Puan Maharani disebut-sebut sebagai satu-satunya capres perempuan sejauh ini. Sekadar gimik gender dalam pencalonan diri atau memang terbukti layak?
Tak terasa sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik untuk menentukan pemimpin bangsa ini. Sebagaimana waktu-waktu sebelumnya, menjelang pemilu, aroma politik mulai tercium. Kabar burung mengenai siapa saja yang memiliki peluang kuat untuk mencalonkan diri menjadi presiden di masa depan mulai banyak berembus. Kubu-kubu mulai terbentuk di tengah masyarakat, khususnya mereka yang menyatakan diri sebagai simpatisan sosok tertentu. Debat kusir di berbagai platform media sosial pun tak terelakkan mengenai pantas tidaknya seseorang menjadi calon presiden.
Jujur saja, selain persoalan agama yang sering diseret dalam perdebatan amatir antar-warganet, permasalahan gender juga kini menjadi topik hangat. Merujuk pada isu tersebut, tentunya kita tidak bisa melewatkan begitu saja nama Puan Maharani.
Sebagai seseorang yang memiliki privilese luar biasa, Puan memiliki kesempatan besar untuk turut bertarung dalam pencalonan presiden di Pemilu 2024 mendatang, termasuk fakta bahwa ia adalah seorang perempuan. Bahkan hingga detik ini, Puan Maharani digadang-gadang menjadi calon tunggal presiden perempuan yang berasal dari partai. Namun, publik tentu berhak bertanya, apakah hak-hak istimewa yang dimiliki Puan lantas menjadikannya pantas diusung menjadi satu-satunya capres perempuan oleh partai?
Mari bersepakat bahwa dilihat dari kurun waktunya, Puan memang ibarat buah yang sudah matang pohon. Pengalaman berpolitiknya tentu tak bisa dikatakan layaknya anak kemarin sore. Ia mengawali karier sebagai anggota partai, menjadi anggota DPR RI, menjabat sebagai ketua fraksi, menjulang menjadi menteri, dan kini berhasil menjadi perempuan pertama yang duduk di kursi Ketua DPR RI.
Rentetan track record tersebut cukup membuktikan kepada khalayak tentang sejauh mana Puan memahami seluk-beluk dan lika-liku politik. Akan tetapi, bagaimanakah kredibilitas dan kapabilitas yang ia miliki? Mengapa harus menyangkutpautkan gimik gender dalam pencalonan diri?
Adalah sebuah pengkerdilan bagi calon pemilih perempuan bilamana mengimbau mereka untuk memilih calon presiden berdasarkan preferensi gender. Alasan ini mendiskreditkan perempuan sebagai kategori bakal pemilih yang seolah dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk mencoblos seorang tokoh berdasarkan kemampuan berpolitik serta kepemimpinannya.
Kesetaraan gender bukan artinya membuka pintu toleransi selebar-lebarnya atas ketidakmampuan seseorang dalam meraih jabatan tertentu. Terlebih, kedudukan pemimpin negara merupakan posisi sentral yang krusial. Bagaimanapun rekam jejak serta prestasi seseorang wajib dipertimbangkan sebelum mengajukan diri menjadi capres.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana prestasi yang telah dicetak oleh Puan Maharani selama ia berkecimpung di dunia politik. Adakah gebrakan atau inovasi serta program terdahulu yang dicanangkan oleh Puan di mana hal tersebut merepresentasikan kepentingan perempuan?
Publik harus jeli dalam memilih pemimpin yang menentukan langkah strategis negara ini. Artinya, jangan terkecoh dengan hasil survei yang menjajakan popularitas serta elektabilitas semata. Pemilu 2024 Indonesia hendaknya lebih menitikberatkan pada kualitas seorang calon pemimpin.
Jika dikatakan Puan Maharani sejauh ini menjadi satu-satunya capres yang diusung partai, tentu saja hal ini tidak lepas dari akses istimewa yang dimilikinya, yaitu eksistensi Megawati sebagai pemilik partai. Sudah pasti jalannya lebih mulus dibandingkan pesaingnya dalam partai yang sama.
Bagi para bakal pemilih dalam Pemilu 2024 yang berakal sehat, menjatuhkan pilihan pemimpin bukanlah didasari homogenitas atau privilese yang dimiliki calon pemimpin. Artinya, persamaan agama maupun gender, apalagi privilese seseorang tidak menjadi tolok ukur yang objektif. Lebih dari itu, visi dan misi yang ditawarkanlah yang menjadi acuan. Tentu saja di luar bagaimana nanti eksekusinya pada saat masa menjabat berlangsung. Sebagaimana menjual diri, yang disajikan tentu yang menjanjikan dan terdengar spektakuler semua. Akan tetapi, setidaknya dasar pemikiran tersebut jauh lebih rasional ketimbang bersandar pada sifat homogen capres yang merefleksikan diri calon pemilih saja.
Bicara tentang prestasi dari tokoh politik perempuan, rasa-rasanya Retno Marsudi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI jauh menggungguli Puan Maharani. Khususnya, beliau telah membuktikan kepeduliannya terhadap kaum perempuan yang dicerminkan dalam penghargaan yang diraihnya.
Pada tahun 2017, Retno Marsudi berhasil menorehkan prestasi sebagai agen perubahan di bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang dianugerahkan oleh UN Women dan Partnership Global Forum (PGF). Bukan prestasi abal-abal sebab UN Women merupakan lembaga PBB yang mengemban tugas dalam pemberdayaan perempuan. Sedangkan PGF adalah lembaga non-profit yang memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. Pun, presiden Joko Widodo sendiri mengakui kemampuan Retno Marsudi dengan mengajak beliau kembali berkiprah dalam Kabinet Indonesia Maju di periode kedua kepemimpinannya.
Nama politisi perempuan lainnya yang tak kalah diperhitungkan ialah Khofifah Indar Parawansa yang menjabat menjadi Gubernur Jawa Timur sejak Februari 2019 hingga kini. Sejumlah penghargaan bergengsi pun banyak diperolehnya semenjak ia menjabat. Mulai anugerah dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di tahun 2019 sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Terbaik, Pembina Ormas Terbaik, sampai penghargaan yang diserahkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim di tengah situasi pandemi. Rangkaian prestasi tersebut menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen Khofifah dalam melakukan perubahan besar bagi Indonesia, tak merujuk pada satu gender saja.
Dari uraian di atas, wajar saja bila tidak sedikit anggota masyarakat yang meragukan Puan Maharani untuk maju di kancah Pemilu 2024. Propaganda mengerahkan seorang Srikandi untuk mempimpin suatu bangsa tidaklah relevan. Sayangnya, banyak pihak tak bertanggungjawab yang memelintir fakta ini serta mengaitkannya dengan feminisme dan kentalnya budaya patriarki di Indonesia.
Pemimpin yang baik tidak dinilai dari jenis kelaminnya. Tapi, toh, sekali lagi, adalah otoritas seorang pemimpin partai untuk mengajukan capres yang akan didukungnya. Tinggal bagaimana masyarakat secara bijak menggunakan hak pilih masing-masing nantinya.
Penulis: Paula Gianita Primasari
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Puan Maharani atau Tidak Sama Sekali: Kegalauan PDIP yang Rasional.
