasi penuh dalam percakapan sehari-hari.
“Eh, nanti sore ke kota, yuk.”
“Ke mana?”
“Ke Kecamatan Purwokerto, yang secara administratif berada di bawah Kabupaten Banyumas itu, lho.”
Niatnya mungkin benar, tapi rasanya seperti membaca catatan kaki di skripsi.
Di titik ini saya mulai sadar, bahwa ada perbedaan antara benar secara administratif dan relevan secara sosial. Dan sering kali, yang kedua itu lebih penting untuk menjaga kewarasan bersama.
Baca halaman selanjutnya
