Penyambutan Tokoh Ormas Boleh, Konser Musik Harusnya Juga Boleh, dong?

16 November 2020

Melihat pemberitaan mengenai Rizieq Shihab di media beberapa hari terakhir ini, rasa-rasanya ada bibit kemarahan yang ingin sekali meledak. Bukan karena pandangan politik dan ideologinya, tetapi karena kepulangannya dari Arab Saudi yang terlalu banyak menarik massa. Penyambutan tokoh ormas ini sampai segitunya.

Kondisi Indonesia yang masih dalam situasi darurat covid-19, tampaknya tidak menyurutkan niat para pengikut bibib untuk menyambut kepulangannya. Sejak dari bandara, massa sudah berkerumun, yang tentunya melanggar protokol kesehatan. Bahkan ketika Rizieq Shihab sudah menginjakkan kaki di Indonesia, pengarakan beliau menuju Petamburan pun dipenuhi massa yang seperti tidak peduli dengan protokol kesehatan.

Keriuhan tidak berhenti sampai di situ. Rizieq Shihab yang punya rencana untuk menikahkan anaknya, ternyata juga punya potensi untuk mengumpulkan massa ketika menggelar resepsi. Pemerintah, melalui Satgas Covid dan BNPB, bukannya melarang atau membatasi dengan ketat, malah memberikan puluhan ribu masker. Dari jumlah masker saja, sudah terlihat bahwa jumlah massa akan mungkin sebanyak itu, dan seperti tidak ada pelarangan atau pembatasan dengan pemerintah. Imbauan pemerintah daerah pun seperti tidak digubris. Entah, seistimewa apa penyambutan tokoh ormas ini sehingga dimanjakan sedemikian rupa.

Ini menjadi masalah karena selama kurang lebih delapan bulan pandemi, tidak ada tanda-tanda jumlah kasus positif corona menurun. Bahkan beberapa hari terakhir ini menyentuh angka 5000 kasus per hari. Pemerintah pun sama, penanganannya masih buruk. Itu berarti, kegiatan yang punya potensi mengumpulkan massa dengan jumlah banyak, harusnya belum bisa diberikan izin. Konser musik offline misalnya, sampai saat ini pun masih belum semua diberi izin.

Walaupun diberi izin, syaratnya juga banyak dan ribet bukan main. Padahal, secara nilai ekonomi, konser musik lebih punya kontribusi kepada negara daripada kegiatan di atas.

Ya bayangkan saja, delapan bulan tidak ada pentas musik (entah itu konser atau festival), jelas membuat kita nyaris krisis hiburan. Berbagai macam festival musik, konser, dan tur terpaksa batal, entah kapan akan mulai normal kembali. Musisinya bingung mau berbuat apa, penikmat musiknya juga sama bingungnya. Selain berdampak secara mental terhadap musisi dan penikmatnya, tidak adanya konser musik juga berdampak pada perputaran ekonomi yang selama ini cukup besar dan bisa dibilang punya kontribusi bagi negara.

Memang, selama dua bulan terakhir ini sudah mulai ada konser musik yang bermunculan. Skalanya pun kecil karena kita yang ada di ekosistem musik ini masih peduli dengan keselamatan. Konser besar pun pernah ada, tetapi ya begitu, sistemnya drive-in dan tidak terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Namun, meskipun sudah mulai ada konser musik, kita semua tahu betapa susahnya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Harus ini lah, harus itu lah. Sedangkan acara penyambutan tokoh ormas dan resepsi anaknya yang secara ekonomi hampir tidak ada kontribusinya bagi negara, eh boleh-boleh saja, bahkan diberi bantuan masker segala.

Sebenarnya tidak hanya konser musik, bioskop dan kompetisi olahraga (Liga1 dan IBL, misalnya) harusnya juga sudah boleh digelar. Bioskop memang sudah ada beberapa yang mulai beroperasi, tetapi kita semua ingat bagaimana susahnya perjalanan bioskop ini untuk beroperasi selama pandemi.

Kompetisi olahraga pun nasibnya sama. Liga1 dan IBL sebenarnya bisa dimulai lagi tahun ini, tetapi entah dengan pertimbangan apa, tidak ada izin yang keluar dan terpaksa harus memulai lagi tahun 2021. Toh liga berjalan juga tanpa penonton. Risikonya kan juga kecil, kalau dibandingkan resepsi dan penyambutan tokoh ormas yang itu.

Entah ada agenda apa dari para petinggi sehingga kejadian seperti ini seakan pilih kasih. Konser, bioskop, dan kompetisi olahraga belum boleh, eh resepsi nikahan anak seorang pemimpin ormas malah boleh dan dibantu. Kritik serupa harusnya ditujukan juga pada rentetan demo Omnibus Law kemarin. Banyaknya massa juga jadi hal yang cukup menakutkan. Ya meskipun DPR sendiri curang, sudah tahu pandemi dan susah untuk demo, eh malah mengesahkan undang-undang yang problematis. Ya jangan salahkan rakyat juga, sih.

Tapi, ya sudahlah, toh kita bisa apa. Kalau mau berlomba-lomba untuk ignorant, kita bisa saja menggelar konser musik, membuka bioskop, atau menjalankan kompetisi olahraga sesuka hati. Namun, kita masih punya akal sehat dan hati nurani. Daripada membahayakan nyawa orang lain, lebih baik bersabar sedikit lebih lama lagi.

BACA JUGA Tidak Ada yang Salah dari Makan Nasi Padang Dicampur Kecap dan tulisan Iqbal AR lainnya.