Banyak pakar, aktivis, pemuka agama, bahkan masyarakat biasa mengkritik kebijakan pemerintah yang tetap melaksanakan pilkada 2020 meski di tengah pandemi. Baik dengan alasan ilmiah, logis, agamis, bahkan asal nyeletuk macam, “Sekolah diliburkan pilkada kok tetap jalan?” Mereka mempertanyakan alasan pemerintah terkait kebijakan tersebut. Namun, bagi saya mereka yang mempertanyakan itu hanyalah belum tahu atau bahkan tidak mau tahu bahwa pilkada 2020 di tengah pandemi ini sudah sangat tepat. Jangan emosi dulu, saya punya alasan paten lho ini.
#1 Masyarakat butuh tema non-HRS untuk gontok-gontokan di medsos
Sebagai bangsa majemuk yang kaya akan perbedaan, masyarakat kita memiliki falsafah dan pemersatu bangsa yang begitu melekat dan membudaya. Namun, bukan berarti kita nggak suka gontok-gontokan loh ya, bahkan kita memiliki instrumen gontok-gotokan yang terstruktur dan terjadwal dari tingkat pusat sampai tingkat desa loh. Entah itu pilpres, pilgub, pilkada, bahkan pilkades sekalipun, kita begitu menikmati setiap momen tersebut sebagai ajang gontok-gontokan antarpendukung di media sosial.
Apalagi di tengah pandemi, saat banyak di antara kita anggur-angguran karena kehilangan pekerjaan, adanya pilkada 2020 sangat diperlukan sebagai tema krusial mengisi waktu. Ya meskipun tingkat gontok-gontokkan pilkada nggak serame pilpres kemarin sih. Namun jika lantaran pandemi kegiatan pilkada ini ditunda, lalu masyarakat mau ngeributin apa? Apa iya harus bahas HRS terus? Duuuh.
#2 Momentum satpol PP menunjukkan eksistensi
Di tengah pandemi, saat sekolah menyelenggarakan belajar dari rumah dan beberapa instansi melakukan work from home, eksistensi satpol PP yang selama ini begitu gagah dan menakutkan di depan siswa dan ASN bolos yang di jam kerja tak tampak lagi.
Apalagi setelah tugas mereka menertibkan baliho diambil alih oleh tentara kemarin itu, banyak pihak yang nggak ada akhlaknya sampai mempertanyakan eksistensi satpol PP. Jelas ini merupakan sebuah hal yang nggatheli bagi institusi pamong praja tersebut. Rasanya popularitas mereka yang tersisa hanyalah razia masker dan kerumunan, enteng banget, itu pun ditemani pak polisi setempat. Aduh, hancur kesan sangar mereka.
Nah, dengan tetap dilaksanakannya pilkada 2020 di tengah pandemi, hal ini bisa jadi momentum satpol PP untuk mengembalikan citra dan eksistensi mereka. Dengan apa? Ya setidaknya dengan menertibkan baliho-baliho cabup dan cawalkot yang bertebaran dimana-mana. Dengan demikian eksistensi dan kegagahan satpol PP akan kembali terlihat. Monggo Pak Pol PP, demi eksistensi ayolah ditindaklanjuti, polusi visual tuh!!1!
#3 Saat yang tepat bagi kandidat mengulurkan tangan
Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat miskin adalah pihak yg paling rentan terkena dampak pandemi Covid-19, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Bahkan terkait hal ini pemerintah pun telah menggelontorkan triliunan rupiah utk mengatasinya.
Dengan demikian, pandemi justru merupakan saat yang paling tepat untuk pelaksanaan pilkada 2020. Sebab, hanya di momentum pilkada inilah para pejabat petahana yang mau nyalon lagi dan calon pendatang baru yang akan bersaing bisa berlaku sebaik-baiknya dan sepeduli-pedulinya kepada kaum marjinal. Bahkan hanya di saat seperti inilah kehadiran mereka benar-benar dirasakan masyarakat, belum lagi uluran tangan mereka baik berupa sembako maupun amplop bergambar dan bernomor paslon masih sangat diperlukan.
Dengan demikian keputusan pilkada 2020 di tengah pandemi ini merupakan kebijakan yang luar biasa. Masa iya mereka mau berbuat baik harus ditunda setelah pandemi, aduh bisa kehilangan momentum kan?
#4 Momentum kebangkitan usaha percetakan spanduk
Lesunya ekonomi sebagai dampak pandemi sangat jelas terasa, termasuk oleh mereka pengusaha percetakan spanduk, MMT, banner, dan sejenisnya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan online membuat pendapatan mereka menurun. Lantaran acara daring tidak membutuhkan lagi spanduk, banner selamat datang, dan MMT background acara, cukup dengan mengubah background profil zoom sesuai tema acara selesai urusan.
Meski demikian usaha mereka sebenarnya sempat mendapat angin segar menjelang kepulangan HRS. Dengan banyaknya pesanan baliho, baik untuk ucapan selamat datang maupun ucapan penolakan, baik untuk dipasang maupun untuk dibakar sendiri saat unjuk rasa. Tapi, euforia tersebut tak bertahan lama apalagi setelah Pangdam Jaya memerintahkan penurunan baliho-baliho itu, momentum kebangkitan pun tak terjadi.
Nah, untungnya pemerintah bersikukuh pilkada 2020 harus tetap digelar meski di tengah pandemi, ini tentu hal yang sangat menggembirakan mereka. Dengan ini, pesanan spanduk, banner, ataupun baliho akan ramai kembali dan mendapat momentum kebangkitan.
#5 Mengurangi golput dan kerumunan di tempat wisata
Hari libur pelaksanaan pemilihan umum kerap disalahgunakan masyarakat untuk pergi ke tempat wisata dan mengabaikan hak pilihnya. Dengan adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan imbauan untuk masyarakat tetap di rumah saja, tentu ini akan mengurangi niatan mereka bepergian ke tempat wisata.
Dengan demikian pilkada di tengah pandemi ini adalah hal yang sangat tepat. Masyarakat akan berada di rumah sehingga tingkat kehadiran mereka ke TPS mungkin akan lebih tinggi dan angka golput bisa ditekan. Kecuali kalau emang pilkada 2020 ini dianggap nggak menarik. Mereka yang di rumah pun nggak akan datang.
Tidak hanya itu, pilkada di tengah pandemi juga berpotensi mengurangi kerumunan di tempat wisata. Sebab, masyarakat akan terkonsentrasi melihat dan memantau pelaksanaan pilkada. Loh bukannya hal itu justru akan memicu kerumunan di TPS? Ya itu bukan urusan saya. Kan yang saya bahas mengapa pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan bukan mengapa harus ditunda, ya kan? Hihihi.
BACA JUGA KPU RI Nggak Salah soal Pilkada, Pemerintah Aja yang Hilang Arah
