Video viral “Pacar kamu ganteng? Bisa gini ga?” sembari mengokang senjata menarik dibahas lebih lanjut. Kemunculan dan kontroversialnya video tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang tiba-tiba. Ada gambaran tentang realitas di masyarakat saat ini ketika melihat perdebatan pada kolom komentar dan trendingnya video yang sebenarnya cuma mengulang debat lama supremasi sipil vs militer.
Apabila kita kembali melirik sejarah, perdebatan antara supremasi sipil vs militer merupakan sejarah panjang tentang pertentangan politik antara keduanya yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Salah satu tonggak sejarahnya ketika Jenderal A.H. Nasution yang pada 17 Oktober 1952 mendesak Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen dan tak suka politisi sipil mencampuri urusan militer. Di sinilah Sukarno sebagai representasi sipil dan Nasution sebagai representasi militer saling berseteru. Tercatat, karena perbuatannya Nasution akhirnya dipecat dari KSAD. Tiga tahun berselang hubungan Nasution dan Sukarno membaik karena Sukarno membutuhkan kekuatan TNI AD untuk memberantas pemberontakan di daerah.
Puncak keharmonisan hubungan Sukarno dengan Nasution terjadi tahun 1957 sebagai akibat dari jengahnya Sukarno terhadap parlemen yang tak kunjung menghasilkan konstitusi negara dan sibuk berkonflik kepentingan golongan. Di situlah Nasution mulai memiliki konsepsi bernama “jalan tengah ABRI” yang kemudian dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Nasution menyarankan Sukarno untuk membubarkan parlemen dan mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Melihat dukungan penuh dari militer, Sukarno berani mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Setelah Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Kabinet Sukarno kala itu bahkan sepertiganya berasal dari militer. Tentara bahkan ulai merambah bidang-bidang nonmiliter, seperti ekonomi dan sosial. Mereka dapat merangkap politisi sipil, memegang kedudukan sipil, hingga menertibkan pers yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Sayangnya, Sukarno sebagai sipil merasa terancam dengan semakin kuatnya militer di politik kala itu. Hal itu membuat Sukarno membuka ruang politik bagi PKI dan membuat renggang hubungan Sukarno dengan beberapa jenderal termasuk Nasution. Kontestasi sipil vs militer ini sangat kuat terjadi antara PKI dan para jenderal selama masa demokrasi terpimpin.
Puncak ketegangan PKI yang merupakan sipil melawan militer terjadi pada 1965 ketika terjadi peristiwa Gerakan Satu Oktober (Gestok) atau sering juga disebut Gerakan 30 September yang menyudahi kontestasi sipil vs militer di kancah politik nasional. PKI dibabat habis oleh militer dan lawan politiknya selama 1965-1967, membuat militer menjadi pemenang dalam kontestasi politik sipil vs militer. Sukarno juga tersingkirkan dari kursi presiden lewat drama Supersemar dan sidang istimewa MPR. Praktis tak ada kekuatan sipil seperti PKI dan Sukarno yang bisa menandingi kekuatan militer di ranah politik. Militer relatif berhasil menguasai jalannya politik nasional selama Orde Baru diikuti oleh doktrin-doktrin nasionalisme ala kemiliteran kepada sipil seperti “NKRI harga mati”, “militer paling berjasa bagi negara sehingga ia selalu bertindak demi kebaikan bangsa”, dll. yang sulit dihapus hingga masa kini.
Setelah 32 tahun mencicipi nikmatnya berkuasa penuh secara politik, kekuatan politik militer mulai digoyah oleh tuntutan Reformasi 1998 yang salah satu poinnya adalah menghapus Dwifungsi ABRI. Penghapusan itu diartikan sebagai mengembalikan militer ke barak agar fokus pada isu pertahanan dan keamanan negara saja. Pergulatan di internal militer cukup rumit dan seru karena terdapat jenderal yang pro-Reformasi seperti SBY dan kontra seperti Wiranto serta Ryamizard Ryacudu. Kuatnya kekuatan massa sipil pada awal Reformasi membuat mau tidak mau membuat militer harus berbenah. Kemenangan politik sipil atas militer akhirnya terjadi pada periode awal Reformasi.
Puncak kemenangan politik sipil atas militer terjadi ketika Presiden Gus Dur merombak habis internal militer lewat pemisahan TNI-Polri, pencabutan Dwifungsi ABRI, anggota TNI tidak boleh lagi mencalonkan diri dalam kontestasi politik kecuali sudah pensiun, mengubah tradisi panglima TNI tidak dari AD, dan untuk pertama kali sejak 1950, menteri pertahanan diduduki oleh sipil. Pemerintahan Gus Dur juga membubarkan (1) Direktorat Sosial Politik dalam tubuh Departemen Dalam Negeri, dan (2) Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), organisasi perpanjangan tangan militer ke kehidupan sipil yang sebelum tahun 1988 bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Demiliterisasi yang dilakukan oleh Gus Dur dianggap oleh militer sudah keterlaluan karena mencampuri internal militer begitu dalam. Puncaknya terjadi ketika Gus Dur diimpit oleh banyak lawan politiknya di parlemen hingga banyak kubu bersatu menjatuhkan Gus Dur. Puncaknya ketika panglima TNI menyatakan secara resmi menolak pemberlakuan Dekrit Presiden dan mendukung rencana percepatan SI-MPR, serta panglima Kostrad yang mengeragkan pasukannya berkumpul di Monas untuk menunjukkan pembangkangan.
Di era selanjutnya, dari Presiden Megawati hingga Presiden SBY, relative tidak ada konflik politik sipil vs militer yang sengit. Hingga pada saat rezim Jokowi, sentimen politik sipil vs militer kembali menguat terutama pada periode kedua. Semakin kuatnya peran militer dalam politik nasional membuat sebagian masyarakat sipil jengah karena dianggap mencerminkan stagnasi bahkan kemunduran demokrasi pasca Reformasi. Terbukti terbitnya UU ITE dan permintaan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk merevisi UU 34/2004 tentang TNI direspons Jokowi dengan memberikan 289 jabatan baru bagi perwira TNI lewat Perpres 66 tahun 2019.
Gelombang protes sipil mulai terlihat dengan sempat trendinya film Sexy Killer yang menggambarkan begitu berkuasanya para jenderal militer secara materi. Puncaknya ketika sipil yang dipelopori mahasiswa dan aktivis bersatu padu melakukan protes massa pada bulan September-oktober. Sentimen ini terus menguat diiringi oleh gerakan bebaskan Ananda Badudu, Ravio Patra, hingga kerap trendingnya Menteri Luhut Panjaitan karena pengaruhnya yang begitu besar dalam pemerintahan. Di sisi lain, doktrin militer dan Dwifungsi ABRI masih mengakar kuat dalam tubuh beberapa masyarakat sipil terutama mereka yang memiliki romansa cinta terhadap Orba. Buktinya, survei LIPI menunjukkan hanya 52 persen responden yang menganggap militer tak perlu berpolitik.
Pertarungan ini menggambarkan bahwa supremasi sipil masih menjadi harapan banyak kalangan, begitu pun Dwifungsi ABRI dengan doktrinnya yang masih tersisa di benak banyak kalangan.
BACA JUGA Yang Terjadi Kalau Darurat Sipil Betulan Dilakukan dan tulisan Rofi’i Zuhdi Kurniawan lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
