Beberapa waktu lalu teman saya bercerita tentang keresahannya tentang sistem penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2023. Teman saya ini merupakan anggota himpunan KIP Kuliah di kampus yang mengurus, mendata, dan memberikan informasi pada mahasiswa baru calon penerima KIPK.
Keresahan teman saya ini terjadi karena pada 2023 ini kuota KIP Kuliah dari pusat mengalami pemangkasan yang cukup signifikan, sekitar hampir 50 persen. Pemangkasan kuota KIP Kuliah 2023 terjadi bukan hanya di kampus saya, tetapi hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta terkena dampaknya. Seperti pada kampus saya, pada 2022 kuota KIP Kuliah untuk semua jalur adalah sekitar 350-an. Sedangkan pada 2023 ini hanya mendapatkan 198 kuota.
Penurunan kuota KIP Kuliah yang dialami banyak kampus
Beberapa kampus juga mengalami penurunan yang cukup drastis akibat kebijakan ini. Seperti Universitas Airlangga (Unair) yang pada tahun ini hanya mendapatkan kuota KIP Kuliah 660 orang, dibandingkan 2022 lalu mendapatkan kuota 1200 orang. Melansir dari laman tempo.com, dijelaskan bahwa pemangkasan besar-besaran disebabkan anggaran yang diberikan pada Kemendikbud menagalami penurunan.
Meskipun secara nominal terdapat kenaikan jumlah nominal dari Rp72,99 triliun menjadi Rp80,22 triliun. Tetapi, secara persentase anggaran untuk Kemendikbud mengalami penurunan 0,4 persen. Jika begini patut dipertanyakan apakah benar fokus pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa?
Hal ini tentunya amat mengecewakan. Banyak pelamar KIPK tidak lolos seleksi, dan memilih mengundurkan diri karena tidak mampu untuk membayar uang kuliah.
Seperti di kampus saya banyak dari pelamar KIPK yang tidak lolos dan malah mendapat UKT dua juta ke atas. Nominal tersebut terlampau besar untuk mereka yang tak mampu. Akui saja, buat kaum menengah kebanyakan, dua juta itu uang yang terlampau besar. Kalau buat kaum menengah saja sudah bikin sesak napas, apalagi yang tak mampu.
Nggak tepat sasaran kok hobi
Ada argumen seperti ini, pemangkasan kuota KIPK ini bikin lebih tepat sasaran. Menurut saya sih, jelas tidak.
Kalau memang masalah KIPK ini adalah tidak tepat sasaran, yang harusnya diperbaiki ya kemampuan membidik sasaran dong. Bukan justru mengurangi penerimanya. Sejak era Bidikmisi hingga KIPK, masalah tentang kurang tepat sasaran ini nggak pernah kelar, berarti ya ada metode yang salah dalam membagi, BUKAN jumlahnya.
Kebijakan memangkas kuota KIP Kuliah jadi problematik. Yang harusnya diperbaiki A, tapi yang dilakukan adalah X, ya gimana lah. Pendidikan kan hak semua warga negara, tapi kalau memotong kuota gini, ya artinya pemerintah gagal menyediakan hak untuk warganya.
Walau kampus memberikan opsi subsidi silang, tetap saja hal itu tidak menyelesaikan masalah. Beasiswa lain pun begitu. Banyak yang mensyaratkan penerima harus semester tiga ke atas. Masalahnya kan, bayar dua semester pertama aja sulit, apalagi bertahan sampai tiga semester.
Pendidikan adalah cara mengatasi kemiskinan, logika dasar lho ini
Pemerintah harusnya tahu, KIP Kuliah ini krusial bagi orang-orang tak mampu, karena pendidikan lah jalan mereka untuk punya peluang keluar dari jerat kemiskinan. Jangan ajari mereka tentang kerja keras, kerja mereka sudah jauh lebih keras dari orang kebanyakan, tapi nasib tetap tak berpihak. Pendidikan, jadi salah satu cara terakhir, dan kadang, satu-satunya.
Kalau mau mengentaskan kemiskinan, cara paling masuk akal ya pendidikan harus bisa diakses semua pihak. Miskin kaya, bisa meraih pendidikan. Ini logika kelewat dasar yang harusnya dipikirkan pemerintah sebelum memutuskan untuk memotong kuota KIPK.
Sebagai salah satu penerima KIP Kuliah, saya merasa terbantu, dan punya optimisme akan hidup yang lebih baik. Dan seharusnya, saya tak merasa sendiri, dan tidak boleh merasa sendiri. Sebab, pendidikan, memang harusnya bisa diraih segala kalangan.
Kecuali ya, mulai ada yang berpikir kalau kuliah hanya untuk yang kaya-kaya saja. Lalu bagaimana yang miskin? Ya seperti biasa lah ya, kek nggak tahu aja.
Penulis: Hernika Aulia
Editor: Rizky Prasetya
