Program Donasi Rp1000 dari Dedi Mulyadi ini beneran problematik. Kenapa rakyat tiba-tiba harus menanggung beban yang ada?
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini mulai dikenal publik dengan gaya kepemimpinannya yang nyentrik, populis, humanis, dan kadang-kadang bikin kontroversi. Keterkenalannya tak perlu diragukan, sebab babak-bapak di ujung Madura pun, tempat saya tinggal, juga ramai membicarakannya.
Ia menjadi figur pemimpin ideal yang diharapkan masyarakat di tengah krisis kepemimpinan seperti sekarang. Bahkan, andai bisa memilih, mereka menginginkan sosok Dedi Mulyadi ini yang memimpin daerah mereka saja.
Namun, hal itu kembali lagi ke kodrat asal bahwa Dedi Mulyadi juga manusia, bukan nabi. Ia tak luput dari salah dan dosa. Bahwa ia adalah pemimpin yang diidealkan adalah satu hal, tapi kebijakan-kebijakannya yang tak masuk akal adalah hal lain. Seperti program terbarunya tentang donasi Rp1000 sehari (Rereongan Sapoe Sarebu).
Uang seribu itu terlihat remeh, Pak Dedi Mulyadi, tapi…
Sebagaimana tampaknya, program ini berkaitan dengan masalah uang. Dan apa pun yang bersinggungan dengan uang memang sering kali membuat siapa pun sensi. Orang bisa ribut karena masalah uang, suami-istri bertengkar salah satunya karena uang, hubungan teman bisa retak juga soal uang.
Secara prinsipil uang memang bukan segalanya, tapi tidak bisa dimungkiri segalanya pasti butuh uang. Kecuali ada saling untung, sepakat, dan rela di antara berbagai pihak. Contoh saja tukang parkir. Orang-orang merasa keberatan untuk ngasih uang Rp2.000 yang tampak remeh dan sepele. Kenapa? Karena mereka merasa dirugikan. Mereka tak rela membayar orang yang cuma ongkang-ongkang kaki atau tiba-tiba muncul dan minta dibayar.
Nah, ini maksud saya. Uang donasi Rp1000 yang diinstruksikan oleh Dedi Mulyadi itu memang remeh, tapi bakal banyak yang keberatan karena mereka tak tahu larinya ke mana, dan mereka bisa jadi merasa tak punya kewajiban untuk membayar. Yang mana, itu amat wajar. Sangat wajar, malah.
Budaya korupsi bikin skeptis
Selain uang adalah masalah utama, budaya korupsi juga mendorong sikap skeptis masyarakat. Korupsi yang sudah mengakar dan tak kunjung diberantas, membuat masyarakat akan berpikir dua kali untuk merelakan uangnya dipegang perseorangan atau kelompok. Dalam hal ini, pejabat-pejabat pemerintah.
Bayangkan, dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 51.775.402 jiwa, jika dikalikan Rp1000 akan terkumpul Rp51,774,402,000 per harinya. Jika dikalikan dalam sebulan, jumlahnya akan mencapai Rp1,553,232,060,000. Apalagi dalam setahun, betapa fantastisnya jumlah itu.
Siapa coba yang tak tergiur dengan uang sebanyak itu. Bukannya suuzan terhadap semua pejabat, tapi realitas memang berkata demikian.
Intervensi birokrasi adalah bentuk pemaksaan
Pada surat edaran program donasi ini, Dedi Mulyadi mendasarkan keputusannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Artinya solidaritas sosial menjadi tolok ukur utamanya.
Bicara solidaritas sosial, ketika birokrasi sudah mengintervensi dengan adanya surat edaran, maka tidak mau tidak prinsip keikhlasan dan kerelaan dalam solidaritas akan sirna. Akhirnya bakal jatuh kepada pemaksaan dan masuk dalam kategori pungli.
Berapa banyak contoh-contohnya ketika kita melihat berita tentang ormas yang marah-marah karena seorang warga tak mau bayar iuran. Dengan dalih surat dari ketua ini itu dan tentunya dalil kemaslahatan bersama, pemalakan “legal” itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Dan yang menolaknya dicap sebagai pendosa.
Rakyat selalu menanggung beban pada akhirnya, Pak Dedi Mulyadi
Yang bikin kesal lagi, dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi juga mengakui bahwa sepertiga APBD Jabar terkunci untuk membayar utang lama seperti utang PEN, tunggakan BPJS, dan operasional proyek besar seperti Kertajati dan Masjid Al Jabbar.
Dalam artian, ketika pemerintah gagal membantu masyarakat dengan alasan bahwa anggaran dana tak mencukupi, masyarakat harus memenuhi kebutuhannya sendiri, pendidikannya sendiri, dan kesehatannya sendiri. Dan pemerintah sok-sokan hadir dengan membuat program semacam donasi Rp1.000 sehari. Hadeh!
Kenapa beban seperti ini justru harus ditanggung warganya? Lalu, fungsi pemerintah apa?
Terakhir, saya hanya ingin sampaikan bahwa biarlah program-program donasi digawangi oleh lembaga-lembaga sosial yang memang berwenang akan hal itu atau masyarakat itu sendiri. Pemerintah tak usah ikut intervensi. Lakukan apa yang menjadi tugas pemerintah. Urusan mulut dan perut, biar kita yang urusi jika memang pemerintah tak sanggup atau bahkan tak peduli lagi.
Penulis: Abd. Muhaimin
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Sekolah Jam 6 Pagi Itu Bukan Solusi, Kang Dedi Mulyadi, Itu Nyusahin!
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
